Sultan Iskandar Muda dan arsitektur kekuasaan AcehSultan Iskandar Muda and the architecture of Acehnese power

Pemahaman modern tentang Sultan Iskandar Muda sangat dibentuk oleh karya Denys Lombard, Le Sultanat d’Atjéh au temps d’Iskandar Muda, 1607–1636, yang berasal dari disertasinya dan kemudian diterjemahkan sebagai Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda. Lombard membaca kerajaan ini melalui konsep ‘mentalitas’ sejarah dan terutama memanfaatkan laporan para pelawat asing yang menyaksikan Aceh secara langsung, lalu menyandingkannya dengan pandangan dari dalam istana yang terekam dalam naskah lokal. Pendekatan ini berseberangan dengan Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa Aceh tidak mencapai kejayaan nyata pada abad ke-16 dan ke-17; Lombard justru menegakkan signifikansi historis Iskandar Muda dan menjadikan karyanya rujukan yang nyaris tak tergantikan bagi studi sejarah Nusantara.

Jalan Iskandar Muda menuju takhta lahir dari turbulensi. Jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511 mengguncang keseimbangan kawasan, dan Aceh sendiri dilanda ancaman luar serta persaingan elite di dalam. Calon sultan yang dikenal dengan nama Perkasa Alam ini sempat dipenjara dan nyaris menghadapi kematian, namun berhasil lolos, mengatasi para pesaingnya, dan naik takhta pada 1607. Pengalaman itu menempanya menjadi penguasa yang tangguh dan penuh perhitungan, yang memahami bahwa stabilitas internal adalah syarat bagi kekuatan eksternal.

Tata kelola kerajaan pada masanya sangat terorganisasi, sebagaimana tercermin dalam naskah Adat Aceh. Kosmopolitanisme Aceh tidak berarti keterbukaan tanpa batas: setiap orang asing, dari Asia Timur, Asia Selatan, maupun Eropa, wajib tunduk pada hukum adat kerajaan, dan Iskandar Muda membatasi pengaruh asing di Selat Melaka. Ketertiban sosial dijaga melalui penegakan hukum Islam berhaluan ahl al-sunnah wa al-jama‘ah, sementara kelompok-kelompok keagamaan ikut mentransmisikan ilmu. Naskah-naskah seperti Bustan al-Salatin dan Hikayat Aceh mendokumentasikan pembangunan sistem istana ini dari dalam.

Kebijakan ekonominya bertumpu pada kendali yang ketat dan konsisten. Para pejabat kerajaan memungut cukai terutama dari kapal dan pedagang asing yang memasuki perairan Aceh, dan Lombard menilai kebijakan fiskal ini dirumuskan dan dijalankan dengan baik sepanjang masa pemerintahannya. Perdagangan diatur dari puncak pemerintahan hingga akar rumput sehingga pedagang asing tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk. Penguatan sistem mata uang emas mendorong ekonomi menjauh dari barter, dan koin-koin emas dari masanya yang ditemukan kemudian banyak memuat kalimat tauhid dan nama sultan. Aceh menjadi tujuan pedagang dan utusan dari India, Siam, Turki, berbagai bangsa Eropa, dan Jawa.

Kekuatan militer menjadi pilar lain arsitektur kekuasaannya. Lombard menaruh perhatian besar pada armada perang Aceh dan mencatat bahwa sultan memiliki hingga sekitar sembilan ratus gajah terlatih yang menjadi aset tempur sekaligus lambang kebesaran. Penaklukan Aceh membentang dari Aru di pantai timur Sumatra hingga Semenanjung Melayu, dan ekspansi ini memancing reaksi kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung. Perlawanan terhadap Portugis menjadi tema sentral; Hikayat Malem Dagang mengisahkan perang melawan Portugis, dan sultan digambarkan turun langsung memimpin pasukan. Upaya merebut Melaka tidak pernah berhasil—serangan besar 1629 berakhir dengan kekalahan—tetapi Aceh tetap menjadi kekuatan maritim dominan di Rantau Melayu.

Islam dan tasawuf menjadi napas politik, sosial, dan intelektual kerajaan. Tasawuf dipandang menempati posisi sentral dalam ‘politik konstitusional’ dan kehidupan publik Banda Aceh, dan istana menggelar perayaan keagamaan besar yang terbuka bagi rakyat sehingga memperkuat kohesi sosial—sebagian sarjana bahkan mengaitkan corak ini dengan proses ‘demokratisasi’ yang berakar pada pandangan dunia sufi. Syekh Syamsuddin as-Sumatrani, pemikir dan penasihat spiritual yang dekat dengan tradisi Hamzah Fansuri, menjadi figur penting di lingkar istana. Sultan memberi ruang bagi para ulama, penulis, dan penyair, sehingga masa ini dikenang sebagai kebangkitan intelektual Islam dan menjadikan Aceh pusat pembelajaran regional.

Warisan Iskandar Muda melampaui masa pemerintahannya. Putrinya, Safiatuddin, kelak memerintah sebagai sultanah setelah Sultan Iskandar Thani, dan tradisi ilmu yang dirintis di masanya berlanjut dalam karya-karya ulama abad ke-17. Dalam ingatan politik Aceh modern, nama Iskandar Muda menjadi pusat simbolik—dipakai untuk bandara, komando militer daerah, dan wacana kebesaran masa lalu—sehingga membaca ulang masa pemerintahannya secara kritis, dengan memisahkan bukti dari mitos, tetap menjadi pekerjaan penting historiografi Aceh.