‘Orang pusat’ dan ‘orang daerah’: Aceh dalam budaya politik Indonesia'Centre people' and 'regional people': Aceh in Indonesian political culture
Budaya politik Indonesia dibaca sebagai lanskap yang didominasi norma, kepercayaan, dan nilai Jawa, sehingga Aceh menjadi objek dan Jawa menjadi subjek. Dalam kerangka ini, Aceh yang dahulu memiliki sistem politik dan istana sendiri diposisikan sebagai ‘orang daerah’ yang hanya ‘menyumbang’ ke pusat. Untuk masuk ke lingkar ‘orang pusat’, seorang Aceh dinilai harus pandai melobi, berkoneksi, memiliki usaha, dan mampu njawani. Gaya kepemimpinan Soekarno dan Soeharto yang bertumpu pada simbol wayang menjadi contoh yang sering dirujuk.
Indonesian political culture is read as a landscape dominated by Javanese norms, beliefs and values, in which Aceh is the object and Java the subject. Within this frame Aceh, which once had its own political system and palace, is cast as a 'regional person' who merely 'contributes' to the centre. To enter the circle of 'centre people', an Acehnese is seen as needing lobbying skill, connections, a business, and the ability to njawani, to become Javanese. The wayang-inflected leadership of Sukarno and Suharto is the example most often cited.
Budaya politik dipahami sebagai norma, kepercayaan, dan nilai dalam sebuah sistem politik. Dalam pembacaan ini, nilai-nilai di luar Jawa harus ‘disaring’ sebelum masuk ke sistem politik nasional, dan alam pikiran Jawa yang bertumpu pada yang sakral, mitis, dan mistis menjadi rujukan utama. Soekarno digambarkan sebagai dalang yang mengatur lakon tiap aktor, sementara Soeharto memerankan raja-kesatria yang, ketika ‘goncangan’ 1998 tiba, menyatakan lengser keprabon untuk menjadi pandito. Kuntowijoyo mencatat bahwa penggunaan simbol budaya Jawa oleh Orde Baru membuat pemerintahannya kerap disamakan dengan raja-raja Mataram.
Bagi Aceh, konsekuensinya adalah penempatan sebagai ‘orang daerah’. Sejarah Aceh sebagai kerajaan dengan istana dan sistem politiknya sendiri harus dikubur, dan peran Aceh direduksi menjadi ‘menyumbang’ kepada pusat. Keberhasilan daerah diklaim sebagai keberhasilan pusat, sedangkan kegagalan pusat ditanggung daerah. Orang daerah yang datang ke Jakarta dituntut memahami tata krama kejawaan, sementara pejabat dari pusat disambut di daerah layaknya raja. Praktik ini diperbandingkan dengan tradisi Mataram yang mewajibkan penguasa daerah tinggal di keraton beberapa bulan dan meninggalkan kerabat sebagai sandera.
Perbandingan ini membantu menjelaskan mengapa gejolak di Aceh berulang kali muncul: daerah yang memiliki memori kenegaraan sendiri dipaksa membaca politik nasional melalui kosmologi yang asing baginya. Pengamatan bahwa jabatan puncak sipil dan militer didominasi suku Jawa dikemukakan sebagai kesan umum, bukan hasil pengukuran sistematis, tetapi kesan itu sendiri menjadi bagian dari budaya politik yang dirasakan orang Aceh.
Political culture is understood as the norms, beliefs and values within a political system. In this reading, values from outside Java must be 'filtered' before entering the national system, and the Javanese mind, resting on the sacred, the mythic and the mystical, is the main reference. Sukarno is portrayed as a puppet master directing each actor's role, while Suharto played the king-knight who, when the 'shock' of 1998 came, declared lengser keprabon to become a sage. Kuntowijoyo observed that the New Order's use of Javanese cultural symbols caused it to be likened to the kings of Mataram.
For Aceh the consequence was its placement as a 'regional person'. Aceh's history as a kingdom with its own palace and political system had to be buried, and its role reduced to 'contributing' to the centre. Regional successes are claimed as the centre's, while the centre's failures are borne by the regions. Regional people coming to Jakarta are expected to master Javanese etiquette, while officials from the centre are received in the regions like kings. The practice is compared with the Mataram custom of obliging regional lords to reside at court for months and leave a relative behind as hostage.
The comparison helps explain why unrest in Aceh recurred: a region with its own memory of statehood was made to read national politics through a cosmology foreign to it. The observation that top civil and military posts were dominated by Javanese is offered as a general impression rather than a systematic measurement, but the impression itself is part of the political culture the Acehnese experience.
Gagasan kunciKey ideas
Aceh sebagai objekAceh as object
Dalam studi politik Indonesia, budaya politik Aceh jarang diberi tempat sebagai subjek.In Indonesian political studies, Acehnese political culture rarely figures as a subject.
Kosmologi wayang dalam politikWayang cosmology in politics
Kepemimpinan nasional dibaca melalui lakon, dalang, dan ramalan.National leadership is read through roles, puppet master and prophecy.
Syarat menjadi ‘orang pusat’Conditions for becoming 'centre people'
Lobi, koneksi, usaha, dan kemampuan njawani.Lobbying, connections, business and the ability to njawani.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Bagaimana sebuah daerah yang pernah menjadi kerajaan dapat berpartisipasi dalam politik nasional tanpa harus ‘njawani’?How can a region that was once a kingdom take part in national politics without having to 'become Javanese'?
Kutip entri ini:Cite this entry: “‘Orang pusat’ dan ‘orang daerah’: Aceh dalam budaya politik Indonesia”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/orang-pusat-dan-orang-daerah/