Kekerasan massa terhadap tertuduh aliran sesat di Aceh (2010–2012)Mob violence against alleged deviant sects in Aceh (2010–2012)

Antara Oktober 2010 dan November 2012, Aceh menyaksikan serangkaian kekerasan massa terhadap kelompok-kelompok yang dituduh menganut aliran sesat. Gelombang ini terjadi pada masa ketika syariat Islam telah memiliki perangkat kelembagaan yang lengkap, dari Majelis Permusyawaratan Ulama hingga Mahkamah Syar'iyah dan wilayatul hisbah, sehingga ia menimbulkan pertanyaan mendasar tentang hubungan antara formalisasi syariat, otoritas fatwa dan tindakan massa. Kasus-kasus ini juga memperlihatkan bagaimana tuduhan keagamaan dapat bercampur dengan sengketa sosial di tingkat gampong.

Khairil Miswar menghimpun dua belas peristiwa kekerasan terhadap tertuduh penganut aliran sesat dari liputan media antara Oktober 2010 dan November 2012, di Bireuen, Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Utara dan Aceh Barat. Bentuknya, sebagaimana dirangkum penyunting Miswari, meliputi pengeroyokan, pembakaran fasilitas, pengepungan, penyerangan, penggeledahan, perusakan kendaraan dan penyegelan. Dalam hampir semua kasus, tuduhan belum pernah diuji di pengadilan.

Gelombang ini berlangsung dalam suasana kebijakan yang sedang memanas. Pada 11 April 2011 sebuah media daring menerbitkan daftar empat belas aliran yang disebut dilarang di Aceh, hasil penetapan sementara MPU Aceh bersama Muspida pada 6 April 2011, di antaranya Millata Abraham di Bireuen, Darul Arqam, Ahmadiyah, sejumlah tarekat dan pengajian lokal, serta empat ajaran lain yang "diduga sesat". MPU Aceh kemudian mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah memberikan nama-nama aliran kepada pers, melainkan hanya menjelaskan pedoman identifikasi aliran sesat menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2007; klarifikasi itu dikeluarkan setelah sebuah jamaah pengajian Al-Qur'an dan hadis di Aceh Timur yang masuk daftar mengajukan keberatan. Pemerintah Aceh pada masa Gubernur Irwandi Yusuf juga dikabarkan menerbitkan peraturan gubernur tentang larangan aliran sesat setelah berkoordinasi dengan MPU, kejaksaan, kepolisian dan Kodam, dan pada 2012 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggagas program Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib sebagai langkah pencegahan.

Gelombang pertama menyasar Millata Abraham di Bireuen. Setelah MPU Bireuen menyatakan kelompok ini sesat pada 30 September 2010, ratusan warga Peusangan memalang enam ruko dengan kayu bersilang dan menyemprotkan cat merah bertuliskan “aliran sesat” pada 7 Oktober 2010. Ketua MPU Bireuen menyebut 55 warga Peusangan dan Jangka telah bergabung, mengaitkan kelompok ini dengan al-Qiyadah al-Islamiyah, dan menyatakan sebagian pengikut telah disyahadatkan ulang. Pada malam-malam berikutnya kelompok warga menjemput orang-orang yang diduga pengikut dari rumah masing-masing dan menyerahkannya kepada polisi; lebih dari lima puluh orang, termasuk lima belas perempuan yang sebagian sudah uzur dan ibu-ibu yang masih memiliki balita, ditampung di Sanggar Kegiatan Belajar karena musala Polres Bireuen tidak lagi muat. Pada April 2011 ratusan warga mengepung rumah pengikut Millata Abraham di kawasan Terminal Keudah, Banda Aceh. Khairil mencatat bahwa sebagian orang yang dijemput sama sekali tidak terkait dengan aliran itu dan menjadi korban fitnah orang yang menyimpan dendam.

Isu penistaan juga dapat menyulut serangan tanpa dasar. Pada 26 November 2010 ratusan orang menyerang Pesantren Terpadu Fajar Hidayah di Cot Mon Raya, Lhoknga, Aceh Besar, setelah beredar pesan singkat bahwa dalam pelatihan fahmul Quran bagi 800 guru se-Aceh ada peserta yang menginjak potongan ayat Al-Qur'an. Sore harinya perwakilan warga, Muspika dan pihak pesantren telah bermusyawarah dan warga dijelaskan bahwa isu itu tidak benar. Pengelola menyatakan bahwa kartu-kartu yang berserakan adalah kosakata bahasa Arab dalam permainan belajar. Pesantren yang dibangun pada 2006 dengan bantuan Singapura untuk menampung lebih dari 200 anak yatim korban tsunami, konflik dan kemiskinan itu rusak berat dan seorang santri terluka.

Pada September 2012 giliran jamaah Laduni di Aceh Barat dan Nagan Raya. Sekitar dua puluh pengikutnya diamankan di Mapolres Aceh Barat demi keselamatan mereka, sementara MPU Aceh Barat belum menyimpulkan apakah ajaran itu sesat, meski lima orang telah disyahadatkan ulang. Pada 3 September 2012 pertemuan lanjutan antara MPU dan 21 pengikut Laduni di Kecamatan Kaway XVI gagal karena ratusan orang mengepung lokasi dan melempar batu; polisi melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata, dan enam kendaraan rusak. Malam berikutnya massa mendatangi sebuah rumah di Samatiga yang diduga menyimpan buku-buku ajaran itu; penggeledahan bersama polisi dan WH tidak menemukan apa pun. Pada 12 September dua rumah pengikut Laduni di Kaway XVI dirusak orang tak dikenal.

Kasus Plimbang memiliki latar yang panjang dan narasi yang saling bersaing. Pada 21 Maret 2011, menurut pemberitaan, perangkat desa mendatangi balai pengajian kelompok itu untuk menanyakan tamu-tamu yang tidak melapor; menurut versi media, para pengikut justru menantang dan mengancam dengan parang, lalu warga dari sejumlah kecamatan menyerbu, membakar balai, mobil, sepeda motor dan sebuah genset. Amuk massa pada hari yang sama juga terjadi di Lhok Mane, Kecamatan Pandrah, dan massa sempat bergerak ke Peudada mencari orang lain, tetapi bubar karena orang yang dicari tidak ditemukan. Delapan orang diselamatkan polisi setelah tembakan peringatan dilepaskan. Pihak yang dituduh membantah semua tuduhan. Perbedaan versi semacam ini memperlihatkan bahwa sumber utama tentang kasus-kasus aliran sesat adalah liputan media yang sering kali bersandar pada keterangan satu pihak.

Peristiwa paling berdarah terjadi di Jambo Dalam, Plimbang, Bireuen. Pada 21 Maret 2011 massa dari beberapa kecamatan membakar balai pengajian, sebuah mobil dan sepeda motor milik sebuah kelompok pengajian, dan delapan anggotanya diamankan polisi; tuduhan terhadap mereka antara lain menginjak Al-Qur'an, memiliki “air Nasrani”, salat hanya tiga waktu dan menerima gaji dari Amerika Serikat, yang semuanya dibantah. Pada 16 November 2012 sekitar 500 orang mendatangi rumah pimpinan kelompok itu; para pengikut di dalam rumah memadamkan lampu dan menyerang dengan senjata tajam, sehingga seorang warga tewas dan sembilan luka. Massa yang membesar menjadi sekitar 1.500 orang kembali menyerang, dan sang pimpinan beserta seorang pengikutnya tewas lalu dibakar.

Khairil membaca serangan pertama para pengikut di Plimbang sebagai upaya mempertahankan diri, defentio dalam istilah Hobbes, mengingat pengalaman diserbu massa pada 2011. Sampai bukunya rampung ia tidak menemukan bukti yang valid tentang kesesatan kelompok itu, sementara MPU hanya menyatakan ajarannya “menjurus kepada kesesatan”, sikap yang juga dikritik Ketua Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Banda Aceh sebagai tidak tegas. Peristiwa lain pada 2012 melengkapi gambaran ini: dua balai sebuah dayah di Meurah Mulia, Aceh Utara, dibakar orang tak dikenal setelah beredar kabar bahwa dayah itu mengajarkan aliran sesat; warga Syamtalira Bayu mengepung rumah seorang guru mengaji yang dituduh membawa aliran murtad; dan di Neuheun, Aceh Besar, dua orang yang dituduh hendak membaptis seorang ibu rumah tangga dihakimi warga sebelum diserahkan kepada polisi. Bagi Khairil, rangkaian ini menunjukkan bahwa tuduhan sesat bekerja sebagai vonis sosial yang mendahului, dan sering menggantikan, proses hukum.

Khairil Miswar menempatkan rangkaian ini dalam kerangka mazhab hamok, yaitu kecenderungan main hakim sendiri atas nama agama. Ia menyebut beberapa pemicu: lemahnya penegakan hukum dan ketidakpercayaan kepada aparat, sulitnya komunikasi dengan polisi, mudahnya massa termakan provokasi yang menyentuh isu sensitif seperti aliran sesat, dendam pribadi yang dilampiaskan melalui tuduhan sesat atau dukun, salah sangka terhadap ritual yang sedikit berbeda dari arus utama, serta kepuasan sebagian pelaku dalam melakukan kekerasan. Kasus Millata Abraham di Bireuen, ketika sebagian orang yang dijemput sama sekali tidak terkait dengan ajaran itu, dijadikannya contoh bagaimana isu keagamaan dapat dipakai untuk menyelesaikan urusan pribadi.

Kritiknya terhadap lembaga keagamaan dan pemerintah bersifat prosedural. Menurutnya, pernyataan bahwa sebuah ajaran "menjurus kepada kesesatan" adalah rumusan kabur yang dapat memicu emosi publik. Jika sebuah ajaran telah diteliti dan cukup bukti untuk dinyatakan sesat, MPU semestinya mendorong proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah agar hak-hak tertuduh terlindungi; sebaliknya, jika pengadilan tidak menemukan alasan yang cukup, MPU harus berjiwa besar menyatakan kelompok itu tidak sesat dan memulihkan nama baik para tertuduh. Pemerintah pun dianjurkan memanggil pimpinan kelompok yang diduga sesat untuk dimintai klarifikasi sebelum isu berkembang, serta bertindak cepat agar kekerasan massa tidak terjadi.

Bagi kajian Aceh, peristiwa-peristiwa 2010–2012 memperlihatkan paradoks formalisasi syariat: lembaga-lembaga keagamaan resmi justru hadir bersamaan dengan meningkatnya kekerasan massa atas nama agama, karena fatwa dan pernyataan ulama dapat berfungsi sebagai legitimasi sosial tanpa melalui proses hukum. Kasus-kasus ini juga memperlihatkan kesinambungan dengan peradilan rakyat 1999 dan penghakiman massa terhadap terduga pelaku khalwat: repertoar penghakiman di tingkat gampong bertahan, sementara sasarannya bergeser dari pelanggaran moral ke perbedaan keyakinan. Persoalan terbuka yang tersisa adalah faktor lokal apa yang menentukan mengapa sebagian tuduhan berujung kekerasan mematikan sementara yang lain berakhir dengan syahadat ulang, dan bagaimana mekanisme peradilan dapat mendahului vonis sosial.