Uleebalang dan kenegerian dalam tata pemerintahan Kesultanan AcehUleebalang and the kenegerian in the governance of the Aceh Sultanate

Kata uleebalang adalah bentuk Aceh dari hulubalang, yang semula berarti panglima. Dalam tata pemerintahan Kesultanan Aceh, uleebalang menjadi kepala tentara sekaligus kepala kenegerian, jabatan yang diberikan kepada orang-orang besar sultan dan penguasa daerah. Ia bertugas menjaga ketertiban umum menurut adat dan menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah, dibantu kadi negeri dalam urusan syariat; di Samalanga, kadi itu adalah Syekh Abdurrahim, dikenal sebagai Teungku Chik di Lueng Kubee, yang menurut tradisi berasal dari Iskandariah. Kenegerian tersusun atas mukim, dan Samalanga, misalnya, terdiri atas enam mukim.

Dasar hukum jabatan ini adalah sarakata. Sarakata Samalanga dikeluarkan pada hari Jumat sesudah salat, 17 Rabiulawal 1022 H (1613), dan menurut G.L. Tichelman (1933) ditulis di atas kulit kambing. Mukadimahnya memohon berkat syafaat Nabi, para nabi dan rasul, empat sahabat, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, para quthb dan ghauts, para wali dari timur hingga barat, serta para sultan terdahulu termasuk Sayyid al-Mukammal, kakek Iskandar Muda. Sultan digambarkan bersemayam di atas kursi emas bertatah ratna mutu manikam ketika bersabda kepada orang kaya penerima anugerah dan kepada para kerukun di Balai Besar. Batas negeri dirumuskan dengan arah mata angin Aceh: "u barat Krueng Ulim, u baroh habeh, u timu Krueng Jeumpa, u tunong habeh", yakni dari Sungai Ulim di barat sampai Sungai Jeumpa di timur, laut di utara dan pegunungan di selatan. Salinan sarakata pada masa Sultanah Safiatuddin dibubuhi cap sikureung dengan nama sultanah di tengah dan nama para sultan terdahulu di sekelilingnya. Takeshi Ito mencatat bahwa satu salinan yang masih ada kemungkinan dikeluarkan pada masa Sultan Jamalul Alam Badrul Munir (1703–1726), sedangkan yang lain berasal dari abad ke-19.

Kenegerian menanggung kewajiban kepada pusat. Dastur adat hasil negeri dalam Mābaina al-Salāṭīn menetapkan bahwa keujruen chik Samalanga menyerahkan setiap tahun emas dua bungkal lima mayam dan padi seratus dua puluh gunca; ketentuan itu bertarikh hari Kamis, 14 Syakban 1050 H. Sebaliknya, uleebalang memiliki banyak sumber pendapatan. Menurut K.F.H. van Langen, sebagaimana dikutip Ibrahim Alfian, pendapatan itu meliputi denda atas kesalahan rakyat; satu persen dari harga sawah yang dijual; sepuluh persen dari harta warisan yang dibagi, sebagian kecil diserahkan kepada teungku, kadi dan keuchik; hasil kuala berupa satu ringgit untuk setiap perahu yang masuk sungai, lima persen dari barang dagangan orang asing dan dua setengah persen dari barang anak negeri; sebagian piutang yang berhasil ditagih; iuran pengunjung pasar; sawah dan kebun yang lama ditinggalkan pemiliknya; warisan orang asing tanpa ahli waris di Aceh; sumbangan wajib bawahan untuk perayaan keluarga uleebalang; tenaga orang hukuman yang tidak mampu membayar denda; serta kerja bakti di sawah, benteng dan rumahnya.

Pembagian kenegerian adalah alat politik. Menurut M. Adli Abdullah, Iskandar Muda membagikan kenegerian di sepanjang pesisir timur kepada orang kepercayaan dan kerabatnya: Meureudu kepada panglima kesayangannya Malem Dagang, Pidie kepada Panglima Pidie yang masih kerabatnya, Mukim XXII kepada Teungku Chik Batee Itam yang dikenal sebagai Panglima Polem, dan Samalanga kepada Tun Sri Lanang, satu-satunya yang bukan kerabat. Negeri yang penduduknya mayoritas Melayu dipimpin oleh orang Melayu yang disebut Datu atau Datuk. Takeshi Ito dan Anthony Reid membaca anugerah semacam ini sebagai bagian dari peralihan dari "otokrasi pelabuhan" menuju penyebaran kekuasaan yang lebih feodal: hak yang semula bergantung pada sultan berubah menjadi wilayah turun-temurun.

Pewarisan jabatan diatur dan sesekali dipersengketakan. Setelah Tun Sri Lanang wafat, putranya Teuku Chik di Blang menggantikannya, dan garis keturunan itu memerintah Samalanga selama lebih dari tiga abad. Ketika pada 1868 terjadi perebutan di antara keturunannya, Sultan Sulaiman Ali Alaiddin Iskandar Syah mengeluarkan sarakata yang menegaskan bahwa hanya keturunan Orang Kaya Seri Paduka Tuan Seberang yang berhak menjadi raja Samalanga. Perang Belanda mengubah keseimbangan itu: uleebalang yang memihak sultan dapat diganti oleh kerabat yang bersedia bekerja sama, seperti terjadi di Samalanga sesudah 1873. Lapisan uleebalang sendiri runtuh dalam revolusi sosial yang melanda Aceh pada 1945–1946, ketika kekuasaan turun-temurun mereka berakhir.