Surat Sultan Alauddin Manshur Syah kepada Sultan Abdulmajid dari Turki Usmani (1850)Sultan Alauddin Manshur Syah's letter to the Ottoman Sultan Abdulmecid (1850)

Hubungan Aceh dengan Turki Usmani adalah salah satu benang merah sejarah diplomasi Aceh. Sejak abad keenam belas, ketika Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar mengirim utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan melawan Portugis dan memperoleh meriam serta para ahli, Aceh memandang Usmani sebagai pelindung dunia Islam dan sekutu potensial. Ingatan tentang hubungan itu bertahan dalam simbol, cerita dan dokumen selama berabad-abad. Surat Sultan Alauddin Manshur Syah kepada Sultan Abdulmajid Khan pada 1850 adalah salah satu dokumen terpenting yang memperlihatkan bagaimana ingatan itu dihidupkan kembali menghadapi ancaman kolonial Belanda di abad kesembilan belas.

Surat itu ditulis pada 13 Jumadilawal 1266 Hijriah, yang dalam tulisan MAPESA disetarakan dengan 27 Maret 1850. Pengirimnya memperkenalkan diri sebagai Paduka Seri Sultan Alauddin Manshur Syah Johan Berdaulat Zilullah fil Alam, gelar yang menegaskan kedudukan sultan sebagai bayang-bayang Allah di bumi. Surat dilengkapi cap dan tanda tangan bergaya tughra, sebuah pilihan yang memperlihatkan kesadaran akan tata krama diplomatik Usmani. Penerimanya adalah Sultan Abdulmajid Khan, khalifah Usmani di Istanbul yang memerintah pada masa reformasi Tanzimat. Teksnya ditulis dalam aksara Arab, memadukan prosa Melayu dengan bagian-bagian berbahasa Arab, dan transkripsinya diterbitkan oleh Annabel Gallop dan rekan-rekannya dalam kajian tentang Islam, perdagangan dan politik di kawasan Samudra Hindia.

Isi surat menggambarkan keadaan dunia Melayu dari sudut pandang Aceh. Sultan menyatakan bahwa rakyat Aceh dan Sumatra adalah rakyat Usmani, sebuah klaim politik yang menempatkan Aceh di bawah payung kekhalifahan. Ia kemudian melaporkan perluasan kekuasaan Belanda di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan pelabuhan-pelabuhan Sumatra, termasuk pembuangan para sultan, kerja paksa, pembatasan ibadah haji dan penindasan terhadap para ulama. Gambaran ini mencerminkan pengetahuan yang beredar di Aceh tentang nasib kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, yang sampai melalui jaringan dagang, haji dan ulama.

Surat juga memuat sejarah diplomasi yang tidak berbalas. Sultan menyebut bahwa surat-surat sebelumnya pada tahun 1253 dan 1261 Hijriah serta sebuah utusan yang dikirim pada 1265 Hijriah tidak mendapat jawaban, dan bahwa surat ini dikirim dengan kapal uap ke Mekah. Ia memohon titah dari khalifah untuk menyatukan para pemimpin Muslim berjihad melawan Belanda, dan meminta agar jawaban disampaikan kepada kerabatnya, Muhammad Ghauts, yang memimpin utusan Aceh pada 1265 Hijriah menuju Istanbul melalui Tanah Suci dan nasibnya belum diketahui ketika surat ditulis, serta melalui Gubernur Mekah kepada Syaikh Ismail bin Abdullah al-Khalidi. MAPESA mencatat Muhammad Ghauts Saiful Alam Syah sebagai duta luar biasa dan berkuasa penuh Sultan Manshur Syah, dan pada Agustus 2017 menggelar ekspedisi swadaya ke pesisir barat-selatan Aceh untuk menelusuri bandar-bandar yang tergambar pada peta yang dikaitkan dengannya. Nama Syaikh Ismail al-Khalidi menarik karena menghubungkan diplomasi Aceh dengan jaringan tarekat Khalidiyah di Haramain, salah satu jaringan ulama yang berpengaruh di dunia Melayu pada abad kesembilan belas.

Judul tulisan MAPESA menyebut surat ini sebagai permintaan izin penyerangan ke Batavia, yang menekankan sifat ofensif permohonan sultan. Terlepas dari tafsir itu, isi surat memperlihatkan bahwa Aceh pada pertengahan abad kesembilan belas tidak memandang dirinya sebagai kerajaan terpencil, melainkan bagian dari umat Islam global yang menghadapi ekspansi kolonial bersama. Aceh berusaha membangun aliansi transnasional dengan bahasa keagamaan dan politik yang dipahami di Istanbul, Mekah dan dunia Melayu.

Surat ini juga perlu dibaca dalam konteks regional. Traktat London 1824 antara Inggris dan Belanda mengakui kemerdekaan Aceh, tetapi pada pertengahan abad itu Belanda terus memperluas pengaruhnya di pantai barat dan timur Sumatra. Bagi Aceh, ancaman itu bukan sekadar teoretis. Upaya mencari dukungan Usmani menjadi strategi untuk memperoleh pengakuan internasional dan perlindungan. Strategi serupa diulang menjelang dan selama Perang Aceh, ketika para utusan Aceh kembali mendekati Istanbul, dan Belanda mencurigai kemungkinan campur tangan kekuatan lain.

Struktur surat juga menarik untuk dicermati. Bagian pembuka memuat puji-pujian kepada Allah dan Rasul serta pujian kepada khalifah, disusul pengenalan diri pengirim, uraian keadaan, permohonan dan petunjuk tentang jalur jawaban. Susunan ini mengikuti konvensi surat diplomatik Islam yang dikenal luas, sehingga memperlihatkan bahwa juru tulis istana Aceh menguasai tradisi kanselari yang berlaku di dunia Islam pada masa itu.

Dari sisi naskah, surat ini adalah contoh tradisi surat-menyurat diplomatik kesultanan Melayu yang kaya, dengan kepala surat berisi puji-pujian, gelar-gelar panjang, cap kerajaan dan bahasa yang memadukan Melayu dan Arab. Tradisi ini telah banyak dikaji Annabel Gallop, terutama dalam kajian tentang cap dan surat raja-raja Melayu. Penggunaan tanda tangan bergaya tughra memperlihatkan adaptasi Aceh terhadap gaya kanselari Usmani, sebuah tanda keakraban budaya diplomatik antara kedua dunia.

Dari pihak Usmani, pertengahan abad kesembilan belas adalah masa yang sulit untuk menanggapi permohonan dari negeri yang jauh. Kekhalifahan sedang menjalankan reformasi Tanzimat di dalam negeri, menghadapi tekanan Rusia dan kekuatan Eropa, dan beberapa tahun kemudian terlibat dalam Perang Krimea. Keterbatasan ini membantu menjelaskan mengapa surat-surat Aceh sebelumnya tidak berbalas dan mengapa harapan Aceh akan bantuan militer Usmani sulit terwujud, meskipun ikatan simbolik dan keagamaan antara keduanya tetap kuat.

Surat ini juga dapat dibaca berdampingan dengan karya lain dari masa pemerintahan sultan yang sama, termasuk sebuah peta Asia Tenggara bertarikh 1850 yang dikaji MAPESA dalam sebuah video dan dihubungkan dengan sultan Aceh. Bila keduanya memang berasal dari lingkungan istana yang sama, maka surat dan peta itu memperlihatkan istana Aceh yang memiliki pengetahuan geografis dan politik tentang kawasan yang luas, serta berupaya menempatkan Aceh dalam peta kekuatan dunia Islam dan kolonial pada masanya.

Bagi Acehnologi, surat 1850 menguatkan tesis tentang Aceh sebagai peradaban maritim-kosmopolitan yang terhubung dengan Haramain dan Istanbul, serta tentang peran agama sebagai bahasa politik perlawanan. Ia juga memperlihatkan bahwa gagasan Aceh sebagai bagian dari umat yang lebih luas sudah hidup jauh sebelum Perang Aceh, dan kemudian menjadi salah satu fondasi ideologis perlawanan terhadap Belanda. Publikasi ulang oleh MAPESA membuat dokumen ini dikenal kembali oleh masyarakat Aceh, sejalan dengan upaya menghadirkan sumber-sumber primer Aceh yang tersimpan di luar negeri.

Bagi pembaca Aceh hari ini, surat ini juga mengandung pelajaran tentang diplomasi kecil menghadapi kekuatan besar. Aceh tidak memiliki armada dan pasukan yang sebanding dengan Belanda, tetapi memiliki modal simbolik berupa sejarah hubungan dengan Usmani, posisi di jalur haji dan jaringan ulama. Modal inilah yang dipakai sultan untuk menyusun argumen, mencari sekutu dan menegaskan kedaulatan, sebuah pola yang kelak berulang dalam diplomasi Aceh pada masa perang dan sesudahnya.

Penelitian lanjutan dapat menelusuri arsip Usmani di Istanbul untuk mengetahui apakah surat ini tiba dan bagaimana Istanbul menanggapinya, membandingkannya dengan surat-surat Aceh lain kepada Usmani, serta mengkaji peran para perantara di Mekah dalam diplomasi Aceh. Surat ini juga dapat dibandingkan dengan Maklumat Perang Belanda 1873, yang justru berusaha meyakinkan rakyat Aceh bahwa Belanda tidak memusuhi Islam, untuk melihat bagaimana kedua pihak bersaing dalam menggunakan bahasa agama. Kajian semacam itu akan memperkaya pemahaman tentang politik luar negeri Aceh pada abad kesembilan belas.