Kesenjangan antara peringatan dan tindakanThe gap between warning and action
23–26 November 2025
BMKG menerbitkan peringatan dini kategori AWAS pada 23 November 2025, tiga hari sebelum puncak bencana, dengan cakupan wilayah yang sebagian besar tepat. Meski demikian, korban di Aceh mencapai 562 jiwa. Evaluasi menunjuk tiga hal yang tidak tersedia: peringatan berbasis dampak, peringatan khusus banjir bandang, serta pemicu, program, dan pendanaan aksi dini yang disepakati di muka. Peringatan juga tidak menjangkau kilometer terakhir dan tidak ditopang data hidrologi yang dipublikasikan.
BMKG issued an AWAS (highest-level) warning on 23 November 2025, three days before the peak, with largely accurate geographic coverage. Even so, 562 people died in Aceh. The evaluation identifies three missing elements: impact-based warnings, flash-flood-specific warnings, and pre-agreed triggers, actions and financing for early action. Warnings also failed to reach the last mile and were not supported by published hydrological data.
Urutan waktunya memperlihatkan persoalan dengan jelas. Peringatan AWAS terbit pada 23 November 2025 pukul 09.00 WIB untuk Aceh Besar, Aceh Utara, Bireuen, Banda Aceh, dan Lhokseumawe, ditambah tujuh kabupaten berisiko; kategori SIAGA menyusul, lalu AWAS kembali untuk 28–30 November. Tanggul Krueng Pase dan Krueng Peuto jebol pada malam 25 November, dan banjir bandang terjadi pagi 26 November. Jendela lebih dari dua hari tidak dimanfaatkan untuk evakuasi terencana karena tidak ada mekanisme yang menghubungkan kategori peringatan dengan tindakan wajib.
Peringatan yang diterbitkan menyatakan kategori curah hujan, bukan konsekuensinya: tidak disebutkan wilayah mana akan tergenang, setinggi apa, dan berapa lama. Standar WMO 2021 menuntut pergeseran dari apa yang akan dilakukan cuaca menjadi apa yang akan dilakukan cuaca terhadap manusia. Mantan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengakui bahwa sistem yang ada belum mampu memprediksi kapan, lewat mana, dan setinggi apa banjir bandang mengalir. Kerangka aksi dini menuntut ambang batas prakiraan, rencana tindakan yang disepakati, dan dana yang dialokasikan sebelum bencana; pada November 2025 hanya komponen pertama yang sebagian tersedia.
Dua kesenjangan lain melengkapinya. Kanal penyebaran peringatan, yakni media sosial, aplikasi, situs web, dan siaran pers, bergantung pada listrik dan jaringan seluler yang justru lumpuh pertama kali; anggota Komisi V DPR menilai peringatan tidak sampai ke lapisan masyarakat terbawah. Selain itu, tidak ditemukan data tinggi muka air dan debit puncak sungai Aceh yang dipublikasikan selama peristiwa, sehingga peringatan banjir hanya dapat bersifat kualitatif. Pelajarannya: peringatan tanpa pemicu, program, dan pendanaan hanya berpindah dari lembaga penerbit ke ruang publik, lalu berhenti di sana.
The timeline shows the problem plainly. The AWAS warning was issued at 09:00 local time on 23 November 2025 for Aceh Besar, North Aceh, Bireuen, Banda Aceh and Lhokseumawe, plus seven further districts at risk; a SIAGA alert followed, then AWAS again for 28–30 November. Levees on the Krueng Pase and Krueng Peuto failed on the night of 25 November, and the flash flood struck on the morning of 26 November. A window of more than two days went unused for planned evacuation because nothing linked warning categories to mandatory actions.
The warnings stated rainfall categories rather than consequences: they did not say which areas would flood, how deep or for how long. The 2021 WMO standard calls for a shift from what the weather will be to what the weather will do to people. Former BMKG head Dwikorita Karnawati acknowledged that the existing system could not forecast when, where, how far and how high a flash flood would travel. Early-action frameworks require forecast thresholds, agreed action plans and funds allocated before the event; in November 2025 only the first was partly in place.
Two further gaps complete the picture. Warning channels, namely social media, an app, a website and press releases, depended on electricity and mobile networks, the first systems to fail; a member of parliament's infrastructure commission judged that warnings never reached the poorest and most remote communities. Moreover, no published river-level or peak-discharge data could be found for Aceh's rivers during the event, so flood warnings could only be qualitative. The lesson: a warning without triggers, programmes and funding merely moves from the issuing agency into the public sphere and stops there.
Gagasan kunciKey ideas
Prakiraan tepat, tindakan absenAccurate forecast, absent action
Kelemahan terletak pada penerjemahan peringatan ke tindakan, bukan pada prakiraannya.The weakness lay in translating warnings into action, not in the forecast.
Tiga komponen aksi diniThree components of early action
Pemicu, program, dan pendanaan harus ada sebelum bencana, bukan setelah status ditetapkan.Triggers, programmes and funding must exist before the disaster, not after a status is declared.
Data hidrologi sebagai prasyaratHydrological data as prerequisite
Tanpa pemantauan tinggi muka air berambang batas, sistem peringatan banjir tidak dapat dibangun.Without threshold-based river-level monitoring, no flood warning system can be built.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Bila BMKG menerbitkan kategori AWAS besok pagi, siapa yang melakukan apa, dan dengan dana dari mana?If BMKG issued an AWAS warning tomorrow morning, who would do what, and with whose money?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Kesenjangan antara peringatan dan tindakan”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/pelajaran-kesenjangan-peringatan-dan-tindakan/