Kontrol sosial religius dan pergaulan anak muda di bawah syariatReligious social control and youth sociability under sharia

Pemandangan sepasang anak muda yang didatangi petugas Wilayatul Hisbah di sebuah taman kota Banda Aceh telah menjadi bagian dari lanskap sosial Aceh pasca-2014. Dasar hukumnya adalah Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur khalwat, yakni berdua-duaan di tempat tertutup antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, dan ikhtilath, yakni bermesraan di luar ikatan nikah. Sanksinya mencakup uqubat cambuk yang dilaksanakan di depan umum. Pada 2019, misalnya, sepuluh anak muda yang terdiri dari lima pasangan menjalani hukuman cambuk antara 4 hingga 22 kali di halaman sebuah masjid di Banda Aceh dan disaksikan ratusan orang.

Kontrol ini tidak hanya dijalankan aparat. Pejabat WH Banda Aceh sendiri menekankan bahwa banyak kasus berawal dari laporan warga, bukan dari patroli, dan meminta orang tua memperketat pengawasan serta masyarakat ikut mencegah. Dengan kata lain, syariat di Aceh beroperasi sebagai jaringan pengawasan sosial yang melibatkan tetangga, pemuda gampong, dan keluarga. Ongkos sosial bagi yang tertangkap sangat besar: rasa malu, tercorengnya nama keluarga, dan rusaknya peluang menikah. Kehormatan keluarga menjadi taruhan, sehingga penegakan formal dan sanksi adat saling menguatkan.

Anak muda berada di tengah dilema yang nyata. Mereka ingin mengenal lawan jenis, sementara pendidikan yang lebih panjang dan karier membuat usia nikah tertunda dan interaksi dengan bukan mahram meningkat di kampus dan tempat kerja. Pengawasan yang ketat tidak menghapus kebutuhan itu tetapi memindahkannya: pertemuan dilakukan sembunyi-sembunyi atau dialihkan ke ruang daring yang tidak terjangkau patroli. Pada 2018 sebuah pemerintah daerah di Aceh bahkan mengeluarkan aturan yang melarang laki-laki dan perempuan bukan mahram duduk semeja di warung kopi setelah Magrib, dan aturan itu dikritik mahasiswa sebagai pengaturan yang berlebihan atas ruang publik.

Masyarakat sendiri menawarkan jalur yang sah dan terhormat. Lamaran adat melalui keluarga, yang dikenal sebagai jak ba ranub, taaruf yang didampingi pihak ketiga, dan etika saling memuliakan dalam hubungan tamu dan tuan rumah merupakan jalan untuk menyalurkan ketertarikan dalam bingkai yang diterima. Persoalannya, jalur ini berbenturan dengan biaya pernikahan yang tinggi, terutama mahar emas, sehingga jarak antara keinginan menikah dan kemampuan menikah semakin lebar. Di titik ini kontrol sosial religius bersinggungan dengan ekonomi keluarga dan kebijakan publik.

Perubahan zaman juga menggeser cara pengawasan bekerja. Dahulu mata gampong mengawasi ruang yang terlihat: jalan desa, meunasah, dan halaman rumah. Kini ruang pergaulan bertambah dengan pesan singkat, media sosial, dan aplikasi yang tidak dapat diawasi oleh tetangga maupun patroli. Akibatnya, kontrol sosial menjadi timpang: ia sangat ketat terhadap pasangan yang tampak di taman atau warung, tetapi hampir buta terhadap relasi yang berlangsung di layar. Sebagian keluarga merespons dengan menikahkan anak lebih cepat, sebagian lain dengan memperketat aturan rumah, dan sebagian lagi memilih dialog. Ketiga pilihan ini menunjukkan bahwa beban penjagaan moral semakin bergeser dari ruang publik ke keluarga.

Kritik terhadap praktik ini datang dari beberapa arah. Aktivis hak asasi manusia mempertanyakan hukuman cambuk untuk pelanggaran yang tidak menimbulkan korban. Sebagian warga mengeluhkan penegakan yang selektif, dengan anggapan bahwa syariat lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sebuah sindiran yang dirangkum dalam ungkapan ‘syariat untuk si miskin’. Kritik ini penting karena legitimasi kontrol sosial religius sangat bergantung pada rasa keadilan; begitu warga merasa aturan hanya menyasar mereka yang lemah, kepatuhan berubah menjadi kepura-puraan.

Dari sudut antropologi, pengalaman Aceh dapat dibaca sebagai pengendalian sosial religius, yaitu kesediaan komunitas menukar sebagian privasi dengan identitas Islam kolektif. Hukuman publik berfungsi sebagai narasi kolektif: setiap perkara cambuk yang diberitakan menjadi cerita yang menegaskan kembali di mana batas moral berada dan siapa yang menjaganya. Namun narasi yang sama juga memperlihatkan keterbatasannya, karena kontrol yang bertumpu pada rasa malu cenderung mendorong pelanggaran masuk ke ruang yang tidak terlihat. Tantangan ke depan adalah menyeimbangkan penjagaan moral dengan pendidikan, kemudahan menikah, dan ruang dialog bagi anak muda, sehingga syariat tidak dialami semata sebagai pengawasan.