‘Aceh Merdeka’ sebagai gejala: tiga makna merdeka dan kebuntuan tata kelola‘Aceh Merdeka’ as symptom: three meanings of merdeka and the governance deadlock

Setiap Agustus, di antara peringatan MoU Helsinki pada 15 Agustus dan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, pertanyaan yang sama muncul: masih hidupkah keinginan merdeka di Aceh? Pertanyaan ini dinilai keliru bingkai karena mencampur tiga makna. Pertama, merdeka sebagai proyek hukum dan politik untuk berpisah dari NKRI, lengkap dengan organisasi, kepemimpinan, basis massa, dan pengakuan internasional. Kedua, merdeka sebagai bahasa, yaitu kosakata yang diucapkan karena marah atau merasa dikhianati tanpa niat dan kapasitas memisahkan diri, seperti teriakan di halaman Kantor Gubernur pada 16 Juni 2025 ketika empat pulau dialihkan ke Sumatera Utara melalui keputusan Kemendagri. Ketiga, merdeka sebagai alat tawar, ancaman yang dikeluarkan pada momen tertentu lalu ditarik, seperti seruan referendum Muzakir Manaf pada Mei 2019 setelah kekalahan politik nasional.

Diagnosis kelembagaannya bertumpu pada pola memberi dan menahan. Jakarta tidak dapat disebut abai: Presiden membatalkan keputusan Kemendagri dan mengembalikan empat pulau kepada Aceh pada 17 Juni 2025 berdasarkan kesepakatan 1992, dan pada 2026 berbagai pejabat pusat mendukung perpanjangan dana otonomi khusus. Tetapi yang diberikan adalah sumber daya yang dapat ditarik kembali, seperti uang, alokasi, proyek, dan jabatan, sedangkan yang ditahan adalah pengakuan yang tak dapat ditarik, seperti bendera, lambang, himne, urusan luar negeri, dan butir MoU yang tak pernah diturunkan menjadi peraturan. Pola ini konsisten melintasi empat pemerintahan sejak 2005, sehingga lebih tepat dibaca sebagai konsensus kelembagaan tak tertulis: pengakuan simbolik bagi Aceh dikhawatirkan menjadi preseden bagi Papua, sementara uang menenangkan tanpa menciptakan preseden.

Kritik terhadap Jakarta saja dinilai berat sebelah, sebab kerusakan terbesar justru berasal dari lembaga-lembaga di Banda Aceh. Prosesnya berlangsung tiga tahap: elite pascadamai memperoleh akses terhadap anggaran dan jabatan tetapi bukan kewenangan; elite yang hanya memegang akses berubah menjadi pemburu rente, dan partai ideologis perlahan menjadi mesin distribusi; lalu kedua pihak menemukan pengaturan ini saling menguntungkan. Jakarta mendapat ketenangan dengan biaya relatif murah, elite Aceh mendapat akses aman tanpa tanggung jawab atas hasil pembangunan karena kegagalan selalu dapat ditimpakan pada ‘pengkhianatan MoU’. Sistem ini kemudian berjalan sendiri: kayu dari Leuser tidak diangkut ke Jakarta, data desil penerima jaminan kesehatan tidak disusun di Jakarta, dan surat keputusan partai yang memicu perpecahan tidak ditandatangani di Jakarta.

Indikator empirisnya berlapis. Tebing fiskal 2027 mendekat sementara revisi UUPA tertahan di jadwal DPR. Bencana hidrometeorologi November–Desember 2025 menimbulkan kerusakan dan kerugian Rp138,38 triliun di Aceh dan kebutuhan pemulihan Rp153,25 triliun, setara lebih dari sebelas tahun APBA, didahului kehilangan tutupan hutan 39.687 hektare pada 2025, naik lebih dari 274 persen, yang sekitar 80 persen terjadi di kawasan hutan negara. Pertumbuhan ekonomi naik sementara kemiskinan juga naik. Kasus Jaminan Kesehatan Aceh, yang peraturannya ditandatangani dan dicabut dalam empat bulan pada 2026, memperlihatkan perencanaan tanpa kajian dampak dan koreksi yang hanya terjadi di bawah tekanan massa. Kasus yang sama membantah anggapan bahwa orang Aceh apatis: yang terjadi adalah krisis representasi, kelelahan struktural, dan mundurnya kelas menengah terdidik yang semestinya menerjemahkan protes menjadi kebijakan.

Saluran aspirasi, baik elektoral, hukum-konstitusional, maupun sipil-intelektual, tidak tertutup permanen, tetapi membuka dan menutup mengikuti kalender kepentingan elite di Banda Aceh dan Jakarta, sehingga yang tersumbat adalah kesinambungannya. Pada saat yang sama elite pascadamai terfragmentasi: mantan kombatan di Bener Meriah menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan wilayah pada Juni 2026, dan di Nagan Raya penunjukan ketua partai ditolak oleh para panglima sagoe dan Tuha Peut. Pemicunya adalah pembagian kekuasaan dan proyek, bukan ideologi, sementara bahasa perjuangan dan syuhada terus dipakai. Akibat jangka panjangnya adalah pengikisan makna: legitimasi berbasis pengorbanan orang tua yang tak dapat diuji menjadi ‘warisan klaim’, sehingga damai melipatgandakan elitenya alih-alih menuntaskan dirinya. Pemerintahan Aceh digambarkan sebagai rutinitas administratif tanpa kendali politik: sistem tidak berhenti, tetapi tidak ada yang menyetirnya.

Dari sini lahir tiga jawaban. Merdeka sebagai proyek hukum-politik telah mati secara material, bukan oleh operasi keamanan, melainkan oleh aritmetika fiskal, integrasi elite, dan fragmentasi basis massa. Merdeka sebagai alat tawar elite menurun tajam karena elite kini berada di dalam sistem dan bergantung pada aliran pusat; daya tawar bergeser dari politik ke administrasi, dari kedaulatan ke angka di belakang koma. Merdeka sebagai bahasa justru hidup dan menguat, beredar melalui media sosial dan diaspora, dan muncul kembali pada pemicu simbolik seperti empat pulau, penolakan bendera, dan pengabaian butir MoU. Ia berfungsi sebagai termometer, bukan agenda; memperlakukannya dengan pendekatan keamanan adalah kekeliruan kategori yang menaikkan suhu yang hendak diturunkan.

Analisis ini menyediakan lima syarat falsifikasi: perpanjangan Otsus disertai pengawasan independen dengan audit kinerja terbuka; butir MoU tentang simbol dan kewenangan diselesaikan melalui proses terbuka, bahkan bila berupa penolakan yang diperdebatkan; penegakan hukum kehutanan mencapai hulu rantai pasok; suksesi kepemimpinan lokal berjalan melalui aturan organisasi; serta kemiskinan turun sementara pertumbuhan berlanjut. Bila semuanya terpenuhi dalam tiga sampai lima tahun, tesis tentang kolusi dan rutinitas tanpa kendali gugur. Tiga lintasan yang mungkin adalah rutinitas tanpa kendali yang berlanjut, fragmentasi yang terkelola menuju politik berbasis kesejahteraan, atau kekosongan yang diisi kembali oleh kosakata lama tanpa gerakan bersenjata tetapi dengan instabilitas mahal. Pertanyaan penutupnya dibalik: bukan apakah Aceh Merdeka masih relevan, tetapi apakah Republik masih relevan bagi orang Aceh; dan merdeka pada akhirnya adalah soal siapa yang memegang kendali atas keputusan.