Orang kaya: elite pembesar dan dewan kerajaan Kesultanan AcehOrang kaya: the noble-official elite and royal council of the Aceh Sultanate

Semua sumber abad ke-17 sepakat bahwa di puncak jenjang sosial Aceh terdapat golongan berhak istimewa yang disebut orang kaya. Para pengunjung Eropa menulisnya "orancaya" atau "orancaye" dan menerjemahkannya sebagai gentilshommes (François Martin) atau noblemen (John Davis). Denys Lombard, mengikuti L.C. Damais, mencatat bahwa makna "berharta" belum tentu makna tertua, karena akar kata kaya serumpun dengan daya dan raya, sehingga arti aslinya mungkin "mulia" atau "berkuasa". John Anderson menulis bahwa sumber-sumber abad ke-17 tentang pemerintahan Aceh hanya menyebut orang kaya sebagai pejabat dan anggota dewan raja, dan bahwa mereka terhubung dengan istana melalui perniagaan atau jabatan resmi.

Gelar orang kaya disusun menurut martabat. Mābaina al-Salāṭīn mengatur urutan tempat berdiri mereka dalam penghadapan dan menetapkan lima unsur nama kemuliaan, yaitu paduka, maha, seri, raja dan tuan, yang dianugerahkan menurut tingkat jasa. Gelar juga menandai asal-usul. Tun Sri Lanang, misalnya, menerima tiga unsur kemuliaan dalam gelar Orang Kaya Seri Paduka Tuan Seberang, dan kata "seberang" menunjukkan bahwa ia datang dari Semenanjung. Orang asing pun dapat masuk ke dalam sistem ini: pedagang Inggris Thomas Best dicatat memperoleh gelar Orang Kaya Puteh pada masa Iskandar Muda.

Jabatan orang kaya disertai hak atas tanah dan penduduk. Lombard menulis bahwa orang kaya memperoleh daerah permukiman dan bertanggung jawab atas wilayah yang penduduknya tunduk kepada mereka dan kepada peradilan mereka. Takeshi Ito dan Anthony Reid membaca dua sarakata yang mencatat bahwa pada 1613 Iskandar Muda menganugerahkan enam mukim di Samalanga kepada seorang orang kaya bergelar Tuk Bahra (Datuk Bendahara), anugerah yang dikukuhkan kembali pada masa Sultanah Safiatuddin, sebagai bukti cara sultan menciptakan benefisium baru bagi orang-orang yang ia angkat. M. Adli Abdullah menyebut anugerah sejenis kepada Panglima Polem di XXII Mukim, kepada Orang Kaya Laksamana Malem Dagang di Meureudu, kepada Orang Kaya Mangkubumi di Lhokseumawe dan kepada Laksamana Khuja Bintan di Deli. Ito juga menafsirkan sebuah dekret bertarikh 1050 H sebagai konsesi Sultan Iskandar Thani, seorang pendatang dari Pahang, kepada kalangan atas Aceh untuk mengukuhkan kedudukannya.

Hubungan antara sultan dan orang kaya bersifat timbal balik. Augustin de Beaulieu, yang berada di Aceh pada 1620–1621, mencatat bahwa para petugas di bawah panglima bandar Orang Kaya Seri Maharaja Lela tidak menerima gaji sedikit pun dari raja; sebaliknya setiap tahun mereka mempersembahkan sehelai baju terbaik yang mampu mereka beli agar tetap dipertahankan dalam jabatan. Jabatan dengan demikian merupakan sumber penghasilan melalui adat yang dipungut dari pelabuhan, pekan dan negeri, sekaligus sumber kewajiban kepada raja.

Pada masa Sultanah Tajul Alam Safiatuddin (1641–1675) kedudukan orang kaya sebagai dewan kerajaan tampak jelas. Menurut catatan VOC tahun 1659 dan 1660 yang dikutip Ito, empat anggota dewan adalah Leube Kita Kali (kadi), Orang Kaya Maharaja Seri Maharaja, Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri dan panglima bandar Orang Kaya Seri Paduka Tuan. Sultanah juga menata ulang jabatan: kewenangan laksamana yang pada masa Iskandar Thani meliputi urusan istana dan pelabuhan dipecah menjadi Panglima Dalam, yang dipegang Panglima Polem Batee Itam, dan Panglima Bandar, yang tetap dipegang Tun Sri Lanang. M. Adli Abdullah mengaitkan pemecahan itu dengan persaingan di antara para orang kaya dan ketegangan antara pembesar asli Aceh dan pendatang.

Cara orang kaya bekerja secara kolektif terekam dalam perundingan permata tahun 1642. Komisaris Belanda Pieter Sourij, utusan Gubernur Jenderal Antonio van Diemen, datang menagih pembayaran permata yang dipesan mendiang Iskandar Thani seharga 15.000 tael. Sultanah hanya bersedia menerimanya bila didampingi para orang kaya, yang kemudian menaksir permata itu hanya 5.900 tael dan menegaskan bahwa kewajiban seorang raja yang telah wafat ikut mati bersamanya. Orang Kaya Seri Paduka Tuan Seberang, yang oleh Sourij disebut orang kedua dalam dewan (rijksraden), berulang kali menghindari pertemuan dengan alasan sakit. Pada 3 Agustus 1642 harga disepakati 10.000 tael, sebagian dipotong dari bea masuk kapal Belanda di Bandar Aceh dan sisanya diangsur dalam dua musim. Menurut catatan Arnold de Vlamingh, sang orang kaya menjelaskan bahwa tawar-menawar adalah adat yang lazim di Aceh. Episode ini memperlihatkan dewan orang kaya sebagai penentu kebijakan dagang dan diplomasi, bukan sekadar pelaksana titah.