Abdul Razak tercatat sebagai Residen Aceh pada 1954–1956, di tengah berlangsungnya pemberontakan DI/TII, ketika Aceh masih menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatra Utara. Ia menjadi residen terakhir sebelum Provinsi Aceh dibentuk kembali melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, yang membuka jalan bagi pengangkatan Ali Hasjmy sebagai gubernur pada 1957 dan penyelesaian konflik melalui status Daerah Istimewa pada 1959. Rincian riwayat hidupnya, seperti tempat dan tahun lahir serta latar pendidikannya, tidak tersedia dalam sumber yang dapat diverifikasi.