Status kedaruratan, bencana nasional, dan kalender pemulihanEmergency status, national disaster declaration and the recovery calendar

Pemerintah berargumen bahwa penanganan lebih penting daripada status. Pada 3 Desember 2025 dua menteri menyatakan Dana Siap Pakai sekitar Rp500 miliar tersedia dan dapat ditambah, dan pada 1 Januari 2026 Presiden menjelaskan bahwa bencana hanya mengenai tiga dari 38 provinsi. Tuntutan sebaliknya datang dari Muzakarah Ulama Aceh pada 14 Desember 2025, somasi koalisi yang dipimpin YLBHI bersama WALHI dan Greenpeace pada 11 Desember, surat terbuka Amnesty International Indonesia pada 13 Desember, dan bendera putih yang dikibarkan warga. Pertanyaan hukum yang diajukan dalam evaluasi tajam: bila diukur dengan indikator hukum, apakah bencana ini belum memenuhi kriteria nasional, dan apakah perbandingan jumlah provinsi merupakan alasan yang bijaksana?

Temuan kedua menyangkut fungsi status. Pada 23 Januari 2026 Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara terbuka bahwa perpanjangan status Aceh Tamiang bertujuan mempercepat pengadaan melalui penunjukan langsung. Status yang secara normatif mengakui kondisi lapangan dengan demikian juga berfungsi sebagai instrumen fleksibilitas, yang di satu sisi mempercepat pemulihan dan di sisi lain menciptakan insentif memperpanjang status serta risiko pengadaan.

Temuan ketiga adalah ketidakselarasan kalender. Status tanggap darurat provinsi berakhir 29 Januari 2026 ketika 85.854 jiwa masih mengungsi dan sejumlah gampong belum berlistrik penuh, sementara Aceh Tamiang menjalankan status darurat sendiri lalu transisi hingga Agustus 2026. Status memiliki kalender administratif, pemulihan memiliki kalender fisik dan sosial; ketika keduanya tidak bertemu, muncul kekosongan kewenangan. Rekomendasinya: kriteria status berbasis kondisi lapangan terukur, kejelasan kewenangan dan pembiayaan masa transisi, serta mekanisme pengadaan cepat pascabencana yang tidak bergantung pada perpanjangan status.

Dimensi politik dari keputusan tidak menetapkan bencana nasional juga dibaca melalui hubungan negara dan warga di Aceh. Secara administratif keputusan itu berada di ranah fiskal dan penanggulangan bencana, tetapi sebagian warga membacanya sebagai jarak emosional antara pusat dan daerah, dan kekecewaan itu kerap muncul dalam simbol serta seruan ekstrem. Analisis kebijakan pada akhir Desember 2025 mengingatkan bahwa membaca seruan semacam itu sebagai ancaman separatis, alih-alih sebagai tanda krisis kepercayaan, berisiko mengikis legitimasi negara dalam jangka panjang.