Misi Haji RI II (1949)The Second RI Hajj Mission (1949)

Pada akhir 1940-an, Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam situasi genting itu, pemerintah Republik merencanakan Banda Aceh sebagai pusat cadangan pemerintahan, dan Mr. Syafruddin Prawiranegara, yang menjabat Wakil Perdana Menteri, ditempatkan di sana. Salah satu langkah awalnya adalah membentuk misi yang bertugas mengunjungi negara-negara Timur Tengah untuk mencari bantuan dan dukungan bagi perjuangan Republik.

Susunan misi mencerminkan perpaduan ulama dan intelektual. Syeikh Abdul Hamid Samalanga menjadi ketua, Muhammad Nur El Ibrahimy sekretaris, dan A. Hasjmy juru bicara, dengan anggota Prof. Abdul Kahar Muzakkir, Haji Syamsir, dan Syekh Awab Syahbal. Misi berangkat pada September 1949 dan bertemu sejumlah pemimpin dunia Islam, antara lain Raja Abdul Aziz, Amir Faisal sebagai Menteri Luar Negeri, Azzam Pasya selaku Sekretaris Liga Arab, Syeikh al-Azhar, Mufti Mesir, serta Amir Abdul Karim dari Maroko.

Misi ini menunjukkan bahwa legitimasi keulamaan dan jaringan Haramayn yang dibangun Aceh selama berabad-abad dapat dikonversi menjadi modal diplomatik negara baru. Nama ‘misi haji’ sendiri memadukan ritual dan politik: perjalanan ke Tanah Suci dimanfaatkan untuk memperkenalkan perjuangan Indonesia kepada dunia Arab. Dengan demikian, Aceh tidak hanya menjadi wilayah pendukung revolusi, tetapi juga jembatan Republik dengan dunia Islam.

Sebagian sumber menyebut misi ini, yang dikaitkan dengan Haji Akbar 1948–1949, sebagai misi haji pertama Republik Indonesia dan menghubungkan penunjukan tiga tokoh Aceh dengan penghargaan pemerintah atas jasa Aceh, termasuk sumbangan pesawat Dakota. Para delegasi tidak hanya membimbing jemaah tetapi juga menjalankan diplomasi kemerdekaan di forum dunia Islam.