Penegakan hukum Islam pada masa Iskandar MudaThe enforcement of Islamic law under Iskandar Muda

1607–1636 dan sesudahnya (hingga 1642)1607–1636 and after (to 1642)

Sultan Iskandar Muda (1607–1636), raja Aceh terkuat, dikenang dalam kronik sebagai penguasa yang mengeraskan agama Islam: mewajibkan salat lima waktu dan puasa, serta melarang arak dan judi. Menurut Anthony Reid, sekurang-kurangnya dua orang Aceh dihukum mati dengan menuangkan timah mendidih ke tenggorokan, dan penggantinya menghukum dua pekerja Inggris pada 1642 karena membuat arak. Reid juga mencatat bahwa larangan semacam ini jarang bertahan lama karena kuatnya adat masyarakat. Peristiwa ini menggambarkan hubungan penguasa kuat, ulama kota, dan tradisi setempat.

Sultan Iskandar Muda (1607–1636), Aceh’s mightiest ruler, is remembered in a chronicle as the king who hardened Islamic observance: ordering the five daily prayers and fasting, and forbidding liquor and gambling. According to Anthony Reid, at least two Acehnese were executed by having molten lead poured down their throats, and his successor had two English workers punished in 1642 for making arak. Reid also notes that such bans rarely lasted, given how deeply rooted local custom was. The episode illustrates the relationship between a strong ruler, urban ulama and local tradition.

Dalam tata pemerintahan Kesultanan Aceh, urusan hukum didasarkan pada keputusan agama yang diberikan ulama, sedangkan tata laksana pemerintahan bersandar pada otoritas Po Teumeureuhom. Undang-undang yang dijalankan sultan tidak boleh bertentangan dengan otoritas agama di atasnya. Pola ini memberi ulama posisi strategis, dan Anthony Reid menekankan bahwa penegakan hukum Islam terhadap judi, minuman keras, dan pencurian membutuhkan penguasa kuat yang bersedia berdampingan dengan ulama kota menghadapi tradisi setempat.

Iskandar Muda menjadi contoh utama. Seorang pencatat kronik yang mengaguminya mencatat bahwa ia memerintahkan rakyat menunaikan salat lima waktu, puasa Ramadhan dan puasa sunah, serta melarang minum arak dan berjudi. Hukuman yang dijatuhkan dapat sangat keras. Namun, Reid juga mencatat ironi bahwa sang raja sendiri menikmati minuman keras dalam pesta-pesta istana. Pada 1642, pada masa putri dan penggantinya, dua pekerja Inggris dihukum karena membuat arak.

Secara historis, episode ini menunjukkan batas efektivitas syariat yang dipaksakan dari atas. Larangan alkohol dan perjudian, yang kerap dikaitkan dengan sabung ayam, tidak bertahan lama di negara mana pun di kawasan itu karena kebiasaan tersebut berakar dalam masyarakat. Bagi kajian Aceh, peristiwa ini relevan untuk membaca hubungan antara negara, ulama, dan adat, termasuk dalam perdebatan tentang penerapan syariat pada masa kini.

In the governance of the Aceh Sultanate, legal matters rested on religious rulings given by the ulama, while administration rested on the authority of Po Teumeureuhom. Laws enforced by the sultan were not to contradict the religious authority above them. This gave the ulama a strategic position, and Anthony Reid stresses that enforcing Islamic law against gambling, liquor and theft required a strong ruler willing to stand alongside the urban ulama against local tradition.

Iskandar Muda is the prime example. An admiring chronicler recorded that he commanded his subjects to keep the five daily prayers, the Ramadan fast and supererogatory fasts, and forbade drinking arak and gambling. Penalties could be extremely harsh. Reid also notes the irony that the king himself enjoyed liquor at court feasts. In 1642, under his daughter and successor, two English workers were punished for making arak.

Historically, the episode shows the limits of sharia imposed from above. Bans on alcohol and gambling, the latter often tied to cockfighting, did not last long in any state of the region because these habits were deeply rooted in society. For Aceh studies the episode is relevant to reading relations between state, ulama and custom, including in present-day debates about implementing sharia.

Gagasan kunciKey ideas

Penguasa kuat dan ulama kotaStrong ruler, urban ulama

Syariat ditegakkan melalui aliansi istana dan ulama melawan tradisi setempat.Sharia was enforced through a palace–ulama alliance against local tradition.

Batas syariat dari atasLimits of top-down sharia

Larangan yang bertentangan dengan adat mengakar cenderung tidak bertahan.Bans contradicting entrenched custom tend not to last.

Posisi dalam kerangkaPlace in the framework

Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.

KonteksContext Struktur pemerintahan Kesultanan AcehThe governing structure of the Aceh Sultanate Tatanan politik tempat kebijakan ini berlaku.The political order in which the policy operated. Kosmologi hukumLegal cosmology Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala Pembagian otoritas adat dan hukum.Division of customary and legal authority. Lembaga terkaitRelated institution Qadhi Malikul AdilQadhi Malik al-Adil Gelar ulama dalam sistem hukum kesultanan.Scholarly title in the sultanate’s legal system. Perbandingan kiniPresent-day comparison Syariat Islam sebagai tradisi hidup (living tradition)Sharia as a living tradition Syariat sebagai praktik sosial, bukan hanya hukum negara.Sharia as social practice, not only state law.

TokohFigure Sultan Iskandar Muda Raja Aceh terkuat, 1607–1636.Aceh’s mightiest king, 1607–1636. · entri menyusul· entry forthcoming

Pertanyaan reflektifReflective question

Apa pelajaran episode Iskandar Muda bagi penerapan syariat formal di Aceh hari ini?What does the Iskandar Muda episode teach about formal sharia in Aceh today?

Kutip entri ini:Cite this entry: “Penegakan hukum Islam pada masa Iskandar Muda”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/penegakan-syariat-iskandar-muda/