Piagam Bate KurengBate Kureng Charter
21 September 1953
Piagam Bate Kureng adalah dokumen tentang berdirinya Negara Bahagian Aceh dalam lingkungan Negara Islam Indonesia, ditandatangani Tgk. Daud Beureueh pada 21 September 1953. Piagam ini menetapkan Wali Negara sebagai kepala negara bagian dan kepala eksekutif yang dipilih rakyat. Daud Beureueh sendiri tercatat sebagai Wali Negara pertama. Dokumen ini menjadi kunci untuk memahami asal-usul politik gelar Wali Nanggroe.
The Bate Kureng Charter is the document establishing a constituent State of Aceh within the Islamic State of Indonesia, signed by Tgk. Daud Beureueh on 21 September 1953. It defined the Wali Negara as head of the constituent state and chief executive, elected by the people. Daud Beureueh himself is named as the first Wali Negara. The document is key to understanding the political origins of the title Wali Nanggroe.
Piagam ini lahir dalam konteks pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh. Isinya menegaskan bahwa Wali Negara merupakan gelar kepala negara bagian sekaligus kepala eksekutifnya, dipilih oleh rakyat negara bagian, dan bahwa pada saat piagam lahir, Wali Negara pertama adalah Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Dengan demikian, gelar ini sejak awal bercorak kenegaraan dan terikat pada proyek Negara Islam Indonesia, bukan pada pelestarian adat.
Signifikansi piagam ini terasa dalam perdebatan pascadamai. Ketika MoU Helsinki menjanjikan Lembaga Wali Nanggroe yang diarahkan ke ranah adat, piagam ini memperlihatkan jarak antara asal-usul gelar dan fungsi barunya. Piagam ini juga memperlihatkan pertautan genealogis yang menarik: Daud Beureueh menyebut Muhammad ‘Ali Zainal Abidin dari keluarga di Tiro di dalamnya, sementara Hasan di Tiro kemudian tidak memasukkan Daud Beureueh ke dalam daftar Wali yang ia susun.
Jejak berikutnya tampak pada deklarasi Republik Islam Aceh pada 1977, ketika Daud Beureueh dianugerahi gelar Mufti Empat. Analisis ini menduga kuat bahwa gelar tersebut berhubungan dengan kedudukan qadhi malik al-adil dalam kerajaan Islam, yakni pejabat yang mengurus pelaksanaan hukum Islam. Rangkaian ini menunjukkan bahwa Wali Nanggroe adalah bagian dari kontestasi panjang atas konsep otoritas di Aceh, sejak 1950-an hingga 2005.
The charter emerged in the context of the Darul Islam/Islamic Army of Indonesia (DI/TII) rebellion in Aceh. It states that Wali Negara is the title of the head of the constituent state and its chief executive, elected by the people of that state, and that at the charter's birth the first Wali Negara was Tgk. Muhammad Daud Beureueh. From the outset, then, the title was a statist one, bound to the Islamic State of Indonesia project rather than to the preservation of custom.
The charter's significance resurfaces in post-peace debates. When the Helsinki memorandum promised an Institution of Wali Nanggroe oriented toward custom, the charter exposes the gap between the title's origins and its new function. It also reveals a notable genealogical link: Daud Beureueh named Muhammad ‘Ali Zainal Abidin of the di Tiro family in the document, whereas Hasan di Tiro later left Daud Beureueh out of his own list of Walis.
A further trace appears in the 1977 proclamation of the Islamic Republic of Aceh, which conferred on Daud Beureueh the title Mufti Empat. The analysis strongly suspects that this title relates to the office of qadhi malik al-adil in Islamic kingdoms, the official responsible for the administration of Islamic law. Taken together, these episodes show the Wali Nanggroe as part of a long contest over concepts of authority in Aceh, from the 1950s to 2005.
Gagasan kunciKey ideas
Gelar kenegaraan, bukan adatA statist title, not a customary one
Wali Negara dalam piagam adalah kepala eksekutif negara bagian.The charter's Wali Negara was the constituent state's chief executive.
Genealogi yang saling menghapusGenealogies that erase each other
Klaim Daud Beureueh dan Hasan di Tiro tidak saling mengakui.The claims of Daud Beureueh and Hasan di Tiro do not acknowledge one another.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Apa akibatnya ketika sebuah gelar revolusioner dihidupkan kembali sebagai simbol adat dalam negara yang dahulu dilawannya?What follows when a revolutionary title is revived as a customary symbol within the very state it once opposed?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Piagam Bate Kureng”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/piagam-bate-kureng/