Langsung ke isiSkip to content
Acehnologi Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway

Farwiza Farhan

l. 1986b. 1986

Farwiza Farhan (lahir 1986 di Aceh) adalah konservasionis dan pendiri sekaligus ketua Yayasan HAkA. Setelah bekerja di Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser, ia mendirikan HAkA pada 2012 dan menjadi wajah internasional perjuangan menjaga Leuser, dengan penghargaan antara lain Whitley Award 2016, Future for Nature 2017, TIME100 Next 2022, Ramon Magsaysay 2024 dan Whitley Gold Award 2026.

Farwiza Farhan (born 1986 in Aceh) is a conservationist and the founder and chair of the HAkA Foundation. After working at the Leuser Ecosystem Management Agency, she founded HAkA in 2012 and became the international face of the struggle to protect Leuser, with honours including the Whitley Award 2016, Future for Nature 2017, TIME100 Next 2022, the Ramon Magsaysay Award 2024 and the Whitley Gold Award 2026.

Farwiza Farhan, akrab disapa Wiza, lahir pada 1986 dan dibesarkan di Aceh. Ia tumbuh di masa ketika Aceh dilanda konflik bersenjata, kemudian tsunami 2004 dan proses perdamaian Helsinki 2005, sebuah lintasan yang membentuk generasi muda Aceh yang kemudian aktif membangun kembali daerahnya melalui berbagai jalur. Ia menempuh pendidikan sarjana sains di Universiti Sains Malaysia, lalu meraih gelar magister bidang pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Departemen Geografi, University of Queensland, Australia. Ia kemudian tercatat sebagai kandidat doktor di Departemen Antropologi Budaya dan Studi Pembangunan, Radboud Universiteit Nijmegen, Belanda, dengan minat pada gerakan sosial dan politik lingkungan.

Sepulang dari Australia, Farwiza bekerja di Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), lembaga di bawah Pemerintah Aceh yang mengelola KEL berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. BPKEL antara lain berperkara di pengadilan melawan perambah dan perusahaan yang merusak kawasan. Ketika lembaga ini dibubarkan, Farwiza dan sejumlah koleganya mendirikan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) pada 2012, bersama Badrul Irfan. Ia menjadi ketua HAkA sejak awal.

Wawancara BBC News Indonesia yang terbit pada 2 Mei 2026 menambahkan lapisan personal pada biografinya. Sejak kecil Farwiza akrab dengan alam: memanjat pohon, berlari di pantai, menyusuri sungai dan mengumpulkan kerang. Tayangan dokumenter alam yang dinarasikan David Attenborough menumbuhkan cita-citanya bekerja di dunia konservasi. Ia semula ingin menjadi ahli biologi laut, tetapi lamarannya di konservasi laut beberapa kali ditolak karena kurang pengalaman, sehingga ia beralih ke konservasi hutan. Keluarganya membebaskan pilihannya; ayahnya mendorongnya menjadi yang terbaik dalam bidang apa pun yang ia pilih, dan orang tuanya memandang kuliah sebagai ruang menumbuhkan rasa ingin tahu, bukan sekadar mengejar nilai, termasuk ketika ia dua kali hampir putus kuliah.

Perjumpaan pertamanya dengan Leuser terjadi pada 2010, ketika pesawat perintis membawanya dari Medan ke Kutacane, Aceh Tenggara, lalu ia menuju Stasiun Riset Ketambe. Ia datang dengan sepatu kets berlubang dan pakaian kantor, takut pacet, dan berlari menghindarinya, sampai seorang peneliti senior memintanya mendongak. Di kanopi ia melihat induk dan anak orangutan Sumatera untuk pertama kalinya, sebuah momen yang meneguhkan keyakinannya bahwa hutan adalah rumah terbaik bagi banyak makhluk dan harus diwariskan. Ia menyebut proses jatuh hati pada Leuser terjadi berkali-kali, dan mengikuti kepercayaan setempat bahwa siapa yang berenang dan meminum air sungai hutan Sumatera akan dipanggil kembali.

Ketika banjir akhir 2025 melanda, sebagian staf HAkA sedang menyiapkan Festival Nenggeri Linge di Desa Linge, Aceh Tengah, dan tidak dapat dihubungi karena listrik dan jaringan putus. Farwiza mempertanyakan mengapa peringatan dini tentang siklon tidak sampai kepada warga, lalu menggerakkan HAkA sebagai penanggap pertama: mendata kebutuhan, membuka donasi publik dan menyalurkan bantuan. Ia mengakui kelelahan mental selama di lapangan. Menurutnya musuh terbesar konservasi bukan satu komoditas tertentu, melainkan sistem ekonomi dan regulasi yang memudahkan perusak hutan sementara para penjaga lingkungan dipersulit, dan ancaman terbesar bagi Leuser adalah ancaman kebijakan.

Wawancara itu juga mengungkap tekanan yang dihadapinya sebagai perempuan. Dalam sebuah diskusi, seorang anggota parlemen mengancam akan melabelinya liberal dan menghabisi reputasinya karena kritiknya, yang ia baca sebagai relasi kuasa yang timpang. HAkA pun dituduh antek asing karena membagikan data kehilangan tutupan hutan selama bencana. Farwiza menegaskan bahwa kawan-kawan di tingkat tapak menghadapi tekanan jauh lebih berat dari penambang dan pemburu, dan ia ingin memakai ruang yang dimilikinya untuk menyuarakan mereka. Baginya penghargaan adalah buah kerja kolektif, dan kerja HAkA adalah meramu pengetahuan masyarakat menjadi modul yang dapat diterjemahkan ke dalam regulasi. Leuser, katanya, adalah rumah dan identitas orang Aceh, puncak-puncak yang harus dihormati, dan menjaganya sama dengan membantu bumi sembuh dari penyakitnya.

Di bawah kepemimpinannya, HAkA mengembangkan tiga pilar kerja: advokasi kebijakan, penguatan masyarakat sekitar hutan dan pemantauan hutan berbasis teknologi. Farwiza dikenal mendorong pemakaian sistem informasi geografis, citra satelit dan drone agar pemerintah daerah, masyarakat dan perguruan tinggi dapat memantau hutan Aceh secara hampir langsung. Ia juga mendorong agar Kawasan Ekosistem Leuser masuk dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi setempat, sehingga pengetahuan tentang kawasan ini tidak hanya dimiliki lembaga konservasi.

Profil Future For Nature, yayasan Belanda yang memberinya penghargaan pada 2017, menambahkan beberapa rincian penting. Farwiza mula-mula menekuni biologi kelautan sebelum meraih gelar magister pengelolaan lingkungan, mulai bekerja di lembaga pemerintah pengelola Kawasan Ekosistem Leuser pada 2011, dan memulai studi doktoral bidang antropologi budaya dan studi pembangunan pada 2014. Lembaga yang ia dirikan pada 2012 digambarkan sebagai organisasi yang membawa perjuangan konservasi ke pengadilan, dengan fokus pada kebijakan dan penguatan pemimpin serta organisasi lokal. Profil itu mencatat kemenangan perkara melawan pemegang konsesi sawit dengan ganti rugi sekitar 26 juta dolar Amerika untuk memulihkan hutan, serta pembatalan rencana bendungan pembangkit listrik tenaga air yang akan memotong habitat gajah Sumatera. Dana penghargaan dipakai untuk membiayai gugatan warga terhadap tindakan eksploitatif, membentuk unit perlindungan satwa liar dan memperkuat suara masyarakat lokal yang didampinginya. Ancaman utama terhadap Leuser, menurut profil itu, adalah proyek infrastruktur besar dan kebijakan yang mendorong deforestasi demi permintaan kayu dan minyak sawit. Farwiza menegaskan bahwa masyarakat lokal adalah kunci perlindungan ekosistem dan bahwa konservasi pada dasarnya lebih banyak menyangkut manusia daripada satwa. Harapannya adalah menggeser keseimbangan kekuasaan agar lebih berpihak kepada rakyat Aceh.

Sejumlah capaian advokasi dikaitkan dengan kepemimpinannya. HAkA ikut menghentikan rencana bendungan besar yang akan menenggelamkan sekitar empat ribu hektare hutan habitat gajah dan orangutan, mendorong pembatalan izin tambang seluas sekitar seribu hektare, dan terlibat dalam perjuangan panjang hingga perusahaan sawit PT Kallista Alam mulai membayar denda dan biaya pemulihan atas pembakaran sekitar seribu hektare hutan gambut Rawa Tripa. Uang denda itu, menurut kutipan penghargaan Ramon Magsaysay, dipakai pemerintah untuk merehabilitasi kawasan yang rusak. Farwiza juga termasuk barisan warga yang menggugat Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh karena dinilai mengabaikan KEL.

Ciri khas pendekatannya adalah keyakinan bahwa penjagaan hutan harus dilakukan oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya. HAkA membentuk kelompok patroli hutan yang dipimpin perempuan untuk memantau perburuan dan pembalakan liar, melatih perempuan sebagai paralegal dan jurnalis warga, serta mendukung usaha mikro mereka. Laki-laki juga dilatih agar mendukung peran perempuan tersebut. Program Woman Forest Defenders berjalan di tiga desa, dan sekitar dua ratus perempuan memperoleh pelatihan advokasi lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa ketahanan ekologis bergantung pada keadilan sosial dan kewargaan yang bertanggung jawab.

Farwiza juga dikenal dalam percakapan publik global. Ia tampil dalam film dokumenter Before the Flood bersama Leonardo DiCaprio, dan bersama Dandhy Laksono meluncurkan film dokumenter tentang perjuangan hutan Aceh. Dalam pidato penerimaan Ramon Magsaysay, ia menyebut adanya upaya intimidasi untuk menghalangi pemutaran film tersebut, yang memperlihatkan risiko kerja advokasi lingkungan di Indonesia. Kutipan penghargaan itu menyebut hutan sebagai jantung dan paru-paru negeri.

Daftar penghargaannya panjang: Whitley Award 2016 dari Whitley Fund for Nature, dengan dana lanjutan pada 2019; Future for Nature Award 2017; National Geographic Wayfinder Award dan fellowship Mulago Foundation pada 2022; masuk daftar TIME100 Next 2022; Ramon Magsaysay Award 2024 kategori kepemimpinan muda; dan Whitley Gold Award 2026 yang diserahkan Princess Royal di Royal Geographical Society, London, pada 29 April 2026, dengan dana proyek sebesar 120 ribu poundsterling. Dana terakhir ini diarahkan untuk memantau daerah aliran sungai Tamiang dan Jambo Aye yang luasnya hampir satu juta hektare, setelah Siklon Senyar menimbulkan lebih dari seribu korban jiwa dan sekitar empat ratus ribu pengungsi pada akhir 2025.

Dalam kerangka Acehnologi, Farwiza mewakili generasi intelektual-aktivis Aceh pascadamai yang memadukan pendidikan internasional dengan keterikatan pada tanah asal. Ia memperlihatkan bagaimana pengetahuan ilmiah global, seperti penginderaan jauh dan ekonomi karbon, dapat diterjemahkan ke dalam advokasi lokal yang bertumpu pada gampong dan perempuan. Ia juga mewakili pergeseran posisi Aceh dari objek studi konservasi internasional menjadi subjek yang menyuarakan kepentingannya sendiri di forum global.

Gaya kepemimpinan Farwiza sering digambarkan sebagai perpaduan antara ilmu dan pengorganisasian. Ia tidak hanya menyusun data dan laporan, tetapi juga membangun jaringan dengan kampung, jurnalis, akademisi dan pemerintah. Pendekatan ini terlihat dalam kerja sama HAkA dengan komunitas Perempuan Peduli Leuser, kelompok pengelola hutan kampung dan pemerintah kabupaten dalam pelatihan sistem informasi geografis dan drone. Dengan cara ini pengetahuan teknis tidak berhenti di kantor lembaga, tetapi beredar di antara warga yang paling terdampak oleh kerusakan hutan.

Pengakuan TIME100 Next pada 2022 dan Ramon Magsaysay pada 2024 menempatkannya dalam jajaran pemimpin muda Asia yang berpengaruh. Bagi Aceh, penghargaan ini memiliki makna simbolik: suara dari provinsi yang lama dikenal dunia melalui konflik dan tsunami kini juga dikenal melalui kepemimpinan dalam isu iklim dan keanekaragaman hayati. Hal ini memperluas citra Aceh dari daerah krisis menjadi sumber gagasan tentang tata kelola alam.

Karena itu, biografinya menjadi bahan penting bagi kajian tentang generasi baru tokoh Aceh. Berbeda dengan tokoh-tokoh Aceh abad sebelumnya yang dikenal melalui jalur keulamaan, birokrasi atau perjuangan bersenjata, Farwiza dikenal melalui sains, jaringan internasional dan pengorganisasian warga. Lintasan ini memperlihatkan keragaman jalan menjadi tokoh dalam masyarakat Aceh kontemporer, sekaligus menegaskan bahwa perempuan Aceh terus mengambil tempat di garis depan ruang publik.

Penelitian lanjutan dapat menelusuri tulisan akademiknya, wawancara dan pidatonya untuk memahami cara ia merumuskan hubungan antara adat, negara, pasar dan alam dalam konteks Aceh. Sumber-sumber itu juga dapat memperlihatkan bagaimana pengalaman tumbuh di masa konflik dan tsunami membentuk cara pandangnya tentang keadilan ekologis dan hak warga atas lingkungan yang aman.

Di tingkat lokal, ia juga sering hadir dalam forum kampus, diskusi publik dan pertemuan dengan pemerintah Aceh, sehingga gagasannya tentang hutan sebagai penopang keselamatan warga menjadi bagian dari percakapan kebijakan di Banda Aceh. Kehadirannya di forum-forum itu memperlihatkan jembatan antara dunia akademik, gerakan warga dan birokrasi, tiga ranah yang jarang dipertemukan dalam satu figur. Bagi banyak anak muda Aceh, terutama perempuan, kiprahnya menjadi contoh bahwa kepedulian terhadap tanah kelahiran dapat diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan kerja kolektif yang tekun, tanpa harus meninggalkan Aceh.

Kiprahnya juga mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara masyarakat sipil dan negara di Aceh. Kewenangan khusus Aceh atas Leuser yang diberikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh membuka peluang tata kelola yang lebih dekat dengan rakyat, tetapi juga membuka ruang bagi kepentingan ekonomi lokal. Kerja Farwiza dan HAkA dapat dibaca sebagai upaya memastikan bahwa kekhususan Aceh dipakai untuk menjaga, bukan menghabiskan, sumber daya yang menopang kehidupan jutaan orang.

Farwiza Farhan, known as Wiza, was born in 1986 and raised in Aceh. She grew up as Aceh passed through armed conflict, the 2004 tsunami and the 2005 Helsinki peace, a trajectory that shaped a generation of young Acehnese who went on to rebuild their homeland by many routes. She took a bachelor of science at Universiti Sains Malaysia and a master's in environmental management and sustainable development in the Department of Geography at the University of Queensland, Australia. She later became a doctoral candidate in the Department of Cultural Anthropology and Development Studies at Radboud University Nijmegen, the Netherlands, with an interest in social movements and environmental politics.

On returning from Australia she worked at the Leuser Ecosystem Management Agency (BPKEL), a body under the Aceh Government that managed the KEL under authority granted by the Law on the Governing of Aceh. BPKEL took encroachers and damaging companies to court. When the agency was dissolved, Farwiza and several colleagues founded the Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) Foundation in 2012, together with Badrul Irfan. She has chaired HAkA from the start.

A BBC News Indonesia interview published on 2 May 2026 adds a personal layer to her biography. As a child Farwiza was close to nature: climbing trees, running on beaches, following rivers and collecting shells. Nature documentaries narrated by David Attenborough made her want to work in conservation. She first hoped to be a marine biologist, but her applications in marine conservation were repeatedly rejected for lack of experience, so she turned to forest conservation. Her family left the choice to her; her father urged her to be the best at whatever she chose, and her parents saw university as a space to grow curiosity rather than chase grades, even when she twice came close to dropping out.

Her first encounter with Leuser came in 2010, when a small plane carried her from Medan to Kutacane in Southeast Aceh and she went on to the Ketambe Research Station. She arrived in torn sneakers and office clothes, afraid of leeches and running from them, until a senior researcher told her to look up. In the canopy she saw a Sumatran orangutan mother and infant for the first time, a moment that confirmed her belief that the forest is the best home for many creatures and must be passed on. She describes falling in love with Leuser many times, and following a local belief that whoever swims in and drinks from a Sumatran forest river will be called back.

When the floods struck in late 2025, some HAkA staff were preparing the Nenggeri Linge Festival in Linge village, Central Aceh, and could not be reached as power and networks failed. Farwiza asked why early warning of the cyclone had not reached residents, then mobilised HAkA as a first responder: assessing needs, opening public donations and distributing aid. She admits to mental exhaustion in the field. In her view the greatest enemy of conservation is not any single commodity but an economic and regulatory system that eases the way for forest destroyers while making life hard for those who protect the environment, and the greatest threat to Leuser is policy.

The interview also reveals the pressures she faces as a woman. In one discussion a member of parliament threatened to brand her a liberal and finish her reputation over her criticism, which she reads as an unequal power relationship. HAkA was accused of being a foreign agent for sharing forest-loss data during the disaster. Farwiza stresses that colleagues on the ground face far heavier pressure from miners and poachers, and wants to use whatever platform she has to voice their struggles. She regards awards as the fruit of collective work, and HAkA's task as turning community knowledge into modules that can be translated into regulation. Leuser, she says, is the home and identity of the Acehnese, peaks that must be honoured, and protecting it is like helping the earth heal from its sickness.

Under her leadership HAkA developed three pillars: policy advocacy, strengthening forest-edge communities and technology-based forest monitoring. Farwiza is known for promoting geographic information systems, satellite imagery and drones so that local governments, communities and universities can monitor Aceh's forests almost in real time. She also pushed for the Leuser Ecosystem to be included in local school and university curricula, so that knowledge of the area is not confined to conservation agencies.

The profile by Future For Nature, the Dutch foundation that honoured her in 2017, adds several important details. Farwiza first studied marine biology before her master's in environmental management, began working at the government agency managing the Leuser Ecosystem in 2011, and started doctoral studies in cultural anthropology and development studies in 2014. The organisation she founded in 2012 is described as one that takes conservation battles to court, focusing on policy and on strengthening local leaders and organisations. The profile records a court victory against a palm-oil concessionaire with about US$26 million in damages to restore the forest, and the cancellation of a hydropower dam that would have cut through Sumatran elephant habitat. The award funds were used to finance citizen lawsuits against exploitative actions, set up a wildlife protection unit and amplify the voices of the communities she works with. The main threats to Leuser, it says, are large infrastructure projects and policies driving deforestation for timber and palm oil. Farwiza insists that local communities are the key to protecting ecosystems and that conservation is more about people than about wildlife. Her hope is to shift the balance of power towards the people of Aceh.

Several advocacy achievements are linked to her leadership. HAkA helped stop a planned megadam that would have flooded about 4,000 hectares of forest used by elephants and orangutans, helped secure the cancellation of a mining permit covering about 1,000 hectares, and took part in a long struggle that ended with the oil-palm company PT Kallista Alam beginning to pay fines and restoration costs for burning about 1,000 hectares of the Rawa Tripa peat forest. According to the Ramon Magsaysay citation, the government used the money to rehabilitate damaged areas. Farwiza was also among the citizens who challenged Aceh's provincial spatial-plan qanun for neglecting the KEL.

Her approach is marked by the conviction that forests must be guarded by the people who live around them. HAkA formed women-led forest patrols to monitor poaching and illegal logging, trained women as paralegals and citizen journalists, and supported their micro-enterprises, while men were trained to support those roles. A Woman Forest Defenders programme runs in three villages, and some two hundred women have received environmental advocacy training. The approach reflects the idea that ecological resilience depends on social justice and responsible citizenship.

Farwiza is also known in global public debate. She appeared in the documentary Before the Flood with Leonardo DiCaprio and, with Dandhy Laksono, launched a documentary on the struggle for Aceh's forests. In her Ramon Magsaysay acceptance speech she referred to attempts at intimidation to block its screening, illustrating the risks of environmental advocacy in Indonesia. The award citation described the forests as the beating heart and lungs of the country.

Her honours are many: the Whitley Award 2016 from the Whitley Fund for Nature, with continuation funding in 2019; the Future for Nature Award 2017; the National Geographic Wayfinder Award and a Mulago Foundation fellowship in 2022; the TIME100 Next list in 2022; the Ramon Magsaysay Award 2024 for emergent leadership; and the Whitley Gold Award 2026, presented by the Princess Royal at the Royal Geographical Society in London on 29 April 2026 with £120,000 in project funding. That funding targets the Tamiang and Jambo Aye catchments, covering nearly one million hectares, after Cyclone Senyar killed more than a thousand people and displaced some 400,000 at the end of 2025.

Within Acehnologi, Farwiza represents a post-conflict generation of Acehnese intellectual-activists who combine international education with attachment to their homeland. She shows how global scientific knowledge such as remote sensing and carbon economics can be translated into local advocacy rooted in villages and women. She also embodies Aceh's shift from object of international conservation study to a subject voicing its own interests in global forums.

Farwiza's leadership is often described as a blend of science and organising. She not only compiles data and reports but builds networks with villages, journalists, academics and government. The approach shows in HAkA's collaboration with the Perempuan Peduli Leuser community, village forest management groups and district governments in training on geographic information systems and drones. Technical knowledge thus does not stay in the organisation's office but circulates among the people most affected by forest loss.

Recognition by TIME100 Next in 2022 and the Ramon Magsaysay Award in 2024 placed her among Asia's influential young leaders. For Aceh the honours carry symbolic weight: a province long known to the world through conflict and tsunami is now also known through leadership on climate and biodiversity. This widens Aceh's image from a place of crisis to a source of ideas about governing nature.

Her biography is therefore important material for the study of a new generation of Acehnese public figures. Unlike Acehnese figures of earlier centuries, known through religious scholarship, bureaucracy or armed struggle, Farwiza is known through science, international networks and citizen organising. Her path shows the diversity of routes to public prominence in contemporary Acehnese society and affirms that Acehnese women continue to take their place at the front of public life.

Further research could trace her academic writing, interviews and speeches to understand how she frames the relationship between adat, state, market and nature in Aceh. Such sources could also show how growing up through conflict and tsunami shaped her view of ecological justice and citizens' right to a safe environment.

At the local level she often appears at campus forums, public discussions and meetings with the Aceh government, so that her idea of forests as the foundation of citizens' safety has entered policy conversation in Banda Aceh. Her presence in these forums bridges academia, citizen movements and bureaucracy, three spheres rarely joined in one figure. For many young Acehnese, especially women, her career is an example that care for one's homeland can be expressed through science and patient collective work without leaving Aceh.

Her career also raises questions about civil society and the state in Aceh. The special authority over Leuser granted by the Law on the Governing of Aceh opens the way to governance closer to the people, but also to local economic interests. The work of Farwiza and HAkA can be read as an effort to ensure that Aceh's special status is used to protect, not exhaust, the resources that sustain millions.

Gagasan kunciKey ideas

Dari birokrasi ke masyarakat sipilFrom bureaucracy to civil society

Pembubaran BPKEL melahirkan HAkA.The dissolution of BPKEL gave rise to HAkA.

Teknologi untuk kampungTechnology for villages

Penginderaan jauh diterjemahkan menjadi advokasi lokal.Remote sensing translated into local advocacy.

Perempuan penjaga hutanWomen forest defenders

Patroli dan pelatihan paralegal menempatkan perempuan di garis depan.Patrols and paralegal training put women on the front line.

Posisi dalam kerangkaPlace in the framework

Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.

Pertanyaan reflektifReflective question

Bagaimana kekhususan Aceh atas pengelolaan Leuser dapat dipakai untuk menjaga hutan, bukan membuka jalan bagi eksploitasi?How can Aceh's special authority over Leuser be used to protect the forest rather than open it to exploitation?

Kutip entri ini:Cite this entry: “Farwiza Farhan”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/farwiza-farhan/

Ekosistem KBA13KBA13 InsightKBA13 AcademyAcehnologiArsip & PustakaPeta Ekosistem →