Waliyul mulki: tradisi perwalian dalam Kesultanan AcehWaliyul mulki: the tradition of regency in the Aceh Sultanate

Istilah waliyul mulki (Arab: wali al-mulk, penjaga kerajaan) dan padanannya wali negara muncul dalam beberapa episode sejarah Aceh. Kajian M. Adli Abdullah tentang lintasan sejarah Wali Nanggroe menunjukkan bahwa jabatan ini bukan lembaga tetap yang diatur undang-undang kerajaan, melainkan kedudukan darurat yang lahir dari kepentingan mendesak: usia sultan yang belum cukup, kebutuhan menjaga legitimasi penguasa, atau keadaan genting dalam peperangan. Wali tidak dipilih berdasarkan qanun, tetapi ditetapkan melalui musyawarah para pembesar.

Preseden paling awal yang sering dirujuk adalah masa pemerintahan para sultanah (1641–1699). A. Hasjmy mencatat bahwa Syekh Abdurrauf as-Singkili berkedudukan sebagai waliyul mulki di samping jabatannya sebagai qadhi malikul adil. Dalam kedudukan ini ulama menjadi penjamin legitimasi pemerintahan perempuan; menurut sumber-sumber Aceh, Kamalat Syah pun diangkat atas sarannya. Setelah as-Singkili wafat pada 1695, oposisi terhadap pemerintahan ratu menguat hingga takhta beralih kepada Syarif Hasyim Jamalullail pada 1699.

Bentuk perwalian yang paling jelas tampak pada abad ke-19 dalam diri Tuanku Hasyim Banta Muda. Pada 1870, ketika Sultan Ibrahim Mansyursyah wafat, dewan kerajaan menawarinya takhta, tetapi ia memilih mengangkat Sultan Mahmudsyah yang masih belia dan bertindak sebagai wali negara. Setelah Mahmudsyah wafat pada 28 Januari 1874, ia kembali menolak takhta dan pada 1878 menobatkan Muhammad Daud Syah yang berusia sekitar tujuh tahun, sementara dirinya menjabat wali negara merangkap mangkubumi dengan wewenang bertindak atas nama sultan. Perbandingan dapat ditarik dengan Kesultanan Yogyakarta, ketika Hamengkubuwono V naik takhta pada usia tiga tahun dan dibentuk dewan perwalian yang melibatkan Pangeran Diponegoro.

Kedudukan wali juga dapat menjadi objek ambisi. Habib Abdurrahman az-Zahir, mantan mangkubumi yang menyerah kepada Belanda pada 13 Oktober 1878 dan kemudian diberangkatkan ke Jeddah, menulis surat bertanggal 8 Muharram 1302 H (Oktober 1884) yang mengusulkan agar Belanda mengangkat seorang muslim berdarah bangsawan sebagai wali raja yang memerintah orang Aceh atas nama Pemerintah Hindia Belanda, didampingi dewan para kepala, ulama dan orang terkemuka. Surat itu ditandatanganinya sebagai "pelaksana pemerintah pada Pemerintahan Aceh". Snouck Hurgronje menyarankan agar usulan Habib tidak dianggap penting, karena pengaruhnya di kalangan pejuang telah merosot.

Pada abad ke-20 istilah wali negara berpindah ke ranah gerakan perlawanan. Kongres Batee Kureng (1955) mengangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Wali Negara Negara Bagian Aceh, dan Dewan Revolusi (1959) menggantinya dengan Teungku Amir Husin al-Mujahid. Pada 1976 Hasan di Tiro menempatkan dirinya sebagai wali negara kedelapan dalam silsilah yang dimulai dari Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman. MoU Helsinki (2005) dan UUPA (2006) kemudian mentransformasikan gagasan ini menjadi lembaga adat Wali Nanggroe.

Dari rangkaian episode itu M. Adli Abdullah menarik kesimpulan analitis: otoritas wali dalam sejarah Aceh adalah otoritas penjaga (peutimang nanggroe), bukan kekuasaan tanpa batas. Wali tidak mengambil simbol kerajaan sebagai alat kuasa; roda pemerintahan tetap berjalan, dan tugasnya memastikan tetap ada simbol pemersatu rakyat. Ada tokoh yang sama sekali tidak tertarik pada gelar itu, seperti Tuanku Hasyim dan Teungku Chik di Tiro, dan ada pula yang mendambakannya, seperti Habib Abdurrahman. Kekuatan politik Aceh, menurutnya, terletak pada komitmen para indatu menjalankan fungsi masing-masing, bukan pada keberadaan wali itu sendiri.