Aceh sebagai cermin Indonesia: dari nalar keamanan ke nalar geostrategisAceh as a mirror of Indonesia: from security reasoning to geostrategic reasoning

Pertanyaan pembukanya sederhana: apa yang dilihat negara ketika memandang Aceh? Jawabannya, terutama persoalan keamanan berupa mantan kombatan GAM, jaringan mereka, dan partai lokal yang lahir dari perjuangan bersenjata. Sejak MoU Helsinki 15 Agustus 2005, postur ini nyaris tidak berubah; hanya alatnya yang bergeser dari operasi militer ke insentif politik, distribusi proyek, dan pengelolaan loyalitas elite. Pendekatan keamanan memiliki pembenaran sejarah, tetapi kewaspadaan yang dipertahankan terlalu lama tanpa pembaruan berubah menjadi kebutaan. Di Aceh tampak dalam bentuk paling telanjang empat kecenderungan nasional: sentralisme yang dibungkus desentralisasi, politik transaksional yang menggantikan kebijakan, ekstraksi sumber daya yang dibingkai sebagai pembangunan, dan nalar keamanan yang menggantikan kenegarawanan.

Tahun 2025 menandai dua puluh tahun damai, dan pada Februari 2025 Muzakir Manaf, mantan panglima militer GAM, dilantik sebagai gubernur. UU No. 11/2006 menerjemahkan MoU ke dalam hukum, tetapi pelaksanaannya lambat dan diperdebatkan. Sejak 2008 Aceh menerima lebih dari Rp100 triliun Dana Otonomi Khusus, namun angka kemiskinannya pada 2024 masih 12,64 persen, tertinggi di Sumatra. Dana itu dirancang sebagai harga perdamaian, bukan investasi strategis, sehingga uang datang tanpa rancangan tentang industri apa yang hendak dibangun dan peran regional apa yang hendak dimainkan. Ketika dana itu mendekati akhir pada 2027 dan revisi UUPA disetujui Badan Legislasi DPR sebagai usul inisiatif pada Mei 2026, perdebatan yang hanya berkisar pada besaran transfer dinilai mengulang kesalahan yang sama. Kemiskinan terdalam Aceh, dalam analisis ini, terletak pada imajinasi negara tentang Aceh.

Politik belah bambu, idiom Nusantara tentang mengangkat satu sisi sambil menginjak sisi lain, menjelaskan fragmentasi pascadamai: mantan kombatan terbelah pada pilkada 2006 dan 2012, dan Partai Aceh berhadapan dengan Partai Nanggroe Aceh yang didirikan bekas kawan seperjuangan. Akibat pertamanya adalah kelas politik yang legitimasinya bergantung pada patronase Jakarta dan ingatan konflik, sehingga ingatan itu menjadi alat tawar. Akibat yang lebih serius, negara kehilangan kemampuan membaca Aceh di luar lensa GAM: jaringan ulama dan dayah, universitas, organisasi perempuan, pedagang, nelayan, petani kopi Gayo, komunitas Alas, Singkil, dan Tamiang, serta diaspora di Malaysia. Kemenangan Partai Adil Sejahtera Aceh yang digerakkan kalangan dayah dengan empat kursi DPRA pada 2024 menjadi tanda bahwa peta lama tidak lagi memadai.

Tanpa garis administratif, Aceh tampak sebagai engsel, bukan pinggiran. Ia berada di mulut utara Selat Melaka, menghadap Samudra Hindia di barat dan Laut Andaman di utara yang menghubungkannya dengan Thailand, Myanmar, dan Kepulauan Andaman-Nikobar milik India; Pulau Weh dan Sabang berada di pintu masuk selat. Kesultanan Aceh Darussalam abad ke-16 dan ke-17 membangun kekuatannya di atas posisi ini. Kini Tiongkok membangun jalur alternatif melalui Myanmar, India memperkuat kehadiran di Andaman-Nikobar yang lebih dekat ke Sabang daripada Sabang ke Jakarta dan sejak 2018 menyatakan minat mengembangkan pelabuhan Sabang, sementara Amerika Serikat, Jepang, dan Australia memandang jalur ini vital. Aceh juga satu-satunya provinsi yang masuk dua koridor IMT-GT. Nalar keamanan bertanya siapa yang mungkin mengganggu; nalar geostrategis bertanya siapa yang berkepentingan, apa yang dapat diungkit, dan bagaimana geografi menjadi daya tawar nasional.

Malaysia membaca Aceh melalui kepentingannya, sementara Jakarta membaca GAM. Komunitas Aceh telah lama menetap di Yan (Kedah), Pulau Pinang, dan Selangor; Malaysia ikut dalam Misi Pemantau Aceh bersama Uni Eropa; pada Agustus 2025 BPS mencatat 3.210 dari 4.314 kunjungan wisatawan asing ke Aceh berasal dari Malaysia. Ada penerbangan langsung Kuala Lumpur dan Penang ke Banda Aceh, rumah sakit Penang melayani keluarga kelas menengah Aceh, pemerintah Aceh mendorong rute kapal langsung Lhokseumawe–Penang, dan pada April 2026 pengusaha Aceh meneken kerja sama ekspor di Kuala Lumpur. Lima saluran pengaruh lunak diidentifikasi: pendidikan pascasarjana di UM, UKM, dan USM; layanan kesehatan; tenaga kerja dan diaspora; bantuan kemanusiaan; serta perdagangan dan konektivitas, semuanya dibalut wacana serumpun Melayu dan keislaman. Tak satu pun melanggar hukum, tetapi bila semuanya bergerak ke satu arah ketika Jakarta absen, orientasi orang Aceh dapat bergeser ke seberang selat. Pelajaran Sipadan-Ligitan 2002 dikutip: pihak yang hadir dan mengelola memperoleh legitimasi.

Kekayaan Aceh juga terus mengalir keluar. Ladang gas Arun ditemukan 1971, mengekspor LNG sejak 1978, dan ekspor terakhirnya terjadi pada 2014; jarak antara kekayaan yang disedot dan kemiskinan lokal menjadi bahan bakar utama pemberontakan yang diproklamasikan Hasan Tiro pada Desember 1976. Kini temuan gas di Laut Andaman, seperti Timpan-1, Layaran-1 (Desember 2023, potensi lebih dari 6 triliun kaki kubik), dan Tangkulo-1 (Mei 2024, lebih dari 2 triliun kaki kubik, sekitar 65 km dari daratan), membuka kesempatan kedua. Rencana tahap pertama Tangkulo tidak mencakup pengolahan di darat, dan gubernur dilaporkan meminta presiden meninjaunya. Pengolahan di darat dapat menghidupkan kembali Arun dan Lhokseumawe. Pada saat yang sama, sebagian ekspor Aceh mengalir melalui pelabuhan Sumatra Utara: hampir 30 persen pada Mei 2026, sekitar seperempat pada Juni 2026, dan 87 persen volume ekspor perikanan dimuat di Belawan pada 2017. Pola ini lahir dari pilihan kebijakan, bukan takdir geografi. Keputusan Kementerian Dalam Negeri 2025 yang memindahkan empat pulau di Aceh Singkil ke Sumatra Utara, sebelum dibatalkan presiden, menunjukkan betapa sensitifnya soal batas bagi wilayah yang pernah berperang karena merasa dirampas.

Di sisi lain, Aceh telah berubah. Indeks Pembangunan Manusia naik dari 73,29 (2020) menjadi 76,23 (2025), harapan lama sekolah 14,39 tahun pada 2024 tertinggi di Sumatra, dan Aceh menempati peringkat pertama Indeks Pembangunan Keluarga BKKBN 2024. Paradoksnya, generasi muda yang terdidik menghadapi ekonomi yang tak mampu menyerap mereka; mereka bersaing menjadi pegawai negeri, merantau ke Jakarta, Medan, dan Malaysia, sementara di pantai timur ekonomi narkotika merekrut anak muda dan nelayan miskin sebagai kurir. Banjir akhir November 2025 menjadi ujian kepercayaan: pusat tidak menetapkan bencana nasional dan menyatakan mampu mengatasinya sendiri, sementara bantuan medis Malaysia tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada 29 November sebagai bantuan medis internasional pertama. Dari kerangka empat faktor dalam literatur separatisme, yaitu keluhan, identitas, kapasitas, dan peluang eksternal, Aceh disebut memiliki keempatnya dalam kadar berbeda, tertahan oleh ikatan identitas keislaman-keindonesiaan, ingatan mahalnya konflik, integrasi ekonomi, dan harapan akan kemakmuran. Kedaulatan, dalam analisis ini, sering dimulai de facto melalui pergeseran orientasi sebelum menjadi de jure.

Arah baru yang diusulkan menempatkan Aceh sebagai provinsi gerbang barat dalam strategi Indo-Pasifik Indonesia, dengan intelijen yang memetakan kepentingan asing dan arus ekonomi lintas selat, bukan sekadar memantau mantan kombatan. Pengolahan gas Andaman di darat, kelanjutan Dana Otsus yang terikat target terukur, kebangkitan Sabang sebagai simpul layanan di mulut selat, pengembangan Krueng Geukueh dan Lhokseumawe sebagai pelabuhan ekspor langsung, koneksi ke Penang, Phuket, dan pantai timur India, keterlibatan seluruh spektrum masyarakat Aceh, serta respons bencana yang lebih cepat daripada pihak mana pun diajukan sebagai agenda. Pertanyaan yang diajukan Aceh kepada setiap generasi pemimpin Indonesia adalah apakah bangsa ini disatukan oleh kekuatan atau oleh keadilan.