Aceh tanpa istana: peralihan kepemimpinan dari sultan ke ulamaAceh without a palace: leadership passing from sultan to ulama
Ketika Belanda menyerang dan istana Aceh jatuh, kekuasaan politik beralih dari elite istana kepada ulama. Ulama tidak lagi hanya agen intelektual, tetapi juga agen perjuangan, lalu memimpin pembaruan melalui pendidikan dan organisasi seperti PUSA. Lahirlah ‘Aceh negara tanpa raja’, dengan otoritas religi sebagai pusat kekuasaan. Peran ganda ulama ini kemudian berbenturan dengan sistem dan ideologi politik negara Indonesia.
When the Dutch attacked and the Acehnese palace fell, political power passed from the court elite to the ulama. The ulama became not only intellectual agents but agents of struggle, and they went on to lead renewal through education and organisations such as PUSA. Thus emerged an ‘Aceh as a state without a king’, with religious authority at the centre of power. This dual role of the ulama later collided with the political system and ideology of the Indonesian state.
Setelah raja tidak ada lagi, ulama dari dayah memegang kendali politik dan memimpin pembaruan. Mereka mengendalikan Aceh tanpa istana, sehingga praktik politik bergeser ke pembaruan masyarakat melalui lembaga pendidikan dan organisasi. Kemunculan madrasah berjalan seiring upaya orang Aceh menyesuaikan diri dengan isu-isu politik modern, seperti hubungan Islam dan nasionalisme. Dengan demikian, istana yang dulu menjadi titik sentral kekuasaan digantikan para pemegang otoritas religi.
Peran dwifungsi ulama ini berbenturan dengan sistem politik yang dikehendaki pemerintah Indonesia. Cita Daud Beureueh mendirikan Negara Islam di Aceh dibaca sebagai respons ulama atas ketidaksesuaian jati diri ke-Aceh-an dengan jati diri ke-Indonesia-an. Respons itu kemudian dibingkai bukan sebagai perjuangan, melainkan pemberontakan, dan musuh pun bergeser dari Eropa ke Jakarta. Konsep kuncinya adalah proses ‘becoming Acehnese’ yang belum selesai ketika orang Aceh dipaksa ‘becoming Indonesian’; sebagian ulama sendiri tertarik pada jalan yang kedua. Dasar bagi ‘re-becoming Acehnese’ adalah pengalaman keberislaman Aceh beserta adat yang melekat padanya.
Proses itu tersendat karena warisan kolonial: adat, yang dahulu dipandang sebagai undang-undang, diubah oleh Snouck Hurgronje menjadi sekadar kebiasaan atau reusam. Pergeseran makna ini dinilai tidak hanya menghancurkan struktur politik, tetapi juga struktur peraturan yang menjadi dasar perilaku politik Aceh. Hasan di Tiro kemudian meneruskan perasaan ‘bukan bagian dari Indonesia’, dan setelah 2005 pola kepemimpinan ulama pascaperang digantikan oleh para mantan kombatan.
Once the king was gone, ulama from the dayah took control of politics and led reform. They governed Aceh without a palace, so that political practice shifted towards social renewal through schools and organisations. The rise of the madrasah ran parallel to Acehnese efforts to engage modern political questions such as the relationship between Islam and nationalism. The palace, once the centre of power, was thus replaced by the holders of religious authority.
This dual role of the ulama clashed with the political system desired by the Indonesian government. Daud Beureueh’s aim of founding an Islamic State in Aceh is read as the ulama’s response to the mismatch between Acehnese and Indonesian identity. That response was then framed not as a struggle but as a rebellion, and the enemy shifted from Europe to Jakarta. The key notion is a process of ‘becoming Acehnese’ that was still unfinished when the Acehnese were pressed into ‘becoming Indonesian’; some ulama were themselves drawn to the latter path. The basis for ‘re-becoming Acehnese’ is Aceh’s experience of Islam together with the adat attached to it.
The process was hampered by a colonial legacy: adat, once regarded as law, was recast by Snouck Hurgronje as mere custom, reusam. This shift of meaning is judged to have destroyed not only Aceh’s political structure but also the regulatory structure underlying its political conduct. Hasan di Tiro later carried forward the feeling of ‘not belonging to Indonesia’, and after 2005 the post-war pattern of ulama leadership gave way to former combatants.
Gagasan kunciKey ideas
Negara tanpa rajaA state without a king
Otoritas religi menggantikan istana sebagai pusat kekuasaan.Religious authority replaces the palace as the centre of power.
Becoming Acehnese yang tertundaAn unfinished becoming Acehnese
Pembentukan identitas Aceh terputus oleh tuntutan menjadi Indonesia.The making of Acehnese identity was interrupted by the demand to become Indonesian.
Dari undang-undang ke reusamFrom law to custom
Reduksi kolonial atas adat meruntuhkan struktur aturan politik Aceh.The colonial reduction of adat undermined Aceh’s political rule-structure.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Apakah ‘re-becoming Acehnese’ dapat berlangsung di dalam kerangka negara-bangsa Indonesia, atau selalu mengandung ketegangan dengannya?Can ‘re-becoming Acehnese’ take place within the framework of the Indonesian nation-state, or does it always carry tension with it?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Aceh tanpa istana: peralihan kepemimpinan dari sultan ke ulama”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/aceh-tanpa-istana/