Temuan koin emas di Gampong Pande (2013) dan Peureulak (1979)Gold coin finds at Gampong Pande (2013) and Peureulak (1979)

Pada Ahad, 10 November 2013, seorang pencari tiram di Gampong Pande, Banda Aceh, menemukan kepingan emas di dasar Krueng Doi. Kabar itu segera menarik ratusan warga, laki-laki dan perempuan, yang turun ke sungai sedalam pinggang orang dewasa untuk mengais lumpur rawa-rawa demi mendapatkan koin emas Aceh, yang kala itu dapat dijual hingga sekitar Rp500.000 per keping. M. Adli Abdullah, dalam tulisannya di media lokal, mengimbau instansi pemerintah agar segera menjaga kawasan itu dari kerusakan yang lebih parah.

Lokasi temuan bukan kebetulan. Gampong Pande dikenal sebagai kawasan tempat pencetakan koin kerajaan, berdekatan dengan istana Kesultanan Aceh Darussalam, dan namanya sendiri merujuk pada para pande (perajin logam). Koin-koin dari Krueng Doi dipandang sebagai sisa peredaran deureuham emas pada masa Aceh Darussalam, mata uang yang ditetapkan para sultan sebagai alat pembayaran sah.

Gampong Pande juga tercatat dalam peta pelabuhan lama Banda Aceh. Disertasi M. Adli Abdullah, ketika menafsirkan bait-bait Hikayat Malem Dagang tentang kapal-kapal dari negeri Keling, Malabar, Gujarat dan Benggala, menyebut Kampung Keudah, Pelanggahan, Biduk, Pande dan Peunayong sebagai kampung-kampung di bibir Kuala Aceh yang menjadi tempat persinggahan para pedagang. Di kawasan inilah pusat Bandar Darussalam berada, dan di dekatnya Balai Furdah memungut 'usyur dan adat atas setiap kapal. Kedekatan antara pelabuhan, balai pabean, istana dan perkampungan perajin logam menjelaskan mengapa koin emas dapat ditemukan dalam jumlah besar di endapan Krueng Doi: kawasan itu merupakan simpul tempat uang dicetak, dibayarkan, ditimbang dan berpindah tangan.

Bagian dastur Mābaina al-Salāṭīn juga memperlihatkan bahwa ekonomi pelabuhan Aceh memadukan pembayaran dengan barang dan dengan uang. Adat bagi nakhoda kapal Gujarat, misalnya, mencakup kain bafat beruji putih dan hitam, rempah hawas, bawang merah dan kurma, tetapi juga "dirham sepuluh tahil", sementara nakhoda Benggala, Keling, Malabari dan Diwal menyerahkan jenis kain dan barang lain menurut asal kapalnya. Adat bagi nakhoda yang meninggal di bandar ditetapkan dua puluh tahil, dan pungutan atas setiap gajah dua tahil. Perpaduan ini menunjukkan bahwa koin emas bukan satu-satunya alat pembayaran, tetapi menjadi satuan hitung yang mengikat seluruh sistem pungutan, sehingga keberadaan percetakan uang di dekat bandar merupakan kebutuhan administratif kerajaan.

Temuan serupa pernah menggemparkan Aceh sebelumnya. Pada 1979 Rohani, warga Kampung Paya Meuligoe, Peureulak, Aceh Timur, menemukan uang emas ketika mencangkul pekarangan rumahnya untuk menanam pisang; dirham itu bertuliskan "La ilaha illallah" dan nama "Sultan Alaidin Syah". Temuan uang emas juga pernah terjadi di wilayah Pasai, yang menurut sejarawan T. Ibrahim Alfian menghasilkan deureuham tertua, dikeluarkan pada masa Sultan Muhammad Malik al-Zahir (1297–1326).

Dalam tulisannya tentang temuan Gampong Pande, Adli Abdullah juga merangkum pengetahuan tentang sistem mata uang Aceh yang telah dikaji K.F.H. van Langen (1888), J. Hulshoff Pol (1929) dan H.K.J. Cowan (1939). Menurut para sarjana ini, mata uang emas di Aceh lazim disebut derham, dan menurut van Langen satu tahil sama dengan enam belas mas (derham), sedangkan satu ringgit Spanyol, yang juga disebut reyal atau ringgit meriam, setara dengan empat mas. Pada masa Sultanah Safiatuddin (1641–1675) nilai derham disebut f. 0,625, dengan mutu 17 karat, garis tengah 13 mm dan berat 0,58 gram. Di samping derham emas dikenal kupang, mata uang perak kecil, dan keueh dari timah dan kuningan, dengan perbandingan satu kupang sama dengan 400 keueh. J. Kreemer menyusun tangga nilai yang lebih panjang: satu tahil sama dengan empat pardu, satuan yang juga dipakai Portugis, satu pardu sama dengan empat derham, dan satu derham sama dengan empat kupang. Kedua rumusan itu saling bersesuaian, karena empat pardu yang masing-masing bernilai empat derham menghasilkan enam belas derham dalam satu tahil.

Satuan-satuan ini bukan sekadar istilah numismatik, melainkan bahasa sehari-hari administrasi kerajaan. Bagian dastur Mābaina al-Salāṭīn menghitung pungutan dalam emas, tahil, bungkal dan mayam: pedagang di pekan membayar seemas sebulan untuk setiap muka kedai, kain dagangan dikenai dua emas setiap kodi, dan sejumlah negeri di Pase menyerahkan emas dalam hitungan bungkal dan mayam bersama beras dalam kempit setiap tahun. Kebijakan moneter ini juga memiliki tujuan politik. Menurut Adli Abdullah, raja-raja Aceh menetapkan derham emas sebagai alat pembayaran sah untuk menyingkirkan mata uang asing, terutama real Spanyol, dan menggantinya dengan koin yang ditempa di Aceh sendiri; Augustin de Beaulieu, yang datang pada 1620, mencatat bahwa seandainya ia membawa emas, lada pasti akan diberikan kepadanya dengan harga yang berlaku di kota. Koin-koin yang terangkat dari Krueng Doi dengan demikian adalah wujud fisik dari angka-angka yang tercatat dalam daftar Balai Furdah.

Temuan Peureulak tahun 1979 juga menyisakan persoalan identifikasi. Inskripsi "Sultan Alaidin Syah" pada dirham itu tidak dengan sendirinya menunjuk satu penguasa tertentu, karena gelar Alauddin dipakai oleh sejumlah sultan Aceh dari abad ke-16 hingga ke-19. Tanpa pembacaan lengkap atas sisi lain koin, perbandingan berat dan ukuran, serta catatan tentang tempat dan kedalaman temuan, koin itu sulit ditanggalkan secara pasti. Karena itu, nilai temuan Peureulak bagi sejarah lebih terletak pada bukti bahwa uang emas Aceh beredar hingga pesisir timur, jauh dari pusat pencetakannya di Banda Aceh.

Peristiwa Gampong Pande memperlihatkan dua sisi warisan numismatik Aceh. Di satu sisi, koin yang berumur lima abad masih bernilai jual tinggi, dan M. Adli Abdullah membacanya sebagai bukti stabilitas emas sebagai ukuran transaksi yang dipilih raja-raja Aceh sejak awal. Di sisi lain, penggalian tanpa kendali menghilangkan konteks arkeologis yang diperlukan untuk menanggalkan dan menafsirkan koin, sehingga seruan perlindungan kawasan ini menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang pengelolaan cagar budaya di Banda Aceh.

Rangkaian temuan dari Pasai, Peureulak dan Banda Aceh juga memperlihatkan kesinambungan tradisi moneter yang panjang. Kajian Adli Abdullah tentang hubungan Pasai dan Melaka mencatat bahwa sistem mata uang emas Pasai diperkenalkan ke Melaka seiring meningkatnya perdagangan antara kedua negeri, dan bahwa Pasai sendiri telah mengeluarkan deureuham pada masa Sultan Muhammad Malik al-Zahir. Tradisi mencetak uang sendiri bahkan berlanjut pada awal revolusi Indonesia, ketika Aceh mencetak uang daerah di percetakan negara dekat Masjid Raya Baiturrahman. Dari koin Pasai abad ke-14 hingga uang revolusi abad ke-20, kemampuan mencetak alat pembayaran sendiri berulang kali menjadi tanda kedaulatan ekonomi dan politik Aceh.

Persoalan yang terbuka bagi kajian Aceh berkaitan dengan dokumentasi dan konteks. Koin-koin yang diangkat warga pada 2013 sebagian besar berpindah tangan melalui jual beli, sehingga informasi tentang lapisan endapan, sebaran dan asosiasinya dengan benda lain hilang. Padahal hanya dengan data semacam itu dapat dipastikan apakah Krueng Doi menyimpan sisa percetakan, simpanan yang terbenam, atau koin yang terbawa arus dari kawasan istana. Katalog sistematis atas koin-koin dari Gampong Pande, yang membandingkan nama sultan, berat, kadar dan ukuran dengan data van Langen dan para penulis lain, akan sangat membantu menyusun kronologi pencetakan uang Aceh. Peristiwa ini juga mengingatkan bahwa perlindungan cagar budaya di Aceh tidak dapat bertumpu pada larangan semata, melainkan perlu melibatkan warga yang hidup dari sungai dan rawa di sekitar situs.