Penguasa bayangan dan siklus pascapilkada di AcehShadow rulers and the post-election cycle in Aceh

Pemilihan Gubernur Aceh 2024 hanya diikuti dua pasangan: Muzakir Manaf dan Fadhlullah yang diusung Partai Aceh, dengan basis mantan kombatan dan sentimen nasionalis Aceh, serta Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi, pasangan teknokrat dan mantan senator yang disebut sebagai pilihan ulama Tu Sop dan memadukan profesionalisme dengan legitimasi keulamaan. Kontes dua kutub ini menaikkan taruhan karena hasilnya menentukan lingkar elite mana yang mengendalikan urusan politik dan ekonomi selama lima tahun. Narasi antropologi politik ini tidak memprediksi pemenang, melainkan menawarkan skenario tentang apa yang lazim terjadi setelah sebuah pasangan menang, berdasarkan pengamatan sejak 2009 dan percakapan di warung kopi Banda Aceh.

Kemenangan berlangsung dalam dua tahap: ‘menang yang dimenangkan’ berdasarkan hitung cepat, lalu ‘menang yang dianggap menang’. Setelah itu datang ‘panik pertama’: kubu pemenang segera menata ulang kuasa, dan berbagai kelompok, dari penyandang dana, relawan, ulama, mantan kombatan, hingga pengusaha, berlomba menarasikan jasanya. ‘Kita’ berubah menjadi ‘mereka’, pemenang diisolasi dari kerumunan, dan tim inti menyaring siapa yang boleh bertemu. Dalam beberapa minggu setelah pelantikan, gubernur dan wakilnya cenderung berjarak, dan terbentuk ‘ring satu’, ‘ring dua’, dan ‘ring tiga’. Orang yang paling dipercaya pemimpin menjadi penguasa bayangan, penjaga gerbang antara ‘orang luar’ dan ‘orang dalam’.

Arena paling panas berikutnya adalah kabinet. Dinas-dinas diperingkat secara informal sebagai ‘basah’, seperti pekerjaan umum, kesehatan, dan perhubungan yang dekat dengan dana pembangunan, atau ‘kering’ sebagai hadiah hiburan. Partai dan penyokong menitipkan ‘pesanan’, praktik ‘setor sana sini’ berlangsung, dan harga sebuah jabatan menjadi mahal. Di depan publik, calon pejabat menampilkan kesalehan dan kewibawaan, dan uji kelayakan digelar dengan melibatkan media, intelektual, dan ulama yang memberi restu keagamaan, sementara keputusan sesungguhnya diambil di balik pintu. Penguasa bayangan bertindak sebagai ‘bartender politik’ yang meracik janji agar semua pihak puas, dan logika pengembalian modal menuntut toke penyandang dana, sekutu politik, dan pendukung di balik layar memperoleh bagian.

Meu‘en proyek, ‘bermain proyek’, adalah praktik paling mengakar dalam ekonomi politik ini, dari pucuk pimpinan hingga bawahan. Proyek seperti jalan dan gedung sekolah direbut jaringan yang bersaing untuk keuntungan finansial, sehingga hasilnya tidak selesai, bermutu buruk, atau dibangun berulang kali, seperti gorong-gorong yang tak henti diperbaiki. Kontraktor menang tender karena loyalitas, bukan kompetensi, dan anggaran harus mengalir ke ‘saku baju’. Konflik berlangsung senyap dan saling sandera kepentingan menjadi hal biasa; agama tidak menjadi kriteria. Kepala dinas menghadapi tekanan terus-menerus dari ‘kita’ dan ‘mereka’, sementara aktor berpengalaman memakai pola ‘Orang Bapak’, perantara patron, untuk mengakses sumber daya dinas.

Tim sukses yang kecewa mengeluh di warung kopi, dan lawan di dalam hierarki kekuasaan mulai mengorganisasi oposisi untuk melemahkan pemimpin, termasuk dengan memecah tim sukses. Bila gubernur dan wakil berpisah jalan, penguasa bayangan hanya melayani gubernur, dan wakil menjadi simbol tanpa kuasa material. Bentrokan tim di lapangan, terlebih bila terkait loyalis partai, mengganggu pembangunan dan mengubah konflik kecil menjadi saling sandera kepentingan di dalam dan di luar parlemen. Pada saat yang sama sebagian aktor mengklaim akses ke istana, lingkar ketua partai, atau jaringan intelijen, ‘mencatut’ nama orang kuat untuk menenangkan sekutu atau menakut-nakuti lawan, bertindak sebagai makelar, dan menyebarkan desas-desus warung kopi sebagai ‘info A1’.

Rantai kuasa ini menghubungkan orang kuat di Jakarta dengan orang kuat di Aceh untuk tekanan, penempatan jabatan, proyek, dan intimidasi, dan sejak masa pascatsunami dan pasca-MoU pengaruh itu dinilai lebih memperdalam fragmentasi elite ketimbang memulihkan daerah. Kesimpulannya pesimistis: warga tidak semestinya berharap banyak pada pembangunan setelah Pilkada 2024, karena hampir dua puluh tahun pembangunan belum mengangkat kesejahteraan secara berarti. Rantai sebab-akibatnya bermula dari lahirnya ‘mereka’ dan ‘kita’, penguasa bayangan, perpecahan gubernur dan wakil, hingga manipulasi terstruktur yang mengalihkan anggaran dari kesejahteraan. Pembacaan ini berguna sebagai etnografi politik tentang bagaimana demokrasi elektoral di daerah pascakonflik dapat berubah menjadi siklus harapan dan kekecewaan.