Nusantaranologi: ilmu sosial dan humaniora dari pengetahuan lokalNusantaranology: social sciences and humanities from local knowledge

Titik tolak Nusantaranologi adalah keyakinan bahwa masyarakat Nusantara merupakan sumber gagasan bagi pembangunan ilmu sosial dan humaniora, bukan hanya ladang data untuk menguji teori yang lahir di tempat lain. Adat, kosmologi, dan praktik sosial dapat melahirkan pertanyaan dan konsep sendiri. Artikel yang memperkenalkan istilah ini, terbit di Al-A‘raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat volume 17 nomor 2 pada Desember 2020, menyebut dirinya upaya pertama di Indonesia untuk memperkenalkan konsep tersebut. Berdasarkan survei bibliografis dan pengalaman riset, artikel itu berargumen bahwa Indonesia memiliki fondasi ilmiah yang kuat, bahwa pengetahuan lokal dapat menjadi langkah awal pengembangan konsep, dan bahwa pengaruh tradisi ilmiah Barat perlu ditinjau ulang.

Persoalan pokok yang hendak dijawab adalah kesenjangan antara melimpahnya bahan dan miskinnya penjelasan. Pengetahuan tentang masyarakat tersebar dalam monografi, laporan, kisah lisan, dan dokumen lembaga, tetapi bahan yang banyak tidak dengan sendirinya menjadi diskusi teoretis. Nama berbagai upacara diketahui, tetapi bagaimana upacara itu mengatur kewajiban dan otoritas sering tidak dijelaskan. Pertanyaan yang produktif adalah bagaimana orang membangun, mewariskan, dan menguji pengetahuan tentang dunianya; pertanyaan ini memindahkan riset dari inventarisasi tradisi ke penjelasan tentang cara tradisi bekerja.

Nusantaranologi menuntut pertemuan ilmu sosial dan humaniora. Ilmu sosial menelaah institusi, relasi, dan perubahan, sedangkan humaniora menelaah makna, sejarah, bahasa, dan nilai. Penelitian tentang ritual, misalnya, membutuhkan tafsir simbol sekaligus perhatian pada siapa yang menanggung biaya, siapa yang menetapkan aturan, dan siapa yang memperoleh kedudukan melalui pertunjukan itu. Menghargai pengetahuan lokal juga tidak berarti menganggap semua praktik lokal adil atau tidak berubah; tradisi dapat memuat solidaritas dan ketimpangan sekaligus. Karena itu suara perempuan, kaum muda, pendatang, dan mereka yang berada di luar otoritas resmi perlu didengar, bukan hanya juru bicara resmi.

Jalan dari istilah ke konsep menjadi inti metodenya. Istilah perlu dipertahankan dalam bahasa pemiliknya dan didokumentasikan cara pemakaiannya, karena penerjemahan yang tergesa-gesa dapat menghapus pembedaan yang penting secara lokal. Setelah itu dilacak tindakan dan hubungan yang diatur oleh istilah tersebut. Sebuah konsep menjadi kuat ketika mampu menjelaskan pola sekaligus batas-batasnya: jika suatu istilah menggambarkan kewajiban timbal balik, penelitian perlu menunjukkan kapan kewajiban berlaku, siapa yang dapat menolaknya, dan bagaimana sengketa diselesaikan. Perbandingan sah selama tidak menghapus konteks asal.

Lima langkah penelitian dirumuskan untuk itu. Pertama, memetakan literatur dengan mencatat studi, bahasa, lokasi, dan kelompok yang belum terwakili. Kedua, melacak konsep dengan menghimpun istilah dan contoh pemakaiannya serta memisahkan penjelasan informan dari tafsir peneliti. Ketiga, melakukan kerja lapangan yang membandingkan ucapan dengan praktik serta perubahan antargenerasi. Keempat, menguji penjelasan dengan mencari kasus yang membantah asumsi awal dan menetapkan wilayah berlakunya sebuah konsep. Kelima, mengembalikan pengetahuan dalam bentuk yang dapat dipakai dan dikritik komunitas.

Dua jalan pintas harus dihindari: memaksa data agar cocok dengan teori yang tidak boleh digugat, dan menganggap asal-usul lokal menjamin kebenaran. Riset yang kuat menguji keduanya melalui bukti, perbandingan, dan kesediaan merevisi. Nusantara juga bukan satu budaya yang seragam; membandingkan Aceh, Jawa, Bali, Papua, dan wilayah lain menuntut kepekaan pada sejarah dan kosmologi masing-masing. Kerangka bersama berguna sejauh mendukung dialog sambil tetap memperlihatkan perbedaan. Daftar pustaka artikel asalnya mencerminkan bentangan itu: dari etika Jawa dan kebudayaan Sunda, kajian Bali seperti Negara karya Clifford Geertz, ritual Papua dan Riau, sejarah ilmu sosial Indonesia, hingga karya dekolonial seperti Decolonizing Methodologies, Walter Mignolo, dan Raewyn Connell, serta karya-karya tentang Islam Nusantara dan Aceh.

Agenda yang diusulkan bagi universitas mencakup seminar lintas disiplin, dokumentasi istilah, pembacaan arsip, dan riset bersama komunitas, dengan mutu yang diukur dari ketelitian sumber dan daya jelaskan, bukan banyaknya bahan yang dikumpulkan. Bagi pembaca umum pesannya sederhana: kehidupan sosial di sekitar kita mengandung pertanyaan riset yang serius. Dalam kaitannya dengan studi Aceh, Nusantaranologi dapat dibaca sebagai perluasan logika yang sama, yakni menjadikan wilayah dan masyarakatnya subjek pengetahuan, sekaligus penegasan bahwa studi Aceh hanyalah salah satu simpul dalam jaringan studi-studi lokal yang lebih luas untuk memperkuat Indonesian Studies dan dasar-dasar filsafat ilmu.