Solidaritas maritim Aceh dan pengungsi RohingyaAceh's maritime solidarity and the Rohingya refugees

Kedatangan perahu pengungsi Rohingya ke pantai Aceh merupakan salah satu titik temu antara krisis kemanusiaan regional dan tradisi maritim masyarakat pesisir Aceh. Pada 1 Februari 2012, misalnya, sejumlah nelayan dari Bluka Tubai, Krueng Geukuh, Aceh Utara, menemukan 55 warga Myanmar di atas perahu kecil berukuran sekitar 7 x 2,5 meter kira-kira empat mil dari pantai. Menurut catatan M. Adli Abdullah, kejadian itu merupakan kasus kelima pengungsi Rohingya terdampar di Aceh, sehingga sudah membentuk pola dan bukan peristiwa tunggal.

Perahu-perahu yang mencapai Aceh hanyalah bagian kecil dari geografi pengungsian Rohingya yang jauh lebih luas. Dengan mengutip laporan UNHCR tahun 2011, Adli Abdullah mencatat sekitar 600.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh, 350.000 di Pakistan, 400.000 di Arab Saudi, lebih dari 100.000 di Uni Emirat Arab dan Thailand, serta 87.500 pemegang kartu UNHCR di Malaysia hingga Januari 2012 yang menanti penempatan di negara ketiga. Aceh, yang terletak di ujung jalur laut dari Teluk Benggala menuju Selat Melaka, menjadi tempat pendaratan bagi perahu yang tersesat atau rusak dalam perjalanan itu. Ia mengibaratkan para pengungsi itu dikejar seperti nelayan memburu ikan, dengan sampan rapuh dan hanya tekad menyelamatkan nyawa sebagai bekal. Angka-angka kependudukan Rohingya dalam tulisan-tulisannya tidak selalu konsisten satu sama lain, sehingga data itu lebih tepat dibaca sebagai gambaran besarnya krisis daripada statistik yang pasti.

Peran nelayan dalam peristiwa semacam ini berakar pada kehidupan laut Aceh yang diatur oleh hukom adat laot di bawah koordinasi panglima laot. Kewajiban menolong orang yang tertimpa musibah di laut merupakan bagian dari etika kelautan yang dihayati komunitas nelayan, sehingga penyelamatan sering terjadi sebelum otoritas negara terlibat. Pola ini berulang pada gelombang kedatangan berikutnya, terutama krisis perahu di Laut Andaman pada 2015, ketika nelayan Aceh menyelamatkan ratusan pengungsi.

Untuk memahami mengapa perahu-perahu itu sampai di Aceh, Adli Abdullah menguraikan akar konflik di Arakan. Rohingya adalah komunitas Muslim di Arakan yang keislamannya, menurut tradisi sejarah mereka, bermula dari kontak dengan pedagang Arab pada abad ke-8. Sejak rezim Jenderal Ne Win (1962) penduduk Arakan dipilah menurut agama, dan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara, sehingga mereka menjadi bangsa tanpa kewarganegaraan: dianggap orang Bangladesh di Myanmar dan orang Myanmar di Bangladesh. Pembatasan bergerak, usaha, pendidikan dan pernikahan, serta kekerasan berulang termasuk gelombang 1991–1992 dan Juni 2012, mendorong eksodus melalui laut.

Dalam uraian Adli, kedalaman sejarah komunitas ini menjadi argumen utama melawan tuduhan bahwa mereka pendatang gelap. Islam disebut sampai ke Arakan melalui pedagang Arab sejak tahun 788, sedangkan penganut Buddha Theravada baru menguasai kawasan itu pada abad ke-11, dan penderitaan Rohingya ia telusuri hingga sekitar tahun 1660. Ia juga menggambarkan perubahan demografis yang drastis: komposisi penduduk Arakan yang semula sebagian besar Muslim menyusut tajam, dan permukiman Muslim yang dahulu tersebar di tujuh belas township tinggal di enam. Bagi pembaca Aceh, narasi tentang kerajaan pesisir yang diislamkan oleh pedagang lalu kehilangan kedaulatannya mudah dikenali, karena menyerupai cara Aceh sendiri mengisahkan asal-usul Islam di Pasai dan Peureulak.

Tulisan Adli tentang akar konflik, yang terbit pada pertengahan 2012, juga mencatat rangkaian kekerasan yang memicu gelombang eksodus baru. Menurut uraiannya, tuduhan pemerkosaan terhadap tiga pemuda Rohingya pada 28 Mei 2012 disusul pembunuhan brutal terhadap sepuluh anggota jamaah tabligh di Taung Gok pada 3 Juni 2012, penembakan terhadap jamaah Jumat di Maungdaw pada 8 Juni, serta pembakaran masjid dan mushaf di Akyab dan Maungdaw. Sejak 10 Juni 2012 hukum darurat diberlakukan di Arakan, dan bantuan kemanusiaan harus disalurkan melalui pemerintah sehingga, menurutnya, lebih banyak mengalir kepada warga Rakhine. Ia juga menekankan bahwa Muslim dan Buddhis di Arakan pernah hidup berdampingan tanpa konflik besar, sehingga kekerasan itu dipandang sebagai hasil kebijakan negara, bukan permusuhan abadi antaragama.

Khas dari respons Aceh adalah pembacaan krisis Rohingya melalui pengalaman sendiri. Adli Abdullah menyamakan larangan bepergian antardesa di Arakan dengan keharusan izin keluar desa pada masa Darurat Militer di Aceh, dan menyamakan hukum darurat di Arakan sejak Juni 2012 dengan darurat militer 2003–2004. Dari kesejajaran itu ia menarik pelajaran bagi masyarakat Aceh untuk mensyukuri perdamaian setelah perjanjian RI–GAM dan tidak memaksakan kembali suasana konflik menjelang pilkada.

Kesejajaran itu bukan sekadar retorika. Banyak keluarga Aceh memiliki ingatan langsung tentang pengungsian: pada masa konflik, ribuan orang Aceh menyeberang ke Malaysia dan negara lain untuk mencari keselamatan, penghidupan dan pendidikan. Pengalaman menjadi pengungsi dan perantau inilah yang membuat kisah Rohingya terasa dekat bagi sebagian masyarakat pesisir. Di sisi lain, pengalaman yang sama dapat melahirkan kekhawatiran tentang beban sosial dan ekonomi bagi gampong yang baru pulih dari konflik dan tsunami, sehingga solidaritas tidak pernah sepenuhnya bebas dari perhitungan.

Bingkai normatif yang dipakai berlapis. Pertama, kemanusiaan: menolong pendatang Rohingya harus didahulukan, dan pemerintah Indonesia didesak untuk tidak mendeportasi mereka, karena itu "sama saja mengirim mereka ke liang lahat". Kedua, ukhuwah Islam: dengan merujuk hadis tentang umat sebagai satu tubuh, kepedulian terhadap Rohingya dipandang sebagai bukti persaudaraan Islam. Ketiga, diplomasi: Indonesia didorong menekan Myanmar secara bilateral dan melalui ASEAN agar menempuh dialog dan rekonsiliasi.

Repertoar tindakan yang diusulkan dalam tulisan-tulisan itu juga beragam: tekanan diplomatik dari negara-negara Muslim, ASEAN dan PBB agar Myanmar mengubah kebijakannya; penggalangan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terkepung sekatan ekonomi; kunjungan diplomatik untuk meredam kekerasan; dan unjuk rasa damai yang berkelanjutan untuk mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adli menegaskan bahwa persoalan Rohingya “bukan sekadar masalah agama”, melainkan masalah kemanusiaan yang wajib dibela. Penegasan ini penting karena menunjukkan bahwa bahasa ukhuwah Islam dan bahasa hak asasi manusia dipakai berdampingan, bukan saling meniadakan, dalam wacana publik Aceh.

Keterlibatan Adli Abdullah sendiri memperlihatkan bagaimana jaringan masyarakat sipil Aceh menjangkau isu regional. Ia pernah melakukan kunjungan kemanusiaan ke Arakan dan Yangon dan menjabat Sekretaris Eksekutif International Concern Group for Rohingya yang berbasis di Bangkok. Dalam studi Aceh, solidaritas terhadap Rohingya dapat dibaca sebagai perpanjangan identitas maritim dan keislaman Aceh ke ranah kemanusiaan transnasional, sekaligus sebagai arena ketegangan antara etika lokal penyambutan dan kebijakan negara tentang pengungsi, ketegangan yang kembali mengemuka pada gelombang kedatangan tahun-tahun berikutnya.

Pertanyaan yang masih terbuka bagi studi Aceh menyangkut daya tahan etika penyambutan itu. Pada gelombang-gelombang kedatangan berikutnya, sambutan nelayan dan warga pesisir kadang berdampingan dengan penolakan sebagian warga, perdebatan tentang tempat penampungan, dan kecurigaan terhadap jaringan penyelundupan manusia. Penelitian lanjutan perlu menelaah bagaimana panglima laot, pemerintah gampong, ulama dan pemerintah daerah menegosiasikan kewajiban adat laut, ajaran agama dan regulasi nasional tentang pengungsi, serta apakah pengalaman konflik dan tsunami memperkuat atau justru melemahkan kesediaan masyarakat untuk menampung orang asing yang terdampar.