Formalisme agama dan membumikan religiReligious formalism and grounding religion

Dari kesultanan hingga era syariat formalFrom the sultanate to the era of formal sharia

Konsep ini menelusuri bagaimana agama di Aceh bergerak dari wacana yang diatur istana, menjadi semangat jihad melawan kolonial, lalu menjadi sistem hukum baku. Kritik utamanya adalah bahwa monopoli tafsir agama dalam wajah syariat formal mereduksi agama menjadi simbol dan sanksi. Mentalitas tidak pernah dijajah dan kebanggaan pada masa lalu membuat agama sering ditarik ke belakang, bukan dipakai menjawab persoalan kini. Tawarannya adalah membumikan agama sebagai perekat sosial dan pendorong kesalehan sosial.

This concept traces how religion in Aceh moved from a discourse regulated by the court, to a spirit of jihad against colonial rule, and finally to a codified legal system. Its central critique is that monopolising religious interpretation through formal sharia reduces religion to symbols and sanctions. A mentality of never having been colonised, combined with pride in the past, tends to pull religion backwards instead of using it to address present problems. The proposed remedy is to ground religion as a social bond and a driver of social piety.

Secara historis, keberagamaan rakyat Aceh dikendalikan oleh institusi kerajaan. Karya intelektual Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniry, Abdurrauf as-Singkili, dan ulama lainnya dibaca sebagai bukti upaya kerajaan menata kehidupan beragama. Pada masa kolonial, agama menjadi landasan jihad. Snouck Hurgronje kemudian menyarankan pemisahan kekuasaan ulama dan uleebalang, yang memicu ketegangan dan revolusi sosial. Setelah itu, agama menjadi pijakan tuntutan syariat, bergeser menjadi isu pemberontakan terhadap pusat, lalu menjadi alat negara untuk mengatur Aceh, hingga akhirnya dibakukan dalam undang-undang.

Dari lintasan itu lahir dua persoalan. Pertama, mentalitas tidak pernah dijajah dan romantisme kejayaan masa lalu membuat tafsir baru mudah ditolak. Kedua, monopoli tafsir melalui syariat formal menjadikan agama hadir sebagai formalitas, sementara agama sebagai spirit kehidupan terabaikan. Tradisi intelektual para pendahulu, diplomasi keagamaan raja-raja Aceh, dan kesatuan ulama, umara, dan rakyat sulit ditemukan. Ukuran keberhasilan beragama pun menyempit menjadi jumlah orang yang ditangkap, dicambuk, atau naik haji.

Alternatifnya adalah membumikan agama: mengukur keberhasilan dari kepedulian sosial dan berkurangnya kejahatan publik, menyalurkan spirit religi ke pendidikan, ekonomi, politik, dan keamanan, serta membuka kembali ruang tafsir melalui pendidikan. Rujukan pada makna fiqh sebagai pemahaman dan pada Surah al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa tafsir dan saling mengenal adalah perintah agama sendiri. Kemunduran ini ditandai dengan sulitnya menemukan penerus Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir atau Ali Hasjmy dalam memadukan budaya dan agama.

Argumen tentang perlunya tafsir merujuk pada kata fiqh, yang disebut muncul sekitar 15 kali dalam al-Qur’an dengan berbagai bentuk dan hampir selalu terkait dengan pendengaran, bacaan, dan hati, sementara hanya satu ayat yang menyebut pendalaman agama (tafaqquh fi al-din). Hal ini dibaca sebagai isyarat bahwa memahami dan menafsir merupakan perintah agama itu sendiri.

Historically, Acehnese religiosity was controlled by royal institutions. The intellectual output of Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri, Abdurrauf al-Singkili and other ulama is read as evidence of the court's effort to regulate religious life. Under colonialism, religion became the basis of jihad. Snouck Hurgronje then advised separating the power of the ulama from that of the uleebalang, which fed tensions and a social revolution. Religion subsequently grounded demands for sharia, turned into a rallying point for rebellion against the centre, became a state instrument for managing Aceh, and was finally codified in legislation.

Two problems follow. First, a never-colonised mentality and nostalgia for past glory make new interpretations easy to reject. Second, monopolising interpretation through formal sharia turns religion into formality while religion as a living spirit is neglected. The intellectual tradition of earlier scholars, the religious diplomacy of Aceh's rulers and the unity of ulama, rulers and people are hard to find. The measure of religious success shrinks to how many people are arrested, caned or sent on hajj.

The alternative is to ground religion: to measure success by social concern and reduced public wrongdoing, to channel religious energy into education, economy, politics and security, and to reopen interpretation through education. Appeals to fiqh in its sense of understanding and to Qur'an 49:13 affirm that interpretation and mutual recognition are commanded by religion itself. The decline is marked by the difficulty of finding successors to Hasbi ash-Shiddieqy in interpretation or to Ali Hasjmy in uniting culture and religion.

The case for interpretation draws on the word fiqh, said to occur about fifteen times in the Qur’an in various forms and almost always tied to hearing, reading and the heart, with only one verse speaking of deepening religious understanding (tafaqquh fi al-din). This is read as a sign that understanding and interpretation are themselves religious commands.

Gagasan kunciKey ideas

Agama yang ditarik ke belakangReligion pulled backwards

Kebanggaan pada masa lalu membuat agama lebih sering dipakai merayakan sejarah daripada menjawab persoalan masa kini.Pride in the past means religion is more often used to celebrate history than to address present problems.

Dari simbol ke substansiFrom symbol to substance

Keberhasilan beragama seharusnya diukur dari kesalehan sosial, bukan dari jumlah hukuman atau jamaah haji.Religious success should be measured by social piety, not by the number of punishments or pilgrims.

Membuka kembali tafsirReopening interpretation

Fiqh dimaknai sebagai pemahaman, sehingga tafsir ulang menjadi bagian dari perintah agama, bukan ancaman terhadapnya.Fiqh is understood as understanding, making reinterpretation a religious mandate rather than a threat.

Posisi dalam kerangkaPlace in the framework

Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.

Gejala turunanDerived phenomenon Muslim tanpa masjidMuslims without mosques Kesalehan individual menggantikan kesalehan sosial.Individual piety displacing social piety. Latar kolonialColonial background Teori resepsi dan pemisahan adat dari hukum IslamReception theory and the separation of adat from Islamic law Pemisahan adat dan hukum Islam oleh Snouck.Snouck's separation of adat and Islamic law. Skenario lanjutanFurther scenario Kosmopolis religiusThe religious cosmopolis Agama sebagai spirit dalam masyarakat global.Religion as spirit within a global society. Teladan intelektualIntellectual exemplar Tgk. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Rujukan dalam tafsir pemikiran keagamaan.A reference point in religious interpretation.

Pertanyaan reflektifReflective question

Bagaimana sebuah masyarakat dapat menegakkan hukum agama tanpa membuat agama menyempit menjadi daftar hukuman?How can a society implement religious law without shrinking religion into a list of punishments?

Kutip entri ini:Cite this entry: “Formalisme agama dan membumikan religi”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/formalisme-agama-aceh/