Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah terjemahan legal MoU Helsinki ke dalam hukum nasional Indonesia dan menjadi lex specialis yang mengatur kewenangan khusus Aceh, dari partai lokal, qanun, dan dana otonomi khusus hingga pemerintahan gampong. Dua dekade setelah disahkan, UUPA dipandang sekaligus sebagai capaian terbesar perdamaian dan sebagai arena konflik baru antara Aceh dan Jakarta. Ketegangan terutama menyangkut pasal-pasal yang tidak pernah diturunkan menjadi peraturan pelaksana, simbol seperti bendera dan lambang, serta masa depan dana otonomi khusus setelah 2027. Revisi UUPA yang bergulir sejak 2024 memperlihatkan bahwa perdebatan itu kini lebih banyak berkisar pada angka persentase ketimbang kewenangan.