Aceh dan gagasan politik Malaysia: Mahathir, 1Malaysia dan gagasan 1-MelayuAceh and Malaysian political ideas: Mahathir, 1Malaysia and the idea of '1-Malay'

Hubungan Aceh dengan Semenanjung Melayu sering dipaparkan dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah sejarah politik: setiap episode sejarah Aceh berkait dengan peristiwa di Tanah Melayu, dari penaklukan pada masa Sultan Iskandar Muda dan pengangkatan Tun Sri Lanang sebagai penguasa di Samalanga hingga para utusan Aceh yang mencari dukungan di Pulau Pinang ketika berperang melawan Belanda. Lapis kedua adalah hubungan pemikiran selama lebih dari empat abad, yang tampak dalam pandangan Syed Muhammad Naquib al-Attas bahwa permata Melayu pernah bersinar di Pasai, bukan hanya di Melaka, dan bahwa Hamzah Fansuri adalah peletak dasar sastra Melayu. Lapis ketiga adalah peran Malaysia modern bagi Aceh kontemporer.

Lapis ketiga itu sangat nyata. Pada masa konflik Malaysia memberi ruang hidup bagi pendatang dari Aceh, bukan hanya untuk mencari nafkah tetapi juga untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, dan pada 2004 Malaysia aktif memberikan bantuan tsunami. Sejumlah petinggi GAM menjadikan Malaysia tempat transit ketika pulang ke Indonesia, dan negeri itu menjadi tempat berobat favorit elite Aceh, misalnya Irwandi Yusuf dan Ibrahim KBS. Sisi gelapnya juga ada: tidak sedikit orang Aceh mendekam di penjara Malaysia karena kasus ganja atau sabu. Karena itu, ketika ketegangan Indonesia–Malaysia memuncak pada 2009 akibat kasus Manohara dan sengketa Ambalat, sudut pandang Aceh cenderung berbeda dari arus nasionalisme Indonesia: tidak ada alasan bagi orang Aceh untuk membenci negeri yang dahulu berada dalam lingkup kekuasaan Sultan Iskandar Muda.

Dalam imajinasi politik Aceh, Mahathir Mohamad menempati kedudukan istimewa. Sekitar 1990 namanya sudah dikenal para santri madrasah tsanawiyah di Aceh Timur sebagai tokoh pembaruan Islam dari Asia Tenggara. Pembacaan Aceh atas Mahathir menekankan tiga keistimewaan: kemampuannya mempelajari kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, termasuk Aceh, sebagai bahan membangun identitas Melayu modern, sebagaimana tercermin dalam The Malay Dilemma; kemampuannya memadukan Islam dan pembangunan dalam kerangka negara-bangsa melalui islamisasi dan Wawasan 2020 tanpa sekularisasi model Barat; dan kemampuannya membaca tanda-tanda zaman, misalnya ketika ia menyatakan Malaysia sebagai negara Islam pada 2001. Mahathir dengan demikian dibaca sebagai teladan bagaimana sejarah dijadikan iktibar bagi pembangunan, sesuatu yang dirasakan hilang di Aceh.

Slogan 1Malaysia, yang diperkenalkan pemerintah Malaysia pada 2009, memancing refleksi tentang makna hubungan itu. Slogan ini bersifat state oriented, berorientasi pada perpaduan antarkaum di dalam negara Malaysia, sehingga "propagandanya" tidak sampai ke Aceh. Sebagai tandingan diajukan gagasan 1-Melayu yang bersifat ethno oriented: menghimpun semua lapisan Melayu di Asia Tenggara atas dasar kesamaan budaya, bahasa dan sejarah, pada tataran identitas yang kosmopolitan, dengan tiga agenda, yaitu menjaga nilai-nilai sejarah Melayu, membina hubungan mesra dengan seluruh etnik Melayu di rantau ini, dan menghidupkan kembali isu kebangkitan Dunia Melayu dengan Malaysia sebagai penggagasnya. Gagasan ini dikaitkan dengan rencana Komunitas ASEAN 2015 dan dengan kajian Leonard Andaya (2001) tentang sumbangan Aceh bagi standar kemelayuan.

Gagasan 1-Melayu itu perlu dibaca berdampingan dengan esai lain dalam kumpulan yang sama, "Kenapa Aceh Bukan Melayu?", yang ditulis pada Desember 2009 setelah pemerintah Malaysia menganugerahkan gelar Tun Perak kepada Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar. Esai itu mengingatkan bahwa menurut definisi konstitusi Malaysia sebagaimana diringkas penulisnya, yakni berbahasa Melayu, beragama Islam dan lahir di Tanah Melayu sebelum 1957, orang Aceh bukan Melayu kecuali mereka yang lahir di Malaysia, dan bahwa sebagian keluarga keturunan Aceh di Kedah masih berbahasa Aceh di rumah. Ia memperkenalkan pembedaan antara "kerak peradaban Aceh" dan "kerak peradaban Melayu": garis peradaban Melayu-Malaysia lebih bersinggungan dengan Sriwijaya, Temasek dan Nakhon Si Thammarat, sedangkan Aceh memiliki bahasa, sejarah dan kebudayaannya sendiri. Sebagai contoh disebutkan seudati, ranup lampuan, ratoh duek, saman dan tarian seribu tangan, yang tidak dijumpai dalam khazanah tari Melayu di Malaysia. Dengan pepatah "lembu punya susu, sapi punya nama", esai itu memperingatkan agar warisan Aceh tidak dilebur menjadi milik identitas lain. Tulisan ini memancing tanggapan Darwis A. Soelaiman di Serambi Indonesia pada 19 Desember 2009.

Gagasan itu disertai kesadaran yang getir. Hubungan Aceh–Malaysia kini adalah hubungan negara dengan negeri, sebab Aceh bukan lagi negara melainkan provinsi Indonesia. Dengan citra kafilah, rombongan yang menuju satu tujuan di bawah seorang amir, Aceh digambarkan hanya dapat duduk di bangku paling belakang: tidak ada lagi sultan, tidak ada pujangga sekaliber Hamzah Fansuri, tidak ada perguruan tinggi ternama dan tidak ada kesultanan yang dapat membina hubungan dengan kesultanan-kesultanan Malaysia. Dalam 1-Melayu, Aceh akan menempel sebagaimana Minangkabau dan Bugis. Refleksi tentang masa depan Aceh merumuskannya dengan perbandingan: hubungan Aceh dengan Jawa seperti melukis di atas air, sedangkan hubungan Aceh dengan Melayu seperti melukis di atas batu, kokoh dalam sejarah tetapi tidak dapat bersatu dalam kerangka negara-bangsa.

Dua sikap yang tampak bertentangan itu, ajakan menuju 1-Melayu dan penegasan bahwa Aceh bukan Melayu, sesungguhnya memperlihatkan ambivalensi yang sama. Kemelayuan dapat menjadi sumber solidaritas regional yang menjanjikan jaringan, pengakuan dan tempat dalam percakapan Dunia Melayu, tetapi juga dapat menjadi proyek identitas negara lain yang berisiko menenggelamkan kekhasan Aceh. Esai-esai itu merujuk kajian Shamsul Amri Baharuddin tentang konstruksi identitas di Malaysia, Contesting Malayness suntingan Timothy P. Barnard, tulisan Anthony Reid tentang Melayu sebagai sumber identitas modern yang beragam, dan Other Malays karya Joel S. Kahn, yang semuanya memandang kemelayuan sebagai konstruksi yang terus diperebutkan. Dalam kerangka ini, ketegangan antara Aceh dan Malaysia bukan semata soal kedekatan atau jarak budaya, melainkan soal siapa yang berhak mendefinisikan warisan bersama, dan dalam kerangka negara apa warisan itu dihidupkan.

Tema ini penting bagi studi Aceh karena memperlihatkan bahwa identitas Melayu di Aceh bukan sekadar warisan masa kesultanan, tetapi terus dinegosiasikan dalam politik regional kontemporer. Malaysia hadir sekaligus sebagai saudara serumpun, tempat berlindung dan cermin yang memantulkan apa yang hilang dari Aceh: kedaulatan, pusat kuasa dan lembaga ilmu yang berwibawa.

Persoalan yang terbuka bagi kajian Aceh adalah bagaimana hubungan Aceh dan Malaysia dapat dikaji tanpa terjebak pada dua kutub tersebut. Komunitas keturunan Aceh di Kedah dan Pulau Pinang, mahasiswa dan pekerja Aceh di Malaysia sejak masa konflik, jaringan ulama dan kitab yang melintasi Selat Melaka, serta pertukaran gelar dan anugerah antara pemerintah kedua pihak menyediakan bahan empiris untuk menilai apakah kemelayuan bagi orang Aceh merupakan identitas yang dihayati, strategi diplomatik, atau sekadar ingatan sejarah. Kajian semacam itu juga dapat menjelaskan mengapa gagasan seperti Kongres Melayu Raya yang pernah digelar di Banda Aceh mendapat sambutan di kalangan elite, sementara di tingkat keseharian bahasa dan adat Aceh tetap menjadi penanda yang membedakan.