‘Kenapa Aceh bukan Melayu?’: polemik identitas 2009‘Why Aceh is not Malay’: the 2009 identity polemic
Desember 2009 dan sesudahnyaDecember 2009 onward
Polemik ini muncul setelah Malaysia menganugerahkan gelar Tun Perak kepada Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar pada akhir 2009. Satu pihak berargumen bahwa Aceh adalah entitas peradaban tersendiri, ‘Kerak Peradaban Aceh’, yang menyumbang pada identitas Melayu tetapi bukan bagian darinya; pihak lain, terutama Darwis A. Soelaiman, menegaskan keterkaitan Aceh dan Melayu melalui agama dan bahasa. Perdebatan ini menyingkap politik identitas antara Aceh, Malaysia, dan Indonesia.
The polemic arose after Malaysia conferred the Tun Perak award on Aceh’s Vice-Governor Muhammad Nazar in late 2009. One side argued that Aceh is a civilisation in its own right, the ‘Crust of Acehnese Civilisation’, which contributed to Malay identity but is not part of it; the other, notably Darwis A. Soelaiman, stressed the links between Aceh and the Malay world through religion and language. The debate exposed identity politics among Aceh, Malaysia and Indonesia.
Argumen ‘Aceh bukan Melayu’ bertumpu pada beberapa hal. Konstitusi Malaysia mendefinisikan Melayu sebagai orang yang berbahasa Melayu, beragama Islam, dan lahir di Tanah Melayu sebelum 1957, sehingga orang Aceh hanya Melayu bila lahir di sana; bahkan keluarga keturunan Aceh di Kedah masih berbahasa Aceh. Garis peradaban Melayu ditarik melalui Jawa–Sriwijaya, Temasek, Semenanjung, hingga Nakhon Si Thammarat, sementara Aceh memiliki bahasa, sejarah, dan kebudayaan sendiri, misalnya tari seudati, ratoh duek, dan saman yang tidak dijumpai dalam tari Melayu Malaysia. Kontribusi Aceh terhadap Melayu, seperti penilaian al-Attas bahwa Hamzah Fansuri adalah bapak kesusastraan Melayu modern, dibaca sebagai ‘kemegahan Melayu’ yang berasal dari Aceh, bukan sebaliknya. Karya berbahasa Aceh, seperti terjemahan al-Qur’an bersajak oleh Tgk. Mahjiddin Jusuf dan himpunan hadih maja Anzib Lamnyong, sulit ditempatkan dalam kerangka Melayu.
Pihak lain menunjuk agama dan bahasa Jawi sebagai pengikat. Dalam perdebatan tersebut juga dirujuk Kongres Kebudayaan Rumpun Melayu 2004 di Johor yang memunculkan istilah ‘Melayu-Aib’ dan ‘Melayu-Ghaib’, tanda bahwa kemelayuan sendiri sedang dipersoalkan, serta kajian Leonard Andaya tentang sumbangan Aceh pada standar kemelayuan dan Anthony Reid tentang tumpang-tindih makna Melayu. Rumusan seminar sejarah masuknya Islam di Aceh tahun 1978 dikutip untuk menunjukkan bahwa narasi asal-usul Aceh tidak memakai kata Melayu sama sekali.
Polemik ini berlanjut dalam wacana 1-Malaysia dan gagasan ‘1-Melayu’ yang berorientasi etnis, ketika Aceh dibayangkan hanya sebagai penumpang di bangku belakang kafilah. Bagi studi Aceh, ia menegaskan pentingnya menulis sejarah peradaban Aceh dari dalam, agar Aceh tidak hanya dikenal sebagai catatan kaki sejarah Melayu.
The ‘Aceh is not Malay’ argument rests on several points. Malaysia’s constitution defines a Malay as one who speaks Malay, professes Islam and was born in the Malay lands before 1957, so Acehnese are Malay only if born there; even Acehnese-descended families in Kedah still speak Acehnese. The Malay civilisational line runs through Java–Srivijaya, Temasek and the Peninsula to Nakhon Si Thammarat, while Aceh has its own language, history and culture, such as the seudati, ratoh duek and saman dances absent from Malaysian Malay dance. Aceh’s contributions to the Malay world, such as al-Attas’s view of Hamzah Fansuri as the father of modern Malay literature, are read as ‘Malay glory’ originating in Aceh, not the reverse. Works in Acehnese, like Tgk. Mahjiddin Jusuf’s rhymed Qur’an translation and Anzib Lamnyong’s collection of hadih maja, are hard to place in a Malay frame.
The other side pointed to religion and the Jawi language as binding ties. The debate also cited the 2004 Malay World Cultural Congress in Johor, which coined ‘Melayu-Aib’ (shamed Malay) and ‘Melayu-Ghaib’ (vanished Malay), signalling that Malayness itself was contested, as well as Leonard Andaya’s study of Aceh’s contribution to standards of Malayness and Anthony Reid on the overlapping meanings of Malay. The resolutions of the 1978 seminar on the coming of Islam to Aceh were quoted to show that Aceh’s origin narrative does not use the word Malay at all.
The polemic continued in discussions of 1Malaysia and an ethnically oriented ‘1-Melayu’, in which Aceh was imagined only as a back-seat passenger in the caravan. For Aceh studies it underlines the need to write Acehnese civilisational history from within, so that Aceh is not known merely as a footnote to Malay history.
Gagasan kunciKey ideas
Penyumbang, bukan bagianContributor, not component
Aceh dipandang membentuk standar kemelayuan tanpa larut di dalamnya.Aceh is seen as shaping standards of Malayness without dissolving into it.
Politik gelar dan simbolPolitics of titles and symbols
Anugerah kehormatan lintas negara dapat menjadi alat klaim identitas.Cross-border honours can become tools of identity claims.
Menulis dari dalamWriting from within
Sejarah peradaban Aceh perlu diajarkan di sekolah dan kampus Aceh.Acehnese civilisational history should be taught in Aceh’s schools and campuses.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Apakah identitas Aceh lebih kuat bila dibedakan dari Melayu, atau bila dilihat sebagai pusat dunia Melayu?Is Acehnese identity stronger when distinguished from the Malay, or when seen as a centre of the Malay world?
Kutip entri ini:Cite this entry: “‘Kenapa Aceh bukan Melayu?’: polemik identitas 2009”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/polemik-aceh-dan-melayu/