Aceh dalam komparasi global: Bali, Yogyakarta, Brunei, Singapura, dan IsraelAceh in global comparison: Bali, Yogyakarta, Brunei, Singapore and Israel

Identitas Aceh dibentuk oleh Islam, sejarah jihad dan perlawanan, serta MoU Helsinki 2005. Untuk menimbang tempatnya di dalam negara-bangsa, kajian ini memakai perbandingan. Bali memperlihatkan bahwa adat dan agama Hindu dapat hidup berdampingan dengan negara tanpa dicap separatis. Desa adat menjadi perantara manusia dan dunia spiritual sekaligus pusat ritual dan ketertiban sosial, sebagaimana dicatat David J. Stuart-Fox, sementara Clifford Geertz membaca negara sebagai ‘medan makna’ tempat ritual memperkuat identitas nasional. Bali menjadi aset budaya dan pariwisata yang menambah legitimasi negara. Perbandingan ini menyingkap bias: agama minoritas dipuji sebagai pluralisme, sedangkan Islam yang diformalkan di tingkat lokal, seperti di Aceh, dicurigai sebagai ancaman bagi demokrasi liberal.

Yogyakarta adalah anomali lain: sultan sekaligus gubernur seumur hidup tanpa pemilihan, dikukuhkan melalui undang-undang keistimewaan. Dalam kerangka ‘negara teater’ Geertz, kekuasaan dijalankan melalui simbol dan ritual, dan sultan menjadi simbol kosmologis yang mempertautkan Mataram, Islam, dan Jawa. Feodalisme di sana diterima sebagai kekhasan budaya. Pertanyaannya bagi Aceh: mengapa tradisi feodal dapat diterima sementara hukum Islam dipersoalkan? Jawabannya, penerimaan bergantung pada persepsi strategis dan narasi nasional, bukan semata prinsip demokrasi.

Brunei Darussalam menjalankan monarki absolut dengan ideologi Melayu Islam Beraja yang memadukan identitas Melayu, Islam, dan monarki. Kekayaan minyak dan gas mendistribusikan kesejahteraan sehingga warga tidak menuntut demokrasi liberal, dan legitimasi bertumpu pada kesetiaan kepada sultan. Meski terang-terangan menolak demokrasi liberal, Brunei dihormati secara internasional; penerimaan terhadap negara Islam ternyata ditentukan stabilitas dan manfaat ekonomi, bukan Islam itu sendiri. Singapura menempuh jalan ‘demokrasi terkelola’: sejak berpisah dari Malaysia pada 1965, Partai Aksi Rakyat (PAP) yang didirikan Lee Kuan Yew mendominasi dengan kontrol politik ketat, dan legitimasi bersumber dari kinerja. Lee juga mengundang perencana industri dari Israel untuk membangun Economic Development Board dan meniru model militer Israel pada 1960-an.

Israel adalah kasus paling eksplisit negara-bangsa berbasis agama di dalam demokrasi elektoral: identitas Yahudi diakui dalam kewarganegaraan, status pribadi, dan kalender publik, tanpa pemisahan tegas agama dan negara pada tingkat identitas. Kajian ini menelusuri lahirnya negara itu dari pengalaman ‘pariah’ dalam pembacaan Hannah Arendt, lalu menyoroti tiga sumber ketahanannya: jejaring diaspora yang menyediakan modal finansial, intelektual, dan politik; koalisi eksternal; serta realisme keamanan dan teknokrasi negara yang memadukan wajib militer, riset pertahanan, dan inovasi. Kasus ini dipakai bukan sebagai model untuk ditiru, melainkan sebagai cermin tentang peran institusi dan jejaring luar, sembari mengingatkan bahaya stereotip yang secara historis menyuburkan antisemitisme.

Bila dibandingkan, Partai Aceh pascadamai sempat dominan seperti PAP, tetapi jatuh ke dalam konflik internal, oligarki lokal, dan perilaku tidak demokratis. Aceh dapat meniru dominasi Singapura, tetapi tidak memiliki lembaga, konsolidasi partai, dan visi jangka panjangnya. Dari sisi legitimasi, Bali bertumpu pada adat sebagai aset budaya, Yogyakarta pada feodalisme yang dikonstitusionalkan, Brunei pada monarki dan rente minyak, Singapura pada kinerja, dan Israel pada identitas religius yang ditopang diaspora dan teknologi. Aceh, sebaliknya, memiliki hubungan dengan Jakarta yang naik-turun dan jejaring global terbatas, serta masih terperangkap dalam politik simbolik: regulasi dan retorika lebih menonjol ketimbang keluaran nyata.

Rekomendasi operasionalnya untuk tiga sampai lima tahun mencakup lima langkah. Pertama, melembagakan syariat sebagai kebijakan publik dengan menerjemahkan maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu keadilan, amanah, dan kemaslahatan, menjadi indikator kinerja: korupsi dibaca sebagai pengkhianatan amanah dan layanan buruk sebagai kegagalan maslahat, melalui laboratorium kebijakan bersama kampus, ormas Islam, dan teknokrat lokal. Kedua, membangun kapasitas tekno-birokrasi berbasis data dengan ‘ruang kendali’ kebijakan yang memadukan data kependudukan, kemiskinan, dan fiskal, meniru disiplin hasil Singapura tanpa represinya. Ketiga, memetakan dan menggerakkan diaspora akademisi, pengusaha, dan dermawan Aceh di Malaysia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Keempat, mereformasi partai menuju kompetisi sehat dan pembiayaan transparan. Kelima, mengukur keberhasilan syariat dari penurunan kemiskinan, integritas birokrasi, dan kepercayaan publik, bukan dari jumlah qanun atau razia moral.

Matriks perbandingan merangkum pelajaran spesifik: dari Bali, memadukan adat seperti syura dan peumulia jamee dengan regulasi formal; dari Yogyakarta, mendorong syariat yang terlembaga sebagai keunikan konstitusional, bukan qanun simbolik; dari Brunei, membangun ‘rente sosial’ melalui UMKM halal dan wakaf produktif karena Aceh tidak dapat meniru minyaknya; dari Singapura, unit pelaksana yang berorientasi hasil; dan dari Israel, diaspora sebagai daya ungkit global. Kesimpulannya, Aceh berada di persimpangan antara formalisasi simbolik dan kinerja substantif, dan dapat memosisikan diri sebagai ‘laboratorium sipil Islam’ di Asia Tenggara yang membuktikan bahwa nilai agama mampu menggerakkan kesejahteraan sosial.