Ketambe: menjaga hutan, menanggung banjirKetambe: guarding the forest, bearing the flood

Ketambe adalah nama desa dan kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Warganya sebagian besar orang Alas dan Gayo, dengan sebagian warga Batak. Pertanyaan yang diajukan kawasan ini tidak nyaman: mengapa komunitas yang telah menjaga hutannya selama puluhan tahun harus menanggung bencana yang sumbernya berada di hulu? Kajian lapangan pada Oktober 2026, melalui wawancara dengan petani, pemandu, porter, pemilik penginapan, peramu obat, perangkat desa, dan penjaga hutan yang diperiksa silang dengan sumber publik, menolak dua narasi yang lazim, yakni ‘cuaca ekstrem’ dan ‘warga merusak lingkungan’, dan menunjuk tata kelola pada skala sungai dan daerah aliran sungai sebagai inti persoalan.

TNGL ditetapkan sebagai Cagar Biosfer pada 1981 dan pada 2004 menjadi Warisan Dunia UNESCO sebagai bagian dari Hutan Hujan Tropis Sumatra bersama Kerinci Seblat dan Bukit Barisan Selatan. Luasnya yang semula tercatat sekitar 1.094.692 hektare dikoreksi menjadi 838.872 hektare melalui keputusan menteri pada 2014, dengan 625.115 hektare di Aceh. Sungai Alas, yang disebut sungai terpanjang di Aceh, membelah taman nasional, melewati Ketambe, dan bermuara di Samudra Hindia. Warga menyebut harimau, badak, gajah, dan orangutan sebagai satwa kunci yang kesehatannya menjadi tanda kesehatan hutan dan manusia.

Stasiun Penelitian Ketambe didirikan pada 1971 oleh peneliti Belanda Herman D. Rijksen, mula-mula sebagai tempat rehabilitasi dan penelitian; orangutan rehabilitasi dipindahkan ke Bohorok pada 1979. Areal penelitiannya sekitar 450 hektare di antara Lawe Ketambe dan Lawe Alas, dikelola Balai Besar TNGL bersama Forum Konservasi Leuser, dan terhubung dengan Universitas Utrecht, tempat primatolog Sri Suci Utami Atmoko meraih doktor. Stasiun ini terbakar pada Juli 2011 di tengah konflik pengelolaan, dibuka kembali pada November 2015, terhenti oleh COVID-19, dan pada 2021 diperkirakan sekitar 50 orangutan hidup di sekitarnya. Warga telah bekerja sebagai asisten lapangan selama puluhan tahun, sehingga primatologi global dapat dikatakan memikul utang pengetahuan yang jarang diakui kepada warga Ketambe.

Banjir dan longsor sejak 25 November 2025, yang dikaitkan BMKG dengan anomali atmosfer Siklon Senyar di Selat Malaka, melanda 16 kecamatan di Aceh Tenggara. Di Ketambe, tiga santri sebuah pesantren di Seldok terseret arus: satu selamat, satu meninggal, dan satu dinyatakan hilang. Sekitar 50 meter jalan nasional Kutacane–Blangkejeren runtuh di Gampong Ketambe, memutus penghubung antara lembah Alas dan dataran tinggi Gayo, menunda bantuan, dan menghentikan ekonomi. Lebih dari 50 rumah dan dua penginapan hilang, termasuk penginapan yang dibangun pada 1986 dan melayani pelancong hampir empat dasawarsa; rumah imam dan masjid ikut lenyap, dan pada awal Januari 2026 satu dusun dinyatakan hilang dari peta. Kerugiannya tidak hanya material: masjid adalah pusat ritme sosial, penginapan menyimpan arsip tamu dan jaringan kepercayaan, dan hilangnya tapak rumah memutus ikatan fisik warga dengan tanahnya. Pada September 2026 tiga desa di Aceh Tenggara kembali dilanda banjir, tanpa korban jiwa.

Inilah paradoks desa penjaga. Warga menyatakan hutan di sekitar mereka utuh, tidak ada longsor di Ketambe, dan pemandu tidak melihat pembalakan liar di dekatnya; mereka menyebut banjir itu banjir kiriman dari Gayo Lues di hulu. Ketambe terletak di pertemuan Lawe Ketambe dan Lawe Alas yang membawa air dari dataran tinggi Gayo. Data lain memperumit gambaran: analisis spasial HAkA pada 2018 menemukan Aceh Tenggara memiliki kawasan TNGL yang paling rusak di Aceh, 19.554 dari 281.845 hektare, dan Walhi Aceh mengaitkan kayu yang terbawa banjir dengan pembukaan sawit, pembalakan liar, dan tambang emas ilegal di sepanjang sungai. Konsep eksternalitas spasial menjelaskan ketidakadilannya: biaya tindakan di hulu jatuh kepada warga hilir yang tidak menikmati manfaatnya. Warga desa penjaga mensubsidi bentang alam dengan jasa ekosistem tanpa kompensasi, lalu menanggung kerugian yang tidak mereka sebabkan.

Ekonomi Ketambe sebagian besar bertumpu pada pertanian, dan hanya sebagian kecil pada wisata. Ketambe adalah gerbang resmi TNGL dengan orangutan sebagai daya tarik utama; pengunjungnya kebanyakan orang Eropa dan Amerika, jauh melampaui wisatawan domestik, dan perjalanan dari Medan memakan tujuh hingga delapan jam. Kegiatan wisata meliputi trekking, arung jeram di Sungai Alas, dan pertunjukan Saman pada malam hari. Upah pemandu dan porter sekitar Rp200.000 per hari. Warga merumuskan etika ekowisata sebagai menjual objek tanpa merusak subjek: wisatawan datang untuk hutan yang utuh, sehingga hutan harus tetap utuh. Dua guncangan dalam lima tahun, COVID-19 lalu banjir 2025, membuat pemandu tidak lagi menerima tamu. Bronjong pengaman tebing yang rusak atau terguling bahkan dinilai warga dapat memperparah banjir, contoh maladaptasi ketika infrastruktur dianggarkan sebagai proyek tanpa biaya pemeliharaan.

Warga juga jenuh terhadap negara: pendataan berulang, kunjungan tanpa tindak lanjut, dan janji yang tidak ditepati. Ketika pemerintah pusat pada Juni 2026 menyatakan tidak ada lagi pengungsi di tenda, ukuran keberhasilan lokal justru berbeda: mata pencaharian pulih, tamu kembali, dan tanah aman. Pelajaran Ketambe dapat dirumuskan menjadi lima: ketangguhan harus dibangun pada skala DAS yang memadukan hulu dan hilir melalui forum pengelolaan yang berwenang, pemantauan publik tutupan hutan dan sedimentasi, serta pembayaran jasa lingkungan; peringatan dini lokal perlu dipadukan dengan peringatan BMKG; setiap bangunan pengaman harus memiliki anggaran pemeliharaan; pemulihan ekonomi harus mencakup jalan, penginapan, upah layak, dan diversifikasi; dan kepercayaan harus dibangun kembali melalui bantuan yang sampai, transparansi, dan pengakuan atas kerja konservasi warga. Sungai Alas terus mengalir dari dataran tinggi Gayo ke Samudra Hindia; Ketambe telah menjaga hutannya, dan kini giliran negara dan para pemangku kepentingan sepanjang DAS menjaga sungainya.