Banjir Bireuen 2025: Krueng Peusangan, jembatan, dan amnesia bencanaThe 2025 Bireuen floods: the Krueng Peusangan, bridges and disaster amnesia
25–27 November 2025 dan masa pemulihan25–27 November 2025 and recovery
Banjir dan longsor 25–27 November 2025 di Bireuen menewaskan 34 orang dan merusak 12.752 rumah menurut data 19 Desember 2025, angka yang naik menjadi 22.136 dalam survei tahap kedua. Kerusakan terberat berpola sepanjang koridor Krueng Peusangan, yang berhulu di Danau Laut Tawar dan melintasi Bener Meriah, sementara wilayah lain mengalami genangan. Belasan jembatan runtuh dan pemulihannya memakan hampir setahun. Pembacaan kritis atas klaim ‘belum pernah terjadi’ dan atas dokumen rencana penanggulangan bencana memperlihatkan amnesia bencana: risiko sudah diketahui, tetapi pengetahuan tidak diubah menjadi tindakan.
The floods and landslides of 25–27 November 2025 in Bireuen killed 34 people and damaged 12,752 houses according to data of 19 December 2025, a figure that rose to 22,136 in the second-phase survey. The heaviest damage followed the corridor of the Krueng Peusangan, which rises at Lake Laut Tawar and passes through Bener Meriah, while other areas suffered inundation. More than a dozen bridges collapsed and their restoration took nearly a year. A critical reading of the claim that this ‘had never happened before’ and of the disaster management plan reveals disaster amnesia: the risks were known, but knowledge was not turned into action.
Setiap bencana melahirkan dua narasi: narasi pemerintah tentang keputusan, anggaran, jembatan yang dibangun kembali, dan rumah yang diserahkan, serta narasi warga tentang bantuan yang tidak cair, nama yang hilang dari daftar, tanah yang menjadi dasar sungai, dan janji yang tidak ditepati. Bireuen mengklaim diri sebagai kabupaten tercepat di Aceh dalam pemulihan pascabanjir akhir 2025. Kajian lapangan pada Oktober 2026, melalui percakapan dengan pemerintah daerah, tokoh adat, yayasan pendidikan, wartawan, kelompok pemuda, dan akademisi yang diperiksa silang dengan dokumen, mengajukan pertanyaan inti: apakah kecepatan itu tepat, adil, dan dapat ditiru?
Bencana dipicu hujan ekstrem berhari-hari terkait Siklon Tropis Senyar yang terbentuk di dekat Selat Malaka. Data pemerintah per 19 Desember 2025 mencatat 34 orang meninggal, tiga hilang, dan dua luka berat. Dari 12.752 rumah terdampak, 546 hilang, 2.165 rusak berat, 3.361 rusak sedang, 3.896 rusak ringan, dan 2.784 tergenang. Rumah hilang terkonsentrasi di Juli (141), Kuta Blang (108), Peusangan Selatan (86), dan Jeumpa (77), sedangkan rusak berat terbanyak di Peusangan (1.005) dan Kuta Blang (498); Samalanga mencatat 3.180 rumah rusak ringan akibat genangan di DAS Samalanga. Survei tahap kedua menaikkan angka rumah rusak menjadi 22.136. Pola ini memperlihatkan dua jenis bencana: arus deras sepanjang koridor Peusangan yang menghancurkan rumah dan lahan, dan genangan di tempat lain yang merendam tanpa merobohkan, sehingga keduanya memerlukan respons berbeda.
Jembatan menjadi titik terlemah. BPBD melaporkan 17 jembatan runtuh pada 3 Desember 2025, termasuk jembatan nasional Teupin Mane, jembatan rangka baja Kuta Blang, dan beberapa jembatan gantung di Juli; pada Juni 2026 kabupaten mendaftar 13 jembatan runtuh yang kewenangannya terbagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Jembatan permanen Teupin Mane baru berfungsi kembali pada 2 Oktober 2026, sekitar sebelas bulan kemudian, dan masih tertutup bagi truk berat sambil menunggu uji beban. Jembatan Bailey di Krueng Tingkeum, Kuta Blang, ditutup pada akhir Juni 2026 setelah truk bermuatan berlebih merusak 20 pelat lantai. Kampung-kampung yang bergantung pada jembatan gantung dan penyeberangan sungai menjadi yang paling lama terisolasi.
Para pemimpin daerah menyatakan bencana semacam ini belum pernah terjadi dalam sejarah Aceh, menyebut siklus banjir sekitar 400 tahun, dan menempatkan Bireuen sebagai terparah keempat. Ungkapan ‘belum pernah terjadi’ lebih tepat dibaca sebagai ekspresi skala yang dialami, bukan klaim sejarah, dan siklus 400 tahun tidak dapat ditelusuri ke publikasi ilmiah tertentu. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Bireuen 2025–2029 sendiri mencatat 14 kejadian banjir dan 32.137 orang mengungsi dalam satu dasawarsa, dengan banjir hampir setiap tahun pada 2013–2023; Bireuen juga terdampak tsunami 2004 dan gempa Pidie Jaya 2016. Peringkat pun bergantung pada ukurannya: menurut jumlah korban jiwa per 5 Desember 2025 Bireuen berada di urutan ketujuh di Aceh, tetapi menurut rumah dan jembatan rusak ia berada di kelompok teratas. Dua logika bersaing di sini: logika pengecualian yang menyatakan bencana tak terduga sehingga tak ada yang bertanggung jawab, dan logika akumulasi yang menyatakan risiko sudah diketahui sehingga ketidaksiapan adalah kegagalan bertindak. Pembacaan kedua lebih meyakinkan, dan konsep amnesia bencana, ketika lembaga dan masyarakat melupakan peristiwa lampau begitu keadaan normal kembali, menjelaskan mengapa siklus itu berulang.
Pemerintah menyebut Bireuen korban banjir kiriman dari hulu. Geografinya perlu diluruskan: Krueng Peusangan berhulu di Danau Laut Tawar, Aceh Tengah, melintasi Bener Meriah, masuk Bireuen, dan bermuara di Selat Malaka, sedangkan Gayo Lues berada di luar DAS Peusangan. Mitra dialog yang tepat adalah Aceh Tengah dan Bener Meriah dalam forum pengelolaan DAS tingkat provinsi bersama balai wilayah sungai. Walhi Aceh mengaitkan degradasi hulu dengan ekspansi perkebunan, konsesi tambang, pembalakan liar, jalan baru, dan sedimentasi galian C, dan kajian Universitas Almuslim mencatat sekitar 1.066 hektare tutupan hutan hilang di DAS Peusangan pada 2022–2023. Klaim kenaikan muka air lebih dari sepuluh meter tidak dapat dikonfirmasi dari catatan pos duga air terbuka; seorang warga Pante Lhong melaporkan sekitar lima meter, cukup untuk merendam rumah satu lantai.
Di hilir, sungai menyempit menuju laut karena orang membangun di sempadan dan tanah tepi sungai diperjualbelikan. RPB sendiri mencatat ketidakpatuhan terhadap aturan sempadan, termasuk ketentuan 100 meter di kiri-kanan sungai di dataran banjir, alih fungsi rawa retensi Paya Kareung menjadi sawah, dan sedimentasi tinggi. Paya Kareung bekerja sebagai spons alami; mengubahnya menjadi sawah demi ketahanan pangan mencapai satu tujuan baik dengan mengorbankan tujuan baik lain. Penegakan sempadan rumit karena tanah tepi sungai sering diwarisi dan dihuni keluarga miskin tanpa alternatif, dan penggusuran tidak populer menjelang pemilu. Jendela kesempatan untuk relokasi biasanya hanya satu hingga dua tahun setelah bencana.
RPB juga memperlihatkan kesiapsiagaan di atas kertas. Indeks Ketahanan Daerah 2023 sebesar 0,67, dengan skor terendah pada penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat (0,56) serta efektivitas pencegahan dan mitigasi (0,58); isu strategis dengan skor tertinggi adalah ketiadaan rencana kontinjensi dan sistem peringatan dini. Banjir ditetapkan sebagai prioritas utama dengan 157.808 jiwa terpapar dan potensi kerugian sekitar Rp460 miliar. Dokumen itu juga memuat kekeliruan: Peusangan tidak tercantum dalam tabel sungai utama, angka luas wilayah tidak konsisten, dan gempa 8,7 Mw 28 Maret 2005, peristiwa megathrust Nias–Simeulue, dikaitkan dengan Sesar Peusangan. Diagnosis ini menunjukkan bahwa dokumen kerap ditulis untuk memenuhi kewajiban administratif, kadang dengan templat konsultan, sehingga ada tetapi tidak berfungsi. Pelajaran pokoknya: sebagian besar celah kesiapsiagaan telah diketahui sebelum bencana; masalahnya bukan ketiadaan pengetahuan, melainkan kegagalan mengubahnya menjadi tindakan.
Every disaster gives rise to two narratives: the government’s narrative of decisions, budgets, rebuilt bridges and houses handed over, and residents’ narrative of aid not disbursed, names missing from lists, land turned into riverbed and promises not kept. Bireuen claims to be Aceh’s fastest district in recovering from the late-2025 floods. Fieldwork in October 2026, through conversations with local government, customary leaders, an education foundation, journalists, youth groups and academics cross-checked against documents, poses the core question: is that speed accurate, fair and replicable?
The disaster was triggered by days of extreme rain linked to Tropical Cyclone Senyar, which formed near the Strait of Malacca. Government data as of 19 December 2025 recorded 34 dead, three missing and two seriously injured. Of 12,752 affected houses, 546 were lost, 2,165 heavily damaged, 3,361 moderately damaged, 3,896 lightly damaged and 2,784 inundated. Lost houses were concentrated in Juli (141), Kuta Blang (108), Peusangan Selatan (86) and Jeumpa (77), while heavy damage was greatest in Peusangan (1,005) and Kuta Blang (498); Samalanga recorded 3,180 lightly damaged houses from inundation in the Samalanga basin. The second-phase survey raised the count of damaged houses to 22,136. The pattern reveals two kinds of disaster: torrents along the Peusangan corridor that destroyed houses and land, and inundation elsewhere that flooded without demolishing, so the two require different responses.
Bridges were the weakest point. The district disaster agency reported 17 bridges collapsed on 3 December 2025, including the national Teupin Mane bridge, the Kuta Blang steel-truss bridge and several suspension bridges in Juli; in June 2026 the district listed 13 collapsed bridges whose responsibility was split between central, provincial and district governments. The permanent Teupin Mane bridge only returned to service on 2 October 2026, about eleven months later, and remained closed to heavy trucks pending a load test. A Bailey bridge at Krueng Tingkeum, Kuta Blang, was closed in late June 2026 after overloaded trucks damaged 20 deck plates. Villages dependent on suspension bridges and river crossings were isolated the longest.
Regional leaders stated that such a disaster had never happened in Aceh’s history, cited a flood cycle of about 400 years and ranked Bireuen fourth-worst. The phrase ‘never happened’ is better read as an expression of the scale experienced than as a historical claim, and the 400-year cycle cannot be traced to any specific scientific publication. Bireuen’s own Disaster Management Plan (RPB) 2025–2029 records 14 flood events and 32,137 people evacuated in a decade, with floods almost every year from 2013 to 2023; Bireuen was also affected by the 2004 tsunami and the 2016 Pidie Jaya earthquake. Rankings also depend on the measure: by deaths as of 5 December 2025 Bireuen was seventh in Aceh, but by damaged houses and bridges it was in the top group. Two logics compete here: a logic of exception, holding that the disaster was unforeseeable and no one is accountable, and a logic of accumulation, holding that the risks were known so that unpreparedness is a failure to act. The second reading is more convincing, and the concept of disaster amnesia, in which institutions and society forget past events once normality returns, explains why the cycle repeats.
The government calls Bireuen a victim of floodwater sent from upstream. The geography needs correcting: the Krueng Peusangan rises at Lake Laut Tawar in Central Aceh, crosses Bener Meriah, enters Bireuen and empties into the Strait of Malacca, while Gayo Lues lies outside the Peusangan basin. The right partners for dialogue are Central Aceh and Bener Meriah, in a provincial basin-management forum with the river basin agency. Walhi Aceh links upstream degradation to plantation expansion, mining concessions, illegal logging, new roads and sedimentation from sand and gravel quarrying, and a study by Universitas Almuslim recorded about 1,066 hectares of forest cover lost in the Peusangan basin in 2022–2023. Claims of a water-level rise of more than ten metres cannot be confirmed from open gauge records; a resident of Pante Lhong reported about five metres, enough to submerge single-storey houses.
Downstream, the river narrows towards the sea because people build on the riverbanks and riverside land is bought and sold. The RPB itself records non-compliance with riverbank rules, including the requirement of 100 metres on each side of a river in a floodplain, the conversion of the Paya Kareung retention swamp to rice fields, and high sedimentation. Paya Kareung works as a natural sponge; turning it into rice fields for food security achieves one good goal at the expense of another. Enforcing riverbank rules is complicated because riverside land is often inherited and inhabited by poor families with no alternatives, and evictions are unpopular before elections. The window of opportunity for relocation is usually only one to two years after a disaster.
The RPB also shows preparedness on paper. The 2023 Regional Resilience Index was 0.67, with the lowest scores in strengthening preparedness and emergency response (0.56) and the effectiveness of prevention and mitigation (0.58); the highest-scoring strategic issues were the absence of a contingency plan and of an early warning system. Flood was set as the top priority, with 157,808 people exposed and potential losses of about Rp460 billion. The document also contains errors: the Peusangan is missing from the table of main rivers, area figures are inconsistent, and the Mw 8.7 earthquake of 28 March 2005, a Nias–Simeulue megathrust event, is attributed to the Peusangan Fault. This diagnosis shows that such documents are often written to meet administrative obligations, sometimes from consultants’ templates, so they exist but do not function. The key lesson is that most preparedness gaps were known before the disaster; the problem was not lack of knowledge but failure to turn it into action.
Gagasan kunciKey ideas
Dua jenis bencanaTwo kinds of disaster
Arus deras di koridor Peusangan dan genangan di wilayah lain memerlukan respons berbeda.Torrents in the Peusangan corridor and inundation elsewhere need different responses.
Logika akumulasiLogic of accumulation
Risiko sudah tercatat; ketidaksiapan adalah kegagalan bertindak, bukan nasib.Risks were on record; unpreparedness is a failure to act, not fate.
Amnesia bencanaDisaster amnesia
Lembaga dan masyarakat lupa begitu keadaan normal kembali.Institutions and society forget once normality returns.
Geografi yang diluruskanGeography corrected
Banjir kiriman Peusangan datang dari Aceh Tengah dan Bener Meriah, bukan Gayo Lues.Peusangan’s ‘sent’ flood comes from Central Aceh and Bener Meriah, not Gayo Lues.
Dokumen yang tidak bekerjaDocuments that don’t work
Rencana ada tetapi tidak berfungsi sebagai alat kerja.Plans exist but do not function as working tools.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Jika risiko banjir telah tercatat dalam dokumen resmi, siapa yang bertanggung jawab ketika dokumen itu tidak pernah dijalankan?If flood risk was recorded in official documents, who is responsible when those documents were never put into practice?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Banjir Bireuen 2025: Krueng Peusangan, jembatan, dan amnesia bencana”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/bireuen-banjir-2025/