Penaklukan Batu Sawar (1613) dan pemindahan bangsawan Johor ke AcehThe conquest of Batu Sawar (1613) and the removal of the Johor nobility to Aceh

Persaingan Aceh dan Johor berawal dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511. Keturunan sultan Melaka yang mendirikan Johor mewarisi klaim sebagai pusat dunia Melayu, sedangkan Aceh, yang sejak masa Sultan Ali Mughayat Syah menyatukan Daya, Pidie dan Pasai, memandang dirinya sebagai benteng Islam melawan Portugis. Ketegangan terbuka muncul ketika Aceh melepaskan Aru dari pengaruh Johor sekitar 1540. Sesudah itu Aceh berulang kali menyerang Johor, antara lain pada 1564 (ketika Sultan Alauddin Riayat Syah II dibawa ke Bandar Aceh), 1570, 1582, 1613, 1618 dan 1623, sementara Portugis juga menyerang Johor pada 1535, 1536 dan 1587. Akibatnya pusat pemerintahan Johor terus berpindah, dari Pekan Tua, Sayong Pinang dan Seluyut ke Batu Sawar, Pasir Raja dan kepulauan Riau.

Daftar serangan itu sendiri tidak seragam dalam literatur. Kajian disertasi tentang Tun Sri Lanang menyebut empat periode serangan Aceh terhadap Johor, yaitu 1539, 1564, 1582 dan 1613, dan menegaskan bahwa di balik permusuhan terhadap Johor sasaran sesungguhnya adalah pengaruh Portugis di Semenanjung. Perbedaan hitungan antara versi ini dan daftar yang lebih panjang mencerminkan perbedaan sumber, antara kronik Melayu, catatan Portugis dan rekonstruksi sejarawan modern, serta perbedaan dalam menentukan mana yang dihitung sebagai serangan besar. Meski demikian, semua versi sepakat bahwa serangan 1613 di bawah pimpinan langsung Sultan Iskandar Muda adalah yang paling menentukan.

Menjelang 1613 Johor justru mendekati kekuatan Eropa. Pada 1602 Sultan Alauddin Riayat Syah III menerima Laksamana Jacob van Heemskerck di Batu Sawar, dan pada 23 September 1606 ia bersama Bendahara Tun Sri Lanang menandatangani perjanjian persahabatan dengan Laksamana Matelief, meskipun sang bendahara enggan ikut mengepung Melaka. Menurut M. Adli Abdullah, Johor kemudian membuat persetujuan dengan Portugis pada 1610, sedangkan Raja Abdullah menjalin hubungan dengan Belanda. Bagi Iskandar Muda, langkah ini berarti Johor masuk perangkap penjajah. Kebijakan sultan Aceh di Selat Melaka dirumuskan dalam beberapa tujuan: menguasai pelabuhan-pelabuhan selat agar tidak terpecah, mencegah Johor jatuh ke tangan Portugis atau Belanda, menundukkan negeri pesisir timur Semenanjung seperti Pahang dan Patani, merebut Melaka, dan memusatkan ekspor hasil bumi di satu pelabuhan Aceh.

Pada saat yang sama, Batu Sawar adalah pusat produksi kesusastraan Melayu. Menurut mukadimah Sulalatus Salatin, pada hari Ahad 12 Rabiulawal 1021 H, ketika Sultan Alauddin Riayat Syah bersemayam di Pasir Raja, Seri Nara Wangsa Tun Bambang menjunjungkan titah Yang Dipertuan di Hilir, yaitu Raja Abdullah, agar Bendahara membuat hikayat tentang peraturan segala raja Melayu dengan istiadatnya, supaya diketahui anak cucu. Sang bendahara, dengan rumusan rendah hati khas mukadimah Melayu, menghimpunnya dari riwayat orang tua-tua dan menamainya Sulalatus Salatin, yang ia jelaskan sebagai Pertuturan Segala Raja-raja. Dengan demikian, ketika Batu Sawar dihancurkan, pengarang karya terpenting historiografi Melayu itu sedang atau baru saja menuliskannya, dan nasib teks itu terikat pada nasib pengarangnya.

Serangan 1613 menghancurkan Batu Sawar. Sultan Alauddin Riayat Syah III, Raja Abdullah, Tun Sri Lanang beserta keluarga dan pengiring mereka dibawa ke Aceh; C.A. Gibson-Hill mencatat bahwa mereka mula-mula dibawa ke Pasai, dan Denys Lombard menyebut jumlah orang yang dipindahkan mencapai dua puluh dua ribu. Raja Abdullah bersumpah setia kepada Aceh, dinikahkan dengan adik Iskandar Muda yang di Aceh dikenal sebagai Putroe Ijo, lalu dikembalikan ke Johor sebagai raja dengan kawalan dua ribu prajurit Aceh di bawah Maharaja Lela Wangsa. Leonard Y. Andaya berpendapat bahwa sekembalinya ke Johor Raja Abdullah memerintahkan Tun Sri Lanang melanjutkan penulisan Sulalatus Salatin, dan bahwa serangan Aceh berikutnya pada 1615 mungkin didorong oleh tantangan karya itu terhadap ambisi Aceh menjadi pusat dunia Melayu. Sumber-sumber Aceh, sebaliknya, menempatkan Tun Sri Lanang tetap di Aceh. Pada tahun yang sama Sultan Alauddin Riayat Syah III dihukum mati di Aceh karena kerja samanya dengan Portugis, dan Iskandar Muda mengutus ulama kepercayaannya, Tun Burhat, menjemput kembali Putroe Ijo karena Raja Abdullah dianggap kembali berkhianat.

Daftar orang yang dipindahkan dalam sumber-sumber Aceh lebih panjang. Esai M. Adli Abdullah tentang Tun Sri Lanang menyebut, selain Sultan Alauddin Riayat Syah III dan Raja Abdullah, juga Raja Raden dan pembesar Johor-Pahang seperti Raja Husein, kelak Sultan Iskandar Thani, Putri Kamaliah yang di Aceh dikenal sebagai Putroe Phang, serta bendahara Tun Muhammad, yang lebih dikenal dengan nama Tun Sri Lanang. Raja Abdullah dinikahkan dengan putri Ratna Jauhari, yang di Aceh disebut Putroe Ijo, sedangkan Tun Sri Lanang diangkat menjadi penasihat sultan dengan gelar Orang Kaya Datok Bendahara Seri Paduka Tuan Seberang dan dianugerahi negeri Samalanga, yang penduduknya pada masa itu sebagian besar berasal dari Batu Sawar. Menurut A.K. Yakobi, pengangkatan Tun Sri Lanang sebagai raja pertama Samalanga dilakukan atas saran Putri Kamaliah.

Ingatan Aceh tentang peristiwa ini terekam dalam Hikayat Malem Dagang. Di sana sultan Johor disebut Si Ujud, dan para pembesar Aceh mendesak agar ia dibunuh dan tidak lagi dianggap saudara, karena di dunia dan di akhirat ia adalah "kafir laknat" yang tidak patut dipandang. M. Adli Abdullah melihat gambaran ini sebagai salah satu akar sikap anti-Melayu yang sesekali muncul dalam wacana Aceh, sebab pengkhianatan sultan Johor sangat melukai Iskandar Muda.

Hikayat itu memuat bait dalam bahasa Aceh yang dimulai dengan "Toeankoe, Si Oedjoet tapoh mate", seruan kepada sultan agar membunuh Si Ujud. Bahwa sebuah karya sastra Aceh menyimpan nama ejekan bagi seorang sultan Melayu memperlihatkan betapa peristiwa 1613 meninggalkan jejak emosional yang panjang. Namun hikayat yang sama juga merupakan karya kepahlawanan yang mengagungkan Iskandar Muda, sehingga gambaran tentang Si Ujud perlu dibaca sebagai bagian dari retorika legitimasi Aceh, bukan sebagai catatan netral tentang kepribadian sultan Johor.

Pemindahan penduduk adalah aspek yang paling diperdebatkan. W. Linehan menulis bahwa wilayah Aceh hampir kosong akibat perang, hukuman mati dan penindasan, sehingga sultan memindahkan dua puluh dua ribu orang dari Johor, Pahang, Kedah dan Deli. R.O. Winstedt dan R.J. Wilkinson menyebutnya "kebijakan biadab" yang gagal karena orang-orang itu dibawa tanpa bekal dan mati kelaparan di jalan-jalan. M. Adli Abdullah membaca kebijakan itu sebagai upaya mengisi kembali Aceh yang kehilangan banyak penduduk dalam perang melawan Portugis selama sekitar 120 tahun (1514–1641), dan menunjukkan bahwa sebagian orang yang dipindahkan justru mencapai kedudukan tertinggi: Raja Mansur dari Perak menjadi Sultan Alauddin Mansur Syah, Raja Husein dari Pahang menjadi Sultan Iskandar Thani, dan Tun Sri Lanang diangkat menjadi penasihat sultan serta uleebalang Samalanga. Karena itu, gambaran mereka semata-mata sebagai tawanan perang perlu ditinjau kembali.

Pemindahan penduduk juga perlu dibaca bersama strategi politik Aceh terhadap daerah taklukan. M. Adli Abdullah membedakan dua pendekatan lunak, yaitu politik meubisan atau perkawinan antarkeluarga penguasa dan rotasi pimpinan daerah taklukan, dan satu pendekatan keras, yaitu pengerahan angkatan perang bila pendekatan lunak gagal. Perkawinan Raja Abdullah dengan adik Iskandar Muda adalah contoh politik meubisan. Rotasi pimpinan tampak dalam pengangkatan Tun Sri Lanang di Samalanga, yang dimaksudkan mencegah pemberontakan penguasa lokal yang didukung rakyatnya, dan dalam kenyataan bahwa negeri-negeri dengan penduduk mayoritas Melayu dipimpin oleh kepala Melayu sendiri yang bergelar datu atau datuk. Pemindahan penduduk dengan demikian bukan semata-mata hukuman, melainkan bagian dari rekayasa politik untuk mengikat Semenanjung kepada pusat Aceh.

Ikatan itu rapuh. Menurut esai yang sama, merujuk Buyong Adil, Raja Abdullah kemudian menceraikan adik Iskandar Muda, dan sultan Aceh yang murka memerintahkan pasukannya membumihanguskan Batu Sawar sekali lagi pada 1623; Raja Abdullah mangkat dalam pelarian di Pulau Tembelan. Sebaliknya, politik meubisan berhasil di Perak dan Pahang: ketika Raja Mughal, putra Sultan Ahmad dari Pahang, dinobatkan sebagai Sultan Iskandar Thani menggantikan Iskandar Muda, dan adiknya, Raja Sulong, menjadi Sultan Perak dengan gelar Sultan Muzaffar Syah II, para pembesar kedua negeri itu menyatakan kesetiaan kepada Aceh. Episode 1613 karena itu merupakan awal sebuah siklus panjang, bukan peristiwa tunggal.

Akibat jangka panjangnya terasa di kedua negeri. Di Johor, jabatan bendahara beralih dari keturunan Tun Sri Lanang kepada keluarga laksamana selama beberapa dasawarsa. Di Aceh, permusuhan dengan Johor menentukan sikap terhadap VOC. Ketika pada 1640 Belanda mengajak Aceh menyerang Portugis di Melaka sambil mendekati Johor melalui laksamananya, Sultan Iskandar Thani tidak menerima utusan VOC secara langsung tetapi mengirim tiga atau empat orang kaya, salah seorang di antaranya menurut Takeshi Ito adalah Orang Kaya Seri Paduka Tuan Seberang, yakni Tun Sri Lanang sendiri. Dalam catatan komisaris Jan de Meere, sultan Aceh tidak dapat memahami bagaimana pengepungan bisa dilakukan bersama "dua musuh paling getir di dunia". Melaka akhirnya jatuh ke tangan VOC dan Johor pada 1641 tanpa keikutsertaan Aceh.

Bagi kajian Aceh dan Melayu, penaklukan Batu Sawar adalah titik temu beberapa historiografi yang jarang dibaca bersama: kronik dan hikayat Aceh, Sulalatus Salatin dan sejarah Pahang, catatan Portugis, serta arsip VOC. Penulis kolonial Inggris menekankan kekejaman, sejarawan Malaysia menekankan kehilangan Johor, sedangkan sejarawan Aceh menekankan integrasi orang Semenanjung ke dalam elite Aceh. Warisan yang paling nyata adalah keberadaan keturunan Tun Sri Lanang di Samalanga dan di istana-istana Semenanjung, yang menjadikannya perekat hubungan Aceh dan Malaysia. Persoalan terbuka yang tersisa adalah memastikan angka dua puluh dua ribu, memetakan nasib orang biasa yang dipindahkan, dan menguji klaim tentang tempat Tun Sri Lanang sesudah 1613 dengan bukti arsip.