Utusan Syarif Mekkah ke Aceh (1681–1683) dan akhir masa para ratuThe Meccan Sharif's embassy to Aceh (1681–1683) and the end of the queens' era

Sekitar tahun 1672 Syarif Barakat, penguasa Mekkah, mengirim utusan ke timur untuk mencari sumbangan bagi pemeliharaan Masjidil Haram. Rombongan itu tertahan sekitar empat tahun di Delhi tanpa dapat bertemu Kaisar Mughal Aurangzeb (1658–1707), yang tidak sanggup memberi sumbangan seperti biasanya. Atas saran pembesar setempat, mereka berangkat ke Aceh dan tiba pada tahun 1092 H (1681).

Perjalanan rombongan ini memperlihatkan peta ekonomi kesalehan di Samudra Hindia pada akhir abad ke-17. Para syarif Mekkah lazim bergantung pada sumbangan para penguasa Muslim di timur untuk memelihara Masjidil Haram, dan Kesultanan Mughal di bawah Aurangzeb adalah tujuan pertama yang paling wajar. Ketika istana Delhi tidak mampu memberi, Aceh menjadi pilihan berikutnya, tanda bahwa reputasi Bandar Aceh Darussalam sebagai negeri kaya emas masih hidup di kalangan elite India dan Arab meskipun Aceh kini diperintah perempuan. Penerimaan yang hangat di Aceh, dibandingkan empat tahun penantian sia-sia di Delhi, menjadi bagian penting dari cara peristiwa ini dikenang.

Di Aceh mereka disambut dengan hormat oleh Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah (1678–1688). Menurut sumber Aceh yang dikutip Jamil (1968), sultanah yang alim itu fasih berbahasa Arab dan berbicara dengan para tamu dari balik tabir sutra dewangga. Kedatangan utusan ini juga dimanfaatkan kelompok oposisi yang menentang pemerintahan perempuan.

Sumber-sumber yang dipakai M. Adli Abdullah juga menyebut bahwa kedatangan utusan itu menyulut semangat kelompok yang ia sebut wujudiyah, yang menolak pemerintahan perempuan. Penyebutan ini menarik karena menautkan oposisi politik terhadap ratu dengan polemik keagamaan yang sejak masa Nuruddin ar-Raniri memisahkan para pengikut ajaran wujudiyah dan lawan-lawannya. Akan tetapi, hubungan antara aliran tasawuf dan sikap terhadap kepemimpinan perempuan belum diteliti secara memadai, dan label wujudiyah dalam konteks ini perlu diuji dengan sumber yang lebih dekat dengan peristiwa.

Ketika rombongan pulang, sultanah memberi cendera mata bagi utusan dan Syarif Mekkah serta sumbangan untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi: tiga kinthar emas murni, tiga rathal kamper, kayu cendana dan musang (jeubeuet musang), tiga alat penghisap tembakau (gulyun) dari emas, dua lampu berkaki emas, lima lampu gantung emas untuk Masjidil Haram, serta lampu berkaki dan kandil emas untuk Masjid Nabawi. Rombongan berangkat pada 1094 H dan tiba di Mekkah pada bulan Syakban 1094 H (1683), ketika Syarif Barakat telah wafat dan digantikan putranya, Syarif Said ibn Barakat. Snouck Hurgronje, yang berada di Mekkah dua abad kemudian, menulis tentang "pengiriman seorang duta Mekkah ke Aceh pada tahun 1683" berdasarkan catatan sejarah Mekkah: hadiah itu lama disimpan di rumah Syarif Muhammad al-Harits, tiga perempatnya dibagikan kepada para syarif yang berhak dan fakir miskin, dan sisanya diserahkan kepada kedua masjid suci. Menurut M. Adli Abdullah, kedermawanan semacam ini turut melekatkan sebutan "Serambi Mekkah" pada Aceh di kalangan masyarakat Mekkah.

Dua bersaudara anggota rombongan, Syarif Hasyim dan Syarif Ibrahim, tetap tinggal di Aceh atas permintaan para pembesar yang menentang pemerintahan ratu. Mereka dihormati sebagai guru agama, dan salah seorang dari mereka menikah dengan Kamalat Syah, adik Zakiatuddin. Ketika Zakiatuddin wafat pada Ahad 8 Zulhijah 1098 H (3 Oktober 1688), Kamalat Syah yang bergelar Putroe Punti naik takhta atas saran Syekh Abdurrauf as-Singkili yang berkedudukan sebagai waliyul mulki.

Salasilah dalam Mābaina al-Salāṭīn menyajikan versi istana yang tidak seluruhnya sama dengan kronologi di atas. Teks itu mencatat bahwa pada masa Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin, yang memerintah dua tahun tiga bulan dua puluh lima hari, wilayah inti Aceh dibagi menjadi tiga sagi bermukim. Penggantinya, Paduka Seri Sultan Inayat Syah, memerintah sebelas tahun delapan hari, lalu Paduka Seri Sultan Kamalat Syah memerintah sebelas tahun empat bulan dua hari sebelum dimakzulkan oleh para wazir dan rakyat karena datang surat dari Mekkah yang menyatakan tidak sah hukum raja perempuan. Masa pemerintahan keempat ratu dihitung teks itu enam puluh sembilan tahun empat bulan tujuh belas hari, dan Syarif Hasyim Jamalullail disebut naik takhta pada Rabu, 20 Rabiulakhir 1111 H, bukan 1109 H. Perbedaan tahun dan jumlah masa pemerintahan ini menunjukkan bahwa kronologi para ratu masih memerlukan penyelarasan kritis antara salasilah istana, sumber Mekkah dan catatan Eropa.

Setelah as-Singkili wafat pada malam Senin 23 Syawal 1106 H (1695), kedudukan pemerintahan ratu kembali digoyang, kali ini oleh fatwa qadhi Mekkah yang tiba dengan "jasa baik" kelompok oposisi. Kamalat Syah dimakzulkan, dan pada Rabu 20 Rabiul Akhir 1109 H (1699) suaminya, Syarif Hasyim, naik takhta sebagai Sultan Jamalul Alam Syarif Hasyim Jamalullail (1699–1702). Ini menjadi awal dinasti Arab yang memerintah Aceh hingga 1728. M. Adli Abdullah menyoroti ironi peristiwa ini: pemerintahan para ratu yang berlangsung 59 tahun berakhir setelah campur tangan Mekkah, tidak lama setelah para ratu menyumbangkan emas ke sana.

Salasilah yang sama juga memperlihatkan bahwa dinasti syarif tidak berjalan mulus. Syarif Hasyim Jamalullail memerintah dua tahun empat bulan dua belas hari, lalu dimakzulkan dan keluar dari Daruddunia ke Tanjung pada 17 Ramadan 1113 H (15 Februari 1702), dan wafat pada awal Syawal tahun itu. Penggantinya, Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui ibn Syarif Ibrahim, memerintah dua tahun tiga bulan sebelum diperangi oleh putra Badrul Alam dan diturunkan pada 1115 H, sehingga takhta kemudian jatuh kepada Sultan Jamalul Alam Badrul Munir. Nama Syarif Ibrahim di sini mengingatkan pada saudara Syarif Hasyim yang ikut menetap di Aceh. Rangkaian perebutan takhta ini menunjukkan bahwa legitimasi keturunan Nabi tidak dengan sendirinya menjamin stabilitas, dan bahwa para orang kaya tetap menjadi penentu siapa yang duduk di singgasana.

Peristiwa 1681 juga perlu dibaca dalam rangkaian panjang hubungan Aceh dan Haramayn. Selain hadiah emas para ratu, orang Aceh kemudian meninggalkan jejak berupa wakaf di Mekkah, yang paling terkenal adalah wakaf Habib Bugak Asyi yang diikrarkan di hadapan hakim Mahkamah Syariah Mekkah pada 18 Rabiulakhir 1224 H untuk menampung jemaah haji asal Aceh. Pola ini memperlihatkan dua arah pertukaran: Aceh mengirim harta dan pelajar ke Tanah Suci, sedangkan Mekkah mengirim ulama, syarif dan fatwa ke Aceh. Episode utusan Syarif Barakat menunjukkan bahwa pertukaran itu tidak netral secara politik; kedermawanan dapat membuka jalan bagi campur tangan, dan otoritas keagamaan dari pusat dunia Islam dapat dipakai oleh faksi-faksi lokal untuk mengubah tatanan kekuasaan.

Bagi studi Aceh, persoalan yang masih terbuka antara lain identitas dan isi fatwa qadhi Mekkah yang dibawa ke Aceh, sejauh mana fatwa itu benar-benar menentukan atau hanya membenarkan keputusan yang telah diambil para orang kaya, serta bagaimana sebutan Serambi Mekkah lahir dan menyebar, apakah dari ingatan masyarakat Mekkah sebagaimana dicatat Snouck Hurgronje atau dari tradisi Aceh sendiri. Peristiwa ini juga membuka kemungkinan perbandingan dengan hubungan kesultanan Muslim lain di Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan para syarif Mekkah pada masa yang sama.