Hafalan Shalat Delisa dan etika sastra tentang tragedi tsunamiHafalan Shalat Delisa and the ethics of literature about the tsunami

Tsunami 26 Desember 2004 yang menewaskan lebih dari seratus ribu orang di Aceh melahirkan banyak karya sastra dan film. Salah satu yang paling populer adalah novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye, yang kemudian difilmkan pada 2011. Kisahnya dibuka di Lhoknga dengan suasana subuh yang tenang, azan, dan anak-anak yang belajar mengaji, sebelum gempa dan gelombang setinggi sekitar sepuluh meter menghancurkan Lhoknga dan Banda Aceh. Tokoh utamanya, Delisa, terjepit reruntuhan, kehilangan kaki, kelaparan, dan terpanggang matahari berhari-hari, lalu ditemukan oleh tentara asing yang terpesona melihat tubuhnya yang ‘bercahaya’.

Kritik pertama menyangkut komodifikasi penderitaan. Karya populer dapat menjadi pisau bermata dua: menolong ingatan dan penyembuhan, atau mengulang trauma bila dibuat tanpa riset dan kepekaan budaya. Pengulangan adegan derita yang panjang dinilai mengubah rasa sakit menjadi komoditas air mata, sementara penggambaran tubuh yang bercahaya sebagai mukjizat dianggap meromantisasi trauma nyata. Persoalan struktural tsunami, seperti ketiadaan sistem peringatan dini, kegagalan negara, dan duka kolektif, nyaris tidak tersentuh, sebab penderitaan massal direduksi menjadi kisah satu anak. Nilai spiritual tentang keikhlasan dan hidayah memang ada, tetapi pesan bahwa penderitaan fisik diperlukan agar orang lain memperoleh hidayah dipandang meromantisasi rasa sakit.

Kritik kedua menyangkut kemiripan dengan seorang anak penyintas nyata yang juga kehilangan kaki dalam tsunami dan memiliki nama yang sama. Karena nama, tempat, dan waktu bersesuaian, banyak pembaca meyakini novel itu sebagai kisah nyata sang anak. Pengarang menyatakan bahwa kisahnya fiksi dan tidak berkaitan dengan orang nyata, tetapi para pengkritik menilai pernyataan itu tidak memadai tanpa klarifikasi tertulis dalam buku. Keluarga penyintas dilaporkan kecewa meskipun tidak menempuh jalur hukum. Dari sudut etika, kebebasan berekspresi adalah hak dasar, tetapi ketika fiksi sangat dekat dengan nama, latar, dan peristiwa seorang manusia nyata, pengarang memikul tanggung jawab untuk menjelaskan perbedaannya.

Kritik ketiga menyangkut narasi penyelamat kulit putih. Dalam kenyataan, sang anak penyintas diselamatkan oleh seorang warga setempat. Dalam novel dan film, penyelamatnya adalah marinir asing dari kapal induk yang datang dengan helikopter, dan salah satu di antaranya kemudian memeluk Islam setelah melihat wajah sang anak. Pola ini dinilai menghapus agensi lokal dan menyiratkan bahwa orang Aceh tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, padahal dalam bencana nyata warga setempat adalah penolong utama. Implikasi politiknya, pembaca dapat mengira bantuan asing paling menentukan, mengecilkan peran warga, relawan lokal, dan aparat nasional, sekaligus mengulang bias orientalis yang menggambarkan Aceh terbelakang dan bergantung pada Barat, bertolak belakang dengan sistem kekerabatan dan ketangguhan masyarakat Aceh.

Kritik keempat diarahkan pada film. Pengambilan gambar dilakukan di luar Aceh, antara lain di Ujung Genteng, Sukabumi, dengan alasan bentang alam Aceh telah berubah, sehingga warga Aceh tidak terlibat langsung dan tidak memperoleh manfaat ekonomi, sementara pantai lain yang tampil di layar justru ikut terpromosikan. Film memuat kekeliruan bahasa dan budaya, seperti relawan asing yang berbahasa Inggris tanpa penerjemah, pelafalan kata Aceh yang keliru seperti ‘munasah’ untuk meunasah, dan busana perawat yang tidak sesuai kebiasaan setempat. Adegan evakuasi dengan helikopter dalam gerak lambat dan musik melankolis memperkuat pesan bahwa kekuatan luar menyelamatkan Aceh. Film ini juga dipakai di sekolah sebagai bahan pembelajaran, sehingga ketidaktepatan itu menjangkau anak-anak.

Dari perdebatan ini lahir serangkaian rekomendasi etis. Karya berbasis tragedi nyata perlu transparan tentang sumbernya, misalnya melalui pengantar yang menjelaskan bahwa tokoh fiksi bukan orang nyata, disertai permintaan maaf bila ada pihak yang dirugikan. Sebagian hasil penjualan buku dan film dapat dibagikan kepada penyintas melalui beasiswa, dukungan psikologis, atau pemberdayaan ekonomi sebagai kompensasi moral. Orang Aceh perlu dilibatkan sebagai konsultan budaya, pemeran, dan kru, dan ahli bahasa serta adat Aceh dikonsultasikan. Sekolah perlu mengajarkan literasi media untuk membedakan fakta dan fiksi, industri kreatif perlu kode etik yang mewajibkan konsultasi dengan komunitas terdampak, dan karya autentik kreator Aceh perlu didukung. Model dari sastra dunia menunjukkan pilihan yang tersedia: menyamarkan nama, mengubah latar, menulis secara terbuka sebagai nonfiksi, atau berbagi royalti dengan korban.

Bagi studi Aceh, kasus Hafalan Shalat Delisa penting sebagai contoh bagaimana tragedi Aceh direpresentasikan oleh produsen budaya dari luar, dan bagaimana representasi itu dapat menggeser ingatan kolektif tentang siapa yang menolong dan siapa yang ditolong. Ia membuka pertanyaan lebih luas tentang etika menulis bencana, hak penyintas atas kisahnya sendiri, dan pentingnya karya-karya yang lahir dari dalam masyarakat Aceh.